PERTUMBUHAN EKONOMI
Perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 4,98% (yoy). Angka pertumbuhan ini lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,12% (yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Barat utamanya bersumber dari terjaganya konsumsi domestik dan investasi. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh pertumbuhan dari seluruh lapangan usaha di Jawa Barat.
Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi dikontribusi oleh sektor konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,76% (yoy) sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian di Jawa Barat pada periode HBKN Idul Adha dan libur sekolah. Selain itu, kinerja investasi dan net ekspor juga tercatat menunjukkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 6,79% (yoy) dan 7,16% (yoy).
Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan berasal dari seluruh lapangan usaha, utamanya LU industri pengolahan yang tumbuh sebesar 3,44% (yoy) didorong oleh kegiatan produksi yang meningkat tercermin dari penggunaan listrik industri yang naik sebesar 2,50% (yoy). Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh sebesar 5,59% (yoy), sejalan dengan aktivitas pada periode HBKN Idul Adha serta libur sekolah yang mendorong peningkatan permintaan pada triwulan II 2025, dan LU Pertanian yang tumbuh sebesar 4,67% (yoy) sejalan dengan panen produksi hortikultura dan padi sesuai dengan pola musim tanam sepanjang triwulan II 2025.
KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja fiskal Provinsi Jawa Barat pada triwulan II 2025 perlu diakselerasi sehingga mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja fiskal Jawa Barat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,02% (yoy) pada triwulan II 2025, setelah pada triwulan sebelumnya mencatatkan pertumbuhan positif kecil.
Hingga triwulan II 2025, realisasi belanja fiskal Jawa Barat telah mencapai 20,75% dari total rencana belanja 2025 atau sebesar Rp38,24 triliun, terkontraksi 0,34% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2024. Kontraksi belanja tersebut dikontribusikan terbesar oleh realisasi APBD Provinsi sebesar Rp12,92 triliun atau terkontraksi 17,78% (yoy), diikuti oleh APBN Provinsi sebesar Rp17,32 triliun atau terkontraksi 16,82% (yoy). Sebaliknya realisasi belanja APBD 27 kabupaten/kota tercatat sebesar Rp16,30 triliun atau tumbuh 37,90% (yoy).
Di sisi lain, realisasi pendapatan pemerintah daerah pada APBD Provinsi dan APBD 27 kabupaten/kota Jawa Barat pada triwulan II 2025 mencapai 47,07% dari pagu anggaran pendapatan yang sebesar Rp64,62 triliun atau tumbuh sebesar 9,84% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan pada pendapatan APBD 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Jawa Barat pada triwulan II 2025 tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi tahun 2025 sebesar 2,5±1% (yoy). Inflasi IHK pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 1,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,81% (yoy). Inflasi yang tetap terjaga tersebut didukung oleh kebijakan moneter serta sinergi kuat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Meningkatnya inflasi pada triwulan II 2025 terutama didorong oleh kenaikan harga emas seiring dengan peningkatan ketidakpastian global, normalisasi diskon tarif listrik untuk kelompok pelanggan pasca bayar, serta kenaikan harga komoditas pangan khususnya beras, bawang merah, dan tomat.
Inflasi pada triwulan III 2025 diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan II 2025, seiring pengaruh faktor musiman maupun struktural. Hal ini khususnya terjadi akibat produksi komoditas hortikultura yang relatif lebih rendah dibandingkan perkiraan karena adanya serangan hama. Ke depan, pengendalian disparitas inflasi antarwilayah akan difokuskan melalui penguatan integrasi distribusi dan pengembangan sentra produksi pangan lokal, sebagai upaya mendukung tercapainya visi swasembada pangan di Jawa Barat.
KONDISI PEMBIAYAAN DAERAH & PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Di tengah berbagai tantangan domestik dan global, ketahanan Sistem Keuangan Provinsi Jawa Barat tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, likuiditas, maupun risiko kredit. Hal ini ditopang oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kinerja intermediasi perbankan yang tetap terjaga di tengah risiko kredit UMKM yang meningkat.
Pernghimpunan DPK pada triwulan II 2025 tetap tumbuh meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan utamanya berasal dari penurunan penghimpunan dana dari segmen pemerintah seiring dengan efisiensi penggunaan anggaran untuk pembangunan. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan yang ditunjukkan oleh penyaluran kredit tumbuh sebesar 4,64% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya (7,26%, yoy). Pertumbuhan kredit di Jawa Barat tersebut perlu ditingkatkan karena berada di bawah range pertumbuhan kredit nasional (8-11%, yoy). Perlambatan kredit terjadi pada seluruh jenis penggunaan, bahkan kredit jenis KMK terkontaksi. Meskipun demikian, kualitas kredit relatif terjaga, dengan Non-Performing Loan (NPL) dibawah threshold.
Pertumbuhan rasio penyaluran kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit terkontraksi, dan dengan tingkat risiko yang meningkat. Tingkat risiko kredit UMKM yang terus meningkat berdampak pada semakin ketatnya appetite bank dalam menyalurkan kredit. Oleh karena itu, perhatian dan pendampingan terhadap UMKM perlu terus dilakukan, antara lain melalui korporatisasi, capacity building, akses pembiayaan, dan digitalisasi. Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Adapun, dampak kebijakan tarif Trump terhadap kondisi stabilitas keuangan perbankan diperkirakan relatif terbatas sebagaimana tecermin dari kondisi likuiditas, risiko kredit yang terjaga, dan permodalan yang masih tinggi.
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Kinerja infrastruktur dan sistem pembayaran tetap kuat dalam mendukung transaksi ekonomi. Kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, didukung dengan kondisi likuiditas yang memadai. Hal tersebut tecermin dari transaksi pembayaran non-tunai (melalui QRIS) yang menunjukkan peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di triwulan II 2025.
Perkembangan transaksi QRIS di Jawa Barat tumbuh positif pada triwulan II 2025 sejalan dengan BluePrint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 untuk akselerasi ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia. Volume dan nominal QRIS tumbuh positif masing-masing sebesar 87,76% (yoy) dan 74,57% (yoy). Sementara itu, jumlah merchant QRIS di Jawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 18,61% (yoy) dan jumlah pengguna tumbuh 12,20% (yoy). Kondisi ini mencerminkan stabilitas dan perkembangan positif dalam adopsi QRIS di Jawa Barat di tahap yang sudah lebih merata.
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pelaku industri guna mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini didukung oleh penguatan pelindungan konsumen melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, termasuk mengenai QRIS, Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, serta sosialisasi Pelindungan Konsumen (PeKA) terkait pemahaman hak konsumen kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Sejalan dengan perekonomian Jawa Barat yang meningkat, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan pada triwulan II 2025 juga tumbuh positif. Hal tersebut tercermin dari tren penurunan jumlah pengangguran (TPT) dan peningkatan lapangan pekerjaan (TPAK). Optimisme terhadap kondisi ke depan yang semakin membaik tersebut didukung oleh hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja mengalami peningkatan.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang tumbuh positif juga sejalan dengan tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan, dan angka gini ratio yang mengecil. Tingkat kesejahteraan petani juga tercatat dalam kondisi baik dengan angka Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yang masing-masing masih berada pada level di atas 100 yakni sebesar 112,61 dan 115,81.
PRAKIRAAN PEREKONOMIAN KE DEPAN
Perekonomian dunia melemah sejalan dengan meluasnya implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan melambat pada tahun 2025 sekitar 3,0% (yoy), sebelum pulih secara bertahap pada tahun 2026. Tren perlambatan ekonomi global disertai menurunnya inflasi, mendorong sebagian besar bank sentral menerapkan kebijakan moneter akomodatif.
Dengan mempertimbangkan realisasi PDB triwulan II 2025 dan mencermati dinamika perekonomian global, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 berada dalam kisaran 4,6 - 5,4% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan prakiraan sebelumnya sebesar 4,7 - 5,5% (yoy). Pertumbuhan ekonomi diprakirakan membaik didorong oleh tetap positifnya kinerja ekspor dan meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan ekspansi belanja Pemerintah. Sinergi dan koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan kapasitas perekonomian nasional.
Dengan memperhatikan ketidakpastian global dan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Barat tahun 2025 diprakirakan meningkat dan berada pada kisaran 4,5 - 5,3% (yoy). Optimisme tersebut didukung oleh kinerja konsumsi RT, terjaganya investasi, dan potensi peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Bank Indonesia memprakirakan inflasi Jawa Barat tahun 2025 tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5%±1%. Inflasi inti diprakirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali, dan inflasi VF diprakirakan juga terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sepanjang 2025, perekonomian Jawa Barat menunjukkan dinamika positif berkat sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan berbagai komponen pentahelix. Kegiatan seperti Sunda Karsa Fest 2025, West Java Investment Summit (WJIS), dan West Java Digital & Sharia Economic Festival (WJ-DIGISEF) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, digital, pariwisata, dan investasi strategis, serta meningkatkan transaksi UMKM dan literasi keuangan. Event seperti Pocari Sweat Run 2025 dan QRIS Run Bandung 2025 yang mengintegrasikan pembayaran digital, turut meningkatkan mobilitas masyarakat, transaksi ekonomi, dan efisiensi distribusi yang mendukung pengendalian inflasi. Sinergi melalui forum dan event seperti WJIM, WJES, WJEF, WJTT, WJIT, CFRP, dan WJAM memperkuat kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat, menghasilkan efek multiplier pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan stabilitas harga. Koordinasi intensif antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah di bidang pengendalian inflasi dan pengembangan kapasitas ekonomi lokal diharapkan menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.
