Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023 melanjutkan perbaikan. Pada triwulan laporan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,95% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 4,76% (yoy). Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023 terutama ditopang oleh lebih tingginya pertumbuhan konsumsi domestik, yakni konsumsi rumah tangga (RT), Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintah. Kenaikan konsumsi RT dan LNPRT didorong oleh berlangsungnya serangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), persiapan Pemilu tahun 2024, serta peningkatan kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar di Jawa Timur. Sementara itu, lebih tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan I 2023 didukung oleh kenaikan realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja transfer daerah. Peningkatan konsumsi domestik tersebut berimplikasi pada lebih tingginya kinerja LU utama, yakni LU Perdagangan serta LU Transportasi dan Pergudangan. Lebih lanjut, panen padi yang berlangsung di sejumlah sentra di Jawa Timur mendorong peningkatan kinerja LU Pertanian pada triwulan laporan.
Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan pertumbuhan investasi serta ekspor barang dan jasa. Masih tingginya ketidakpastian global yang disebabkan oleh masih berlangsungnya konflik geopolitik, masih tingginya inflasi global, serta gejolak perbankan di Amerika Serikat dan Eropa berdampak pada perlambatan kinerja ekonomi dunia sehingga menekan kinerja ekspor luar negeri (LN) Jawa Timur. Lebih lanjut, masih tingginya ketidakpastian global tersebut turut berdampak pada kecenderungan para investor dan pelaku bisnis bersikap wait and see untuk merealisasikan investasi dan ekspansi industri pada triwulan laporan. Di samping itu, kendala pembebasan lahan, peningkatan harga bahan baku, dan pola realisasi anggaran konstruksi yang masih rendah pada awal tahun berdampak pada lebih rendahnya kinerja investasi bangunan pada triwulan I 2023. Lebih rendahnya kinerja investasi serta ekspor barang dan jasa tersebut berimplikasi pada perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi di Jawa Timur pada triwulan I 2023.
Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah
Pada tahun 2023, anggaran belanja Pemerintah secara agregat di wilayah Jawa Timur meningkat. Pagu anggaran tersebut tercatat sebesar Rp262,30 triliun, meningkat 2,34% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp256,30 triliun. Komposisi anggaran belanja Pemerintah masih didominasi oleh anggaran Kementrian/Lembaga vertikal (APBN) sebesar Rp121,99 triliun (pangsa 46,51%), kemudian diikuti oleh anggaran gabungan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (APBD Kabupaten/Kota) sebesar Rp109,19 triliun (pangsa 41,63%) dan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur (APBD Provinsi) sebesar Rp31,12 triliun (pangsa 11,86%). Adapun peningkatan pagu anggaran belanja Pemerintah sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menjaga resiliensi ekonomi pascapandemi COVID-19.
Kinerja realisasi belanja Pemerintah di wilayah Jawa Timur tercatat meningkat. Sampai dengan triwulan I 2023, realisasi total belanja Pemerintah di wilayah Jawa Timur mencapai Rp41,59 triliun atau meningkat 4,97% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp39,62 triliun. Peningkatan terutama didorong oleh realisasi anggaran APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi yang masing-masing meningkat 25,76% (yoy) dan 0,10% (yoy). Perkembangan tersebut tidak terlepas dari membaiknya kinerja realisasi pendapatan di tengah peningkatan aktivitas ekonomi yang terus berlanjut. Di sisi lain, kinerja realisasi belanja APBN Provinsi tercatat menurun 1,95% (yoy) di tengah masih berlangsungnya proses untuk melengkapi pemenuhan persyaratan administratif oleh Pemerintah Daerah untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (earmarked).
Asesmen Inflasi Daerah
Tekanan Inflasi Gabungan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Timur pada triwulan I 2023 menurun dibandingkan triwulan IV 2022. Inflasi Gabungan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Timur tercatat sebesar 6,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian triwulan IV 2022 sebesar 6,52% (yoy). Melandainya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan kenaikan permintaan yang masih gradual, terkendalinya ekspektasi inflasi, harga komoditas global yang melambat, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan tarif Angkutan Udara, serta peningkatan pasokan beberapa komoditas hortikultura seiring dengan pelaksanaan panen raya di beberapa sentra produksi. Berdasarkan kelompok, melandainya inflasi tahunan gabungan kota IHK Jawa Timur terutama disebabkan oleh semakin terkendalinya tekanan inflasi pada kelompok Transportasi; Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (RT); serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.
Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada triwulan II 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I 2023, namun masih berada di atas kisaran target inflasi 3,0±1,0% (yoy). Semakin terkendalinya tingkat inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan II 2023 diprakirakan terutama terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh meningkatnya pasokan bahan pangan sejalan dengan masih berlangsungnya masa panen komoditas beras dan hortikultura. Lebih lanjut, intensifikasi kegiatan forum pengendalian inflasi daerah, serta implementasi sinergi TPIP-TPID dengan program strategis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diperkirakan turut menjadi faktor penahan tekanan inflasi pada triwulan II 2023. Meskipun demikian, inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan II 2023 diprakirakan masih berada di atas kisaran target inflasi 3,0±1,0% (yoy) terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras sejalan dengan pemenuhan program bantuan sosial. Di samping itu, gangguan cuaca El Nino yang diprakirakan mulai terjadi pada Juni berisiko turut mengganggu produksi tanaman pangan.
Pembiayaan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, kendati mengalami perlambatan khususnya pada sektor korporasi. Hal ini terindikasi sejalan dengan perkembangan suku bunga kredit sebagai dampak adanya transmisi suku bunga kebijakan moneter. Kinerja penyaluran kredit RT masih tercatat tumbuh kuat ditopang oleh perbaikan daya beli masyarakat dan peningkatan optimisme RT terhadap kondisi perekonomian saat ini. Sektor RT juga mencatatkan peningkatan DPK yang diindikasikan sebagai respon dari eskalasi ketidakpastian global dan masih relatif tingginya tingkat inflasi. Lebih lanjut, peningkatan DPK RT juga sejalan dengan kebijakan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia yang telah tertransmisi dengan baik. Di sisi lain,kinerja penghimpunan DPK dan penyaluran kredit kepada korporasi tercatat menurun pada triwulan I 2023 sejalan dengan deselerasi kinerja beberapa LU utama Jawa Timur di tengah perlambatan permintaan global.
Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga, terindikasi dari risiko kredit dan risiko likuiditas perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2023 yang masih berada dalam batas aman. Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 3,41%, masih berada dalam batas aman meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,27%. Lebih lanjut, risiko likuiditas terpantau cenderung rendah yang tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 90,77% atau masih dalam kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Pada triwulan I 2023, transaksi pembayaran baik tunai maupun non tunai mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN Natal dan Tahun Baru serta periode libur sekolah pada akhir tahun. Transaksi tunai di Jawa Timur pada triwulan I 2023 mencatatkan net-inflow yang terkonfirmasi dengan kenaikan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga (RT), Giro, dan Deposito pada triwulan laporan. Aktivitas belanja pemerintah di triwulan I 2023 juga lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022, dimana pada periode akhir tahun pemerintah cenderung mengoptimalkan realisasi belanja pada tahun anggaran tersebut. Demikian pula dengan transaksi non-tunai SKNBI, RTGS, APMK, dan Uang Elektronik yang juga mengalami penurunan transaksi. Adapun penurunan instrumen pembayaran ritel melalui APMK dan Uang Elektronik sejalan dengan bertambahnya instrumen pembayaran lainnya, baik melalui QRIS maupun BI-FAST, yang menawarkan kemudahan transaksi lintas operator.
Transaksi tunai di Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2023, KPw Jawa Timur mencatatkan net-inflow sebesar Rp 9,82 triliun, setelah sebelumnya mengalami net-outflow pada triwulan IV 2022 sebesar Rp8,78 triliun. Peningkatan inflow dan penurunan outflow sebagaimana pola historisnya dipengaruhi oleh penurunan konsumsi masyarakat pasca HBKN Natal dan Tahun Baru 2023, serta periode libur sekolah pada akhir tahun. Masyarakat cenderung untuk menyimpan uangnya di bank, yang terkonfirmasi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga (RT) yang mengalami peningkatan dari 0,92% (yoy) menjadi 1,92% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan terutama pada komponen Giro yang meningkat dari 4,26% (yoy) menjadi 6,54%(yoy) pada triwulan laporan, serta komponen Deposito yang meningkat dari -2,23% (yoy) menjadi 4,66% (yoy) pada triwulan laporan.
Transaksi nontunai melalui Bank Indonesia pada triwulan I 2023 tercatat menurun. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada triwulan I 2023 tercatat menurun masing-masing sebesar 13,47% (qtq) dan 12,01% (qtq) dipengaruhi oleh penurunan kebutuhan untuk bertransaksi dalam jumlah besar. Sementara itu, transaksi nontunai retail juga terpantau menurun. Hal tersebut tercermin dari penurunan nominal transaksi melalui APMK dan Uang Elektronik yang masing-masing turun sebesar 1,81% (qtq) dan 13,20% (qtq). Kondisi ini sejalan dengan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat pasca peningkatan aktivitas ekonomi di periode Natal dan Tahun Baru.
Upaya perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS terus berlanjut. Jumlah merchant QRIS pada triwulan I 2023 di Jawa Timur telah mencapai 2,82 juta, diiringi oleh peningkatan jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai 4,53 juta. Peningkatan tersebut mendorong nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS yang tercatat meningkat 16,85% (qtq) pada triwulan I 2023.
Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022. Lebih tingginya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2022 tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diiringi dengan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode terkait. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh adanya musim tanam tanaman pangan dan terkonfirmasi oleh adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada sektor tersebut. Peningkatan tenaga kerja pertanian juga terlihat dari meningkatnya tenaga kerja informal, maupun tenaga kerja tidak terampil seperti meningkatnya pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga/tidak dibayar, maupun tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Namun demikian, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut relatif minim terjadi pada tenaga kerja formal dan terampil yang terindikasi dari menurunnya penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan dan konstruksi seiring dengan melambatnya investasi dan kinerja industri pengolahan. Minimnya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas tersebut menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat juga relatif terbatas.
Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau lebih baik dibandingkan September 2021, kendati sedikit menurun dibandingkan Maret 2022. Hal tersebut tercermin dari lebih rendahnya jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif pada tahun 2022 dibandingkankan tahun 2021 yang ditopang oleh semakin terkendalinya kasus COVID-19 mendorong semakin tingginya penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan September. Meskipun demikian, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau sedikit menurun dibandingkan Maret 2022. Perlambatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022, baik di wilayah pedesaaan maupun perkotaan. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 yang berdampak pada peningkatan tarif transportasi dan berbagai komoditas konsumsi sehingga menekan pendapatan dan pengeluaran sekelompok masyarakat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022.
Kesejahteraaan masyarakat pedesaan yang direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan pada triwulan I 2023, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat menurun. Kenaikan NTP didorong oleh peningkatan penerimaan petani di sektor tanaman pangan dan tanaman hortikultura sejalan dengan peningkatan harga komoditas beras, jagung, aneka cabai, dan aneka buah/sayuran. Sementara itu, kesejahteraan kelompok nelayan terpantau menurun pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan konsumsi dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan penerimaan nelayan, terutama untuk perikanan laut.
Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2023
Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh faktor global dan domestik. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan berada di kisaran 4,6% - 5,4% (yoy), cenderung bias bawah, termoderasi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,3%(yoy). Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh estimasi kinerja ekonomi global pada tahun 2023 yang diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi akibat konflik geopolitik Rusia – Ukraina dan Tiongkok – Taiwan yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Hal tersebut diprakirakan menahan kinerja ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2023. Meskipun demikian, pembukaan ekonomi Tiongkok, salah satu mitra dagang luar negeri utama Jawa Timur, pada Januari 2023 diprakirakan menahan risiko penurunan ekspor LN Jawa Timur lebih dalam. Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan turut dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal pemerintah sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terjadi, pemerintah berupaya mengembalikan kebijakan anggaran untuk tidak lebih dari 3%. Konsolidasi fiskal tersebut diprakirakan berdampak pada pengurangan sejumlah insentif fiskal serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Hal tersebut diprakirakan menahan laju pertumbuhan konsumsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih tinggi pada tahun 2023 dan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan kembali di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Tingginya tekanan inflasi dari sisi penawaran pada tahun 2022 terutama akibat peningkatan harga hortikultura serta penyesuaian harga energi berdampak pada tingkat inflasi IHK di Jawa Timur pada tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan batas atas sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Pada tahun 2023, tekanan inflasi dari sisi penawaran diprakirakan mereda sejalan dengan upaya mitgasi hama antraknosa yang menyerang tanaman hortikultura dan vaksinasi Penyakit Mulut Kuku (PMK) pada sapi. Di samping itu, harga komoditas energi global yang melandai dibandingkan tahun 2022 diprakirakan turut berimplikasi pada lebih rendahnya tekanan inflasi dari sisi penawaran. Lebih lanjut, berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID beserta GNPIP diprakirakan turut menjaga tingkat inflasi IHK Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy).
