Laju Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 4,57% (yoy), termoderasi dari triwulan II yang tumbuh mencapai 5,25% (yoy). Terjaganya pertumbuhan perekonomian Jawa Barat masih ditopang oleh resiliensi permintaan domestik seiring dengan mobilitas masyarakat yang terus meningkat sebagaimana tercermin dari peningkatan pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga. Sementara itu peningkatan mobilitas secara sektoral tercermin dari peningkatan sektor perdagangan, akmamin, serta transportasi pergudangan
Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2023 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta ekspor. Peningkatan mobilitas khususnya pada hari libur nasional mendorong aktivitas wisata di Jawa Barat. Dari sisi investasi, realisasi investasi sampai dengan triwulan III 2023 yang tercatat sebesar Rp 153,16 triliun turut menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Sementara itu, pertumbuhan ekspor luar negeri kembali menunjukkan perbaikan terutama untuk negara Amerika dan Eropa ditengah tengah berbagai ketidak pastian pada kondisi perekonomian global. Di sisi lain sebagai pemasok produk dan komoditas untuk wilayah lain di Indonesia, kineraja perdagangan antar daerah yang terus terjaga dan tumbuh positif menunjukkan resiliensi permintaan domestik sehingga mendukung perekonomian Jawa Barat.
Kinerja permintaan domestik perekonomian Jawa Barat tercermin pada penguatan kinerja sektoral, terutama sektor yang berhubungan dengan peningkatan mobilitas penduduk seperti sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta sektor perdagangan besar & eceran. Sementara itu, kinerja sektor ekonomi utama seperti industri pengolahan masih tertahan oleh belum pulihnya permintaan dari negara mantra dagang. Adapun dampak dari El-Nino di Jawa Barat menyebabkan tertahannya kinerja sektor pertanian.
Berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik antara lain dengan mendorong promosi investasi, percepatan dan perluasan digitalisasi, penyelenggaraan berbagai kegiatan pameran mendukung perkembangan UMKM, optimalisasi pembangunan infrastruktur konektivitas dan optimalisasi realisasi belanja daerah. Kedepan, sinergi, kolaborasi dan alignment program kerja perlu terus diperkuat dengan seluruh stakeholders.
KEUANGAN PEMERINTAH
Kondisi keuangan daerah Jawa Barat menunjukkan dukungan fiskal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah ditengah ketidakpastian global. Total anggaran belanja fiskal Jawa Barat pada tahun 2023 secara keseluruhan mencapai Rp181,26 triliun, meningkat sebesar 3,86% (yoy) apabila dibandingkan dengan tahun 2022.
Hingga triwulan III 2023, APBN Jawa Barat mencatatkan realisasi pendapatan sebesar Rp 109,87 triliun atau mencapai 72,02% dari target. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 (84,93%) disebabkan oleh penurunan realisasi Penerimaan Bea & Cukai. Sementara pendapatan APBD Provinsi tercatat sebesar Rp 24,53 triliun, atau mencapai 71,85% dari target. Angka tersebut juga tercatat lebih rendah dari triwulan II 2022 (75,42%) yang bersumber dari menurunnya penyaluran dana alokasi khusus (DAK).
Sementara dari sisi belanja, realisasi belanja APBN di Jawa Barat terhadap pagu hingga triwulan III 2023 mencapai 62,93% atau Rp 30,78 triliun meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (62,63%). Adapun realisasi realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pagu anggaran mencapai 67,94% dari pagu anggaran atau sebesar Rp 23,05 triliun, juga lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang mencapai 63,69%.
Di level kabupaten/kota, realisasi pendapatan untuk 27 kabupaten/kota pada triwulan III 2023 mencapai Rp 64,89 triliun atau sebesar 69,39% dari pagu. Sementara realisasi belanja APBD 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencapai Rp58,32 triliun atau 59,26% dari pagu anggaran yang direncanakan. Secara spasial, persentase realisasi belanja terhadap anggaran tertinggi dicatat oleh Kabupaten Pangandaran sebesar 92,59%, Kota Sukabumi sebesar 78,29% dan Kabupaten Bandung sebesar 72,04%.
PERKEMBANGAN INFLASI
Ketahanan ekonomi domestik tercermin dari tekanan harga Jawa Barat pada triwulan III 2023 yang semakin mereda. Inflasi gabungan 7 kota IHK di Jawa Barat pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 2,35% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 3,88% (yoy). Tren tersebut menjadi indikasi baik terhadap kinerja pengendalian inflasi daerah, setelah tahun 2022 inflasi gabungan 7 kota IHK di Jawa Barat menyentuh titik tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
Terkendalinya inflasi Jawa Barat didukung oleh tersedianya melimpahnya pasokan pangan yang memadai sejalan dengan gelaran berbagai program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Jawa Barat. Berbagai aksi nyata GNPIP Jawa Barat diantaranya penguatan sisi hulu sektor pertanian melalui pengembangan sarana produksi pangan, urban farming, operasi pasar hingga kerjasama antar daerah (KAD), mampu mendukung terjaganya pasokan pangan Jawa Barat. Hal tersebut membawa dampak signifikan terhadap terkendalinya harga komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan aneka hortikultura yang menjadi komoditas penyumbang deflasi bulanan di triwulan III 2023.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, terjadi penurunan inflasi pada sebagian besar kelompok sepanjang triwulan III 2023. Kendati demikian, dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat beberapa kelompok yang mengalami inflasi tahunan yang tinggi yaitu kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan tingkat inflasi 4,08% (yoy), diikuti kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 3,95% (yoy) dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran sebesar 3,35% (yoy).
Berdasarkan kota pembentuk IHK di Jawa Barat, seluruh kota pantauan pada triwulan III 2023 mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terendah tercatat di Kota Depok sebesar 1,96% (yoy), sementara inflasi tertinggi tercatat di Kota Cirebon sebesar 3,07% (yoy). Bank Indonesia akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian inflasi di Jawa Barat sehingga inflasi dapat berada pada rentang 3% ± 1% di tahun 2023. Adapun strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) dan GNPIP akan terus dilakukan.
PEMBIAYAAN DAERAH, SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Ditengah kondisi risiko suku bunga global yang tinggi dalam jangka panjang (higher for longer), stabilitas sistem keuangan dilihat dari kinerja perbankan tetap terjaga baik dari sisi perkembangan DPK, penyaluran kredit maupun resiko perbankan. Aset perbankan di Jawa Barat pada triwulan III 2023 cenderung mengalami perbaikan pertumbuhan pada laju 3,97% (yoy) dan mencatatkan nominal sebesar Rp 891,48 triliun.
DPK pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp 630,02 triliun atau tumbuh sebesar 3,60% (yoy), didorong oleh pertumbuhan deposito dan giro pada kategori korporasi dan perorangan. Pertumbuhan DPK tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,44% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan pembiayaan pada periode laporan lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada triwulan III 2023, kredit dengan lokasi proyek di Jawa Barat tumbuh dengan laju 8,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 6,95% (yoy). Peningkatan penyaluran pembiayaan terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana bagi sektor industri untuk melakukan kegiatan operasional.
Seiring dengan pertumbuhan penghimpunan dana yang tidak sesignifikan laju pertumbuhan kredit, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Jawa Barat cenderung meningkat dari 87,09% pada triwulan II 2023 menjadi 89,69% pada triwulan laporan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi intermediasi perbankan di Jawa Barat dapat terjaga dengan baik.
Di sisi lain, kualitas kredit berdasarkan lokasi proyek di Jawa Barat pada triwulan III 2023 dalam kondisi yang sedikit lebih berisiko dengan Non-Performing Loan gross (NPL gross) berada pada level 3,24%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,15%. Namun demikian, NPL gross tersebut masih berada di bawah threshold 5%. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Jawa Barat, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari BI, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau perkembangan kualitas kredit dan efektivitas fungsi intermediasi pada perbankan.
Dalam hal mendorong peningkatan inklusivitas pembiayaan, pemerintah mendorong penyaluran kredit kepada UMK. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM tumbuh sebesar 4,11% (yoy). Pertumbuhan dari penyaluran kredit tersebut mencerminkan komitmen perbankan dalam mendorong perluasan akses keuangan sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi pasca pandemi dan didukung optimisme masyarakat terhadap bangkitnya sektor UMKM. Adapun, Bank Indonesia terus mendorong peningkatan akses keuangan kepada UMKM dalam mendukung pemulihan ekonomi Jawa Barat, salah satunya melalui penyediaan informasi potensi pembiayaan serta pendampingan melalui business matching antara UMKM potensial dengan perbankan.
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah turut mendukung pemulihan ekonomi Jawa Barat di tahun 2023. Transaksi menggunakan tunai dan non-tunai di Jawa Barat terus menunjukkan perkembangan positif, namun pemanfaatan transaksi menggunakan non-tunai atau digitalisasi perlu untuk terus dioptimalkan.
Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal di Jawa Barat pada triwulan III 2023 kembali tercatat dalam posisi net-inflow sebesar Rp13,46 triliun atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai net-inflow Rp24,1 triliun. Hal ini seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi pasca terdapat 2 HBKN (HBKN Idul Fitri dan Idul Adha) pada triwulan II 2023, dimana Jawa Barat merupakan salah satu destinasi perjalanan terbanyak di Indonesia.
Sementara itu, pertumbuhan konsumsi masyarakat yang tetap tinggi pada triwulan III 2023 mendorong pertumbuhan transaksi ritel non-tunai. Hal ini tercermin pada pertumbuhan nominal transaksi menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Kartu Kredit yang meningkat sebesar 15,07% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, nominal transaksi menggunakan QRIS juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 229,30% (yoy) atau sebesar Rp11,05 triliun dengan volume transaksi QRIS yang tumbuh sebesar 174,61% (yoy) atau sebesar 109,95 juta. Tingginya transaksi pembayaran secara non-tunai melalui QRIS ini menunjukan peningkatan akseptasi masyarakat Jawa Barat terhadap pembayaran non-tunai dan terbentuknya gaya hidup masyarakat untuk bertransaksi secara digital.
Sementara itu, transaksi non-tunai melalui RTGS menunjukkan perbaikan seiring dengan pertumbuhan positif pada kegiatan dunia usaha berdasarkan data Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dengan nilai SBT sebesar 15,09%. Nominal transaksi RTGS yang pada triwulan II 2023 terkontraksi -5,63% (yoy) kini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,49% (yoy) pada triwulan III 2023.
Ke depannya, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan transaksi non-tunai perlu terus didorong oleh berbagai pihak, salah satunya dalam koridor Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Berbagai upaya mendorong peningkatan dan perluasan digitalisasi daerah di Jawa Barat antara lain melalui percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), penyaluran bantuan sosial, digitalisasi pasar, perguruan tinggi serta pelaku usaha.
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Tren pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang positif di tahun 2023 memberikan dampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Hal ini terkonfirmasi dari jumlah pengangguran yang menurun terhadap jumlah angkatan kerja. Berbagai indikator positif terkait aktivitas pariwisata di Jawa Barat mengindikasikan kembali pulihnya sektor-sektor ekonomi khususnya perdagangan, akomodasi/perhotelan, makanan dan minuman, serta transportasi sehingga turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 tercatat sebesar 7,44% turun sebesar 0,87 persen dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 8,31%. Penurunan TPT tersebut dikontribusikan oleh penurunan TPT baik di perkotaan maupun perdesaan. Demikian pula berdasarkan jenis kelamin, penurunan TPT pada Agustus 2023 disumbang oleh penurunan pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
Kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat mengalami peningkatan seiring dengan kondisi ketenagakerjaan yang membaik. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan dari periode September 2022 sebesar 7,98% menjadi 7,62% pada periode Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2023 mencapai 3,89 juta jiwa, juga menurun 165,02 ribu jiwa dibandingkan September 2022.
Tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami peningkatan pada triwulan III 2023. NTP pada tiwulan III 2023 berada pada level 106,92 meningkat dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 104,56. Hal ini sejalan dengan Indeks yang Diterima Petani (IT) yang juga mengalami peningkatan dari 120,16 pada triwulan II 2023 menjadi 123,30 pada periode pelaporan. Sejalan dengan NTP, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 105,83 pada triwulan II menjadi 108,38 pada triwulan III. Peningkatan NTP dan NTUP diperkirakan akan terus berlanjut memperhatikan puncak el-nino yang telah terjadi pada periode pelaporan serta prediksi BMKG Jawa Barat bahwa curah hujan akan terjadi di beberapa wilayah sentra produksi Jawa Barat pada triwulan IV 2023.
PRAKIRAAN PEREKONOMIAN KE DEPAN
Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 tumbuh sebesar 2,9% (yoy). Hal ini seiring proyeksi pertumbuhan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara maju di Eropa yang diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat dibayangi oleh risiko tertahannya konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti negara tersebut.
Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia tahun 2023 diprakirakan terus melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,5% - 5,3%. Dari sisi permintaan, peningkatan mobilitas pasca pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) meningkatkan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023. Investasi juga diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 seiring dengan masuknya arus Penanaman Modal Asing (PMA) yang diperkirakan terus berlanjut mendukung program hilirisasi dalam negeri.
Perekonomian Jawa Barat 2023 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,7% - 5,5%. Realisasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I sampai III 2023 yang cukup tinggi mengindikasikan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut di tengah pelemahan ekonomi global. Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat yang tetap tinggi terutama pada periode libur panjang sekolah, antusiasme dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI, dan kegiatan menyongsong tahun politik diperkirakan berdampak positif pada permintaan domestik di semester II 2023. Sementara itu realisasi investasi yang diperkirakan terus berlanjut bersumber dari PSN maupun swasta.
Berbagai indikator ekonomi dini turut mengkonfirmasi berlanjutnya perbaikan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2023 antara lain Indeks Keyakinan Konsumen berada di level optimis sebesar 111,2. Selain itu, diberlakukannya insentif PPN DTP untuk properti pada November 2023 diperkirakan mendorong konsumsi masyarakat khususnya untuk durable goods. Dari sisi sektoral, optimisme peningkatan kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulab IV 2023 terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha yang sebesar 13,59%, meningkat dari triwulan sebelumnya (7,78%).
Sejalan dengan perkembangan dan prospek ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 diprakirakan lebih tinggi yakni berada pada kisaran 4,9% - 5,7% (yoy) sejalan dengan kondisi perekonomian negara mitra dagang yang semakin baik dan permintaan domestik yang tetap kuat.
Sementara itu pengendalian inflasi tahun 2023 dan 2024 diperkirakan tetap terkendali seiring dengan berlanjutnya kebijakan pengaturan suku bunga BI-7DRR dan kebijakan pengendalian inflasi pangan dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan GNPIP. Pada tahun 2023, inflasi Jawa Barat diperkirakan berada pada rentang target nasional yakni 3%±1% (yoy). Sementara perkiraan inflasi Jawa Barat tahun 2024 diperkirakan lebih baik dan berada pada rentang target nasional sebesar 2,5%±1% (yoy). Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan seluruh stakeholders untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi.
