Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2023 tetap kuat kendati mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2023 yang tumbuh sebesar 4,87% (yoy). Kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih rendah pada triwulan III 2023 terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi RT dan konsumsi pemerintah pada periode laporan. Lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi RT dipengaruhi oleh perlambatan pendapatan masyarakat, khususnya di LU Perdagangan dan LU Pertanian, sejalan dengan melandainya kinerja kedua lapangan usaha tersebut pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, telah usainya insentif pajak daerah untuk kendaraan bermotor turut berdampak pada normalisasi konsumsi masyarakat untuk komoditas tersebut. Di samping itu, masyarakat menengah-atas terindikasi meningkatkan investasi di sektor properti ritel sejalan dengan berlakunya kembali insentif PPN DTP sehingga berdampak pada penyesuaian belanja konsumsi. Sementara itu, konsumsi pemerintah terpantau melambat terutama dipengaruhi oleh belanja pegawai APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur yang mengalami kontraksi, lebih rendahnya realisasi belanja barang dan jasa APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Jawa Timur.
Perlambatan kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan kinerja investasi dan perbaikan ekspor barang dan jasa. Peningkatan investasi ditopang oleh percepatan pembangunan PSN, proyek Perpres 80/2019, dan proyek swasta yang ditargetkan selesai tahun 2023, terutama smelter tembaga di Gresik dan Bandara Kediri. Peningkatan investasi juga terkonfimasi dari kenaikan kinerja konsumsi semen dan impor barang modal. Lebih lanjut, peningkatan pembangunan sektor properti turut menopang akselerasi kinerja investasi periode laporan. Sementara itu perbaikan ekspor ditopang oleh perbaikan permintaan eksternal sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi mitra dagang Jawa Timur, terutama pada komoditas emas perhiasan, tembaga, dan kayu. Peningkatan kinerja investasi dan permintaan eksternal tersebut mendorong perbaikan kinerja LU utama, yaitu LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan.
Perekonomian Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2023 tetap tumbuh positif, meskipun melambat dibandingkan tahun 2022 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan konsolidasi fiskal domestik sejalan dengan terkendalinya kasus COVID-19. Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 tumbuh 4,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,34% (yoy). Perlambatan ekonomi Jawa Timur dipengaruhi oleh lebih rendahnya ekonomi global pada tahun 2023 dipengaruhi oleh adanya fragmentasi ekonomi akibat ketidakpastian global yang berlanjut, dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif, dan gejolak sektor perbankan di beberapa negara maju. Hal tersebut menyebabkan perlambatan kinerja ekspor Jawa Timur tahun 2023. Sementara itu, permintaan domestik tetap solid kendati tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 akibat konsolidasi fiskal sejalan dengan terkendalinya kasus COVID-19. Pada tahun 2023, Pemerintah kembali menerapkan defisit fiskal di bawah 3% dari APBN sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan terkendalinya kasus COVID-19. Hal tersebut berimplikasi pada berakhirnya sejumlah insentif fiskal sehingga berdampak pada konsumsi RT yang lebih rendah. Perlambatan permintaan domestik dan eskternal dan konsumsi tersebut berimplikasi pada tertahannya kinerja investasi. Dari sisi penawaran, lebih rendahnya kinerja ekonomi Jawa Timur terjadi pada LU utama, yakni LU Perdagangan dan LU Pertanian.
Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah
Realisasi Belanja Pemerintah di Jawa Timur tahun 2023 masih mengalami peningkatan sejalan dengan penyesuaian pagu anggaran yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Total realisasi belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur, baik APBD Provinsi, APBD 38 Kabupaten/Kota, maupun APBN di Jawa Timur, mencapai Rp265,90 triliun, meningkat 4,92% (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp253,44 triliun. Peningkatan realisasi belanja lebih disebabkan oleh meningkatnya persentase realisasi belanja yang mencapai 94,25%, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 92,66%. Belanja APBN meraih capaian realisasi tertinggi sebesar 98,82%, diikuti oleh realisasi belanja provinsi sebesar 92,33% dan realisasi belanja kabupaten/kota sebesar 89,67%. Peningkatan realisasi belanja menyumbang pertumbuhan belanja APBN di Jawa Timur (4,02%, yoy), APBD Provinsi Jawa Timur (8,85%, yoy), serta APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur (4,79%, yoy). Peningkatan tersebut tidak terlepas dari membaiknya kinerja realisasi pendapatan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang terus berlanjut.
Plafon anggaran 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan plafon anggaran tercatat 3,15% (yoy), menjadi sebesar Rp282,13 triliun dari anggaran tahun 2022 yang sebesar Rp273,52 triliun yang disebabkan oleh peningkatan pagu anggaran belanja fiskal di Jawa Timur, baik belanja Pemerintah Pusat APBN maupun belanja Pemerintah Daerah APBD. Anggaran APBN di Jawa Timur tercatat meningkat sebesar 1,79% (yoy), sedangkan anggaran belanja Pemerintah Daerah APBD yang terdiri dari anggaran belanja APBD Provinsi Jawa Timur dan anggaran belanja APBD gabungan 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur tercatat meningkat, masing-masing sebesar 10,53% (yoy) dan 2,3% (yoy). Peningkatan pagu terutama disebabkan oleh peningkatan belanja operasi terutama belanja barang dan jasa pada seluruh pemerintahan seiring dengan penyelenggaraan program dan pembentukan badan ad hoc yang mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Namun demikian, peningkatan pagu anggaran belanja yang lebih tinggi, tertahan oleh penurunan belanja modal pada seluruh pemerintahan, penurunan belanja hibah pada pemerintah provinsi, dan penurunan alokasi belanja tidak terduga pada pemerintah kabupaten/kota dikarenakan peralihan biaya penanganan pandemi COVID-19 paska penetapan status endemi.
Asesmen Inflasi Daerah
Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan IV 2023 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dan terjaga dalam sasaran inflasi tahun 2023 sebesar 3,0±1,0% (yoy). Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada periode laporan tercatat sebesar 2,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,01% (yoy). Melandainya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan permintaan yang terkelola, eskpektasi inflasi yang terjaga, penurunan harga komoditas global yang tertransmisi pada komoditas domestik, serta kebijakan penurunan harga energi khususnya BBM dan LPG nonsubsidi. Meredanya tekanan inflasi pada triwulan laporan juga ditopang oleh terjaganya pasokan komoditas pangan utama, khususnya telur ayam ras seiring normalisasi produksi pasca terdampak kebijakan afkir dini, serta bawang merah dan tomat sejalan dengan masih berlangsungnya panen di beberapa sentra produksi. Berdasarkan kelompok, melandainya inflasi tahunan gabungan kota IHK Jawa Timur diantaranya didorong oleh deflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; penurunan tekanan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; serta penurunan tekanan inflasi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam pada triwulan IV 2023 tertahan oleh kenaikan tekanan inflasi pada kelompok Transportasi; serta kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan I 2024 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 dan masih terjaga dalam sasaran target inflasi 2,5 ± 1,0% (yoy). Lebih rendahnya inflasi gabungan kota IHK tahunan Jawa Timur pada triwulan I 2024 diprakirakan seiring dengan normalisasi permintaan pasca HBKN Nataru, khususnya terhadap bahan pangan dan layanan moda transportasi. Dari sisi bahan pangan, dimulainya masa panen tanaman pangan dan hortikultura berpotensi meningkatkan ketersediaan pasokan di tengah permintaan yang diperkirakan lebih rendah. Lebih lanjut, dari sisi layanan moda transportasi, penurunan rerata harga avtur berpotensi tertransmisi pada tarif angkutan udara, sebagai strategi maskapai untuk meningkatkan keterisian penumpang di tengah momen low season pariwisata pasca HBKN Nataru dan sebelum momen HBKN Idulfitri. Kebijakan penurunan harga BBM nonsubsidi pada 1 Januari 2024 juga diprakirakan turut mendorong penurunan tekanan inflasi secara keseluruhan pada triwulan IV 2024.
Pembiayaan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, tercermin dari peningkatan kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit. Peningkatan DPK terjadi di sektor korporasi, sementara pertumbuhan DPK di sektor RT melandai pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Akselerasi kinerja perdagangan LN Jawa Timur pada triwulan laporan mendorong peningkatan pendapatan korporasi berorientasi ekspor sehingga meningkatkan pertumbuhan DPK korporasi pada triwulan laporan. Sementara itu, melandainya pertumbuhan DPK RT pada triwulan laporan terutama terjadi pada nilai besar. Hal tersebut ditengarai dipengaruhi oleh peningkatan investasi ritel di sektor properti oleh masyarakat dengan pendapatan menengah-atas sejalan dengan pemberlakukan kembali kebijakan PPN DTP pada November 2023. Sejalan dengan peningkatan likuiditas perbankan, kinerja penyaluran kredit, baik di sektor korporasi dan RT, juga terpantau tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan penyaluran kredit korporasi ditopang oleh peningkatan kinerja korporasi, khususnya korporasi yang berorientasi ekspor, sejalan dengan kenaikan permintaan eksternal. Kenaikan pertumbuhan kredit RT ditopang oleh terjaganya permintaan masyarakat berkenaan momen HBKN Nataru.
Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga terindikasi dari risiko kredit yang masih berada dalam batas aman. Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur pada triwulan IV 2023 yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 3,06%, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,26%. Lebih lanjut, risiko likuiditas terpantau sedikit menurun tercermin dari tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sebesar 92,88%, dan masih dalam batas kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Pada triwulan IV 2023, transaksi sistem pembayaran (SP) nontunai tercatat meningkat sejalan dengan kenaikan aktivitas korporasi sekaligus perbaikan kinerja ekspor dan impor Jawa Timur pada triwulan laporan. Peningkatan transaksi SP nontunai ditopang oleh transaksi melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) dan kliring pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi BI-RTGS di wilayah Jawa Timur sebesar Rp408,59 triliun, meningkat 4,29% (qtq) dibandingkan triwulan III 2023 yang sebesar Rp391,77 triliun. Namun demikian, jika dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu, nominal RTGS mengalami pelambatan sebesar 8,35% (yoy) dengan nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2022 yang sebesar Rp445,83 triliun. Pencapaian tersebut juga melambat dibandingkan pertumbuhan tahunan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,48% (yoy). Sementara itu, nominal kliring di Jawa Timur pada triwulan IV 2023 mencapai Rp59,21 triliun, meningkat 6,3% (qtq) dibandingkan triwulan III 2023. Secara tahunan, nominal kliring di Jawa Timur tumbuh -9,79% (yoy) pada triwulan IV 2023, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -11,56% (yoy). Nominal transaksi Uang Elekronik (UE) juga tercatat sebesar Rp15,22 triliun pada triwulan IV 2023, meningkat 5,21% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.
Kebutuhan uang tunai di Jawa Timur juga terpantau meningkat pada triwulan IV 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan aktivitas safari politik menjelang Pemilu 2024. Pada triwulan IV 2023, Jawa Timur mengalami net-outflow sejalan dengan pola historisnya sebesar Rp10,85 triliun, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami net-inflow sebesar Rp4,94 triliun. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia mencatat nominal outflow meningkat signifikan sebesar 62,84% (qtq) dari Rp15,51 triliun menjadi Rp25,25 triliun. Peningkatan dibandingkan periode tahun lalu sebesar 1,69% (yoy) yang mulanya sebesar Rp24,83 triliun pada triwulan IV 2022. Sementara itu, nominal inflow tercatat menurun sebesar 29,55% (qtq) dari Rp16,05 triliun menjadi Rp14,41 triliun. Penurunan inflow dan peningkatan net-outflow secara akumulatif menyebabkan aliran uang di Jawa Timur berada pada posisi net-outflow.
Digitalisasi pembayaran melalui QRIS melanjutan pertumbuhan baik dari segi transaksi, merchant, maupun pengguna. Nominal transaksi QRIS pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp8,04 triliun, tumbuh 269,9% (yoy) dibandingkan nominal transaksi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,17 triliun. Kondisi tersebut turut didukung dengan peningkatan jumlah merchant QRIS di Jawa Timur sebesar 32,86% (yoy) dari semula sebanyak 2,6 juta merchant pada triwulan IV 2022 menjadi 3,45 juta merchant pada triwulan IV 2023. Secara tahunan, jumlah pengguna QRIS juga meningkat hingga 6,29 juta pengguna QRIS secara akumulatif setelah pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 4,07 juta pengguna. Pencapaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai Provinsi dengan jumlah merchant QRIS terbesar ke-3 di tingkat nasional.
Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2023 menunjukkan peningkatan kualitas walaupun tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2023. Hal ini terlihat dari meningkatnya Angkatan Kerja yang bekerja penuh dan disertai dengan penurunan pekerja paruh waktu dan setengah menganggur. Pekerja formal juga mengalami peningkatan, yang terlihat dari peningkatan pekerja pada LU Industri Pengolahan, Perdagangan Besar, konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Kemasyarakatan. Di sisi lain, pekerja informal mengalami penurunan terutama yang bergerak di sektor pertanian. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan juga terlihat dari berkurangnya pangsa pekerja keluarga tidak dibayar, pekerja bebas dan berusaha dibantu, buruh tidak tetap dan digantikan oleh peningkatan jumlah karyawan. Rata-rata tingkat pendidikan juga mengalami kenaikan yang terlihat dari penurunan pekerja SD dan meningkatnya pekerja dengan Pendidikan SMP ke atas. Peningkatan angka pengangguran dinilai wajar seiring dengan telah selesainya musim panen raya komoditas tanaman pangan yang terlihat dari penurunan tenaga kerja pertanian, namun demikian daya beli masyarakat tidak terganggu seiring dengan peningkatan kualitas ketenagakerjaan yang terlihat dari konsumsi yang melanjutkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan.
Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada triwulan IV 2023 terindikasi masih kuat. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur yang tetap kuat tercermin dari kenaikan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja – SK Bank Indonesia Jawa Timur pada triwulan IV 2023. Peningkatan kinerja investasi dan LU Utama Jawa Timur, terutama LU Industri Pengolahan turut menopang perbaikan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur pada triwulan IV 2023. Hal tersebut tercermin dari kenaikan Indeks Penggunaan Tenaga Kerja – SKDU Bank Indonesia Jawa Timur sektor Industri Pengolahan, Pengangkutan dan Komunikasi, serta Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
Kesejahteraaan masyarakat pedesaan yang direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan pada triwulan IV 2023, sementara Nilai Tukar Peternak dan Nelayan (NTN) menurun. NTP meningkat dari 111,19 pada triwulan III 2023 menjadi 116,05 pada triwulan IV 2023. Hal tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan petani di sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, selain juga masih tingginya panen pada komoditas hortikultura dan perkebunan. Adapun nilai tukar peternak dan perikanan mengalami penurunan yang lebih disebabkan oleh adanya penurunan harga komoditas peternakan dan perikanan seiring dengan meningkatnya pasokan.
Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2024
Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2023 ditopang oleh permintaan domestik. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan berada di kisaran 4,7% - 5,5% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2023 yang diprakirakan tumbuh 4,95% (yoy). Dari sisi permintaan, sejalan dengan ekonomi nasional, masih positifnya kinerja ekonomi Jawa Timur diprakirakan didukung oleh prakiraan perbaikan konsumsi RT serta masih kuatnya konsumsi LNPRT dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, sejalan dengan prospek perbaikan konsumsi swasta (konsumsi RT dan LNPRT) dan masih kuatnya investasi, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah prospek perlambatan ekonomi global, kinerja ekspor dan impor Jawa Timur diprakirakan tetap kuat. Dari sisi eksternal, potensi perbaikan ekonomi ASEAN, salah satu mitra dagang utama Jawa Timur, serta potensi kenaikan ekspor emas/perhiasan Jawa Timur akibat eskalasi ketidakpastian global diprakirakan mendorong tetap kuatnya ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2024. Perdagangan antardaerah Jawa Timur juga diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia, termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang merupakan mitra dagang domestik utama Jawa Timur. Lebih lanjut, kinerja LU Pertanian pada tahun 2024 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan prospek cuaca yang lebih mendukung produksi pangan serta terkendalinya gangguan PMK dan LSD pada ternak sapi yang menjadi tantangan utama sektor pertanian pada tahun 2023.
Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan berada di kisaran sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Prospek terkendalinya inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada tahun 2024 ditopang oleh prakiraan cuaca yang lebih mendukung produksi tanaman pangan, penyakit PMK dan LSD yang terkendali, harga komoditas global yang mengalami tren penurunan, serta harga energi global yang terkendali. Lebih lanjut, berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID diprakirakan turut menjaga tingkat inflasi IHK Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy).
