EKONOMI MAKRO REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 5,00% (yoy), setelah sebelumnya tumbuh 5,22% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar 2,08% (qtq). Dari 17 LU pada sisi produksi, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan. LU transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,15% (yoy), seiring tetap tingginya permintaan kendaraan truk tanpa operator guna menunjang kegiatan opeasional pengangkutan batubara.
Perekonomian Provinsi Jambi
masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
sebesar 30,90%, diikuti oleh
Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,82%, Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor sebesar 12,69%, dan Industri
Pengolahan sebesar 9,59%.
Struktur pertumbuhan
tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya mengingat kebergantungan Provinsi Jambi
terhadap komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sebagai komoditas
utama beserta kegiatan pengolahan turunannya.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh Pembentukan Modal
Tetap Domestik Bruto (PMTDB) sebesar 6,89% (yoy) seiring dengan berlanjutnya
investasi yang didominasi pada sektor pengadaan listrik, gas dan air.
Selanjutnya komponen konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) dan konsumsi
rumah tangga masing-masing tumbuh sebesar 4,50% (yoy), 3,64% (yoy)
dan 3,23% (yoy). Sementara itu, ekspor dan impor tecatat tumbuh sebesar
5,13% (yoy) dan 4,34% (yoy).
Berdasarkan distribusinya, aktivitas pengeluaran masih didominasi oleh komponen
ekspor (64,28%) namun terkoreksi di sisi impor
(34,82%).
Komponen lain yang berperan besar terhadap PDRB adalah konsumsi rumah tangga yang mencapai hampir separuh PDRB Provinsi
Jambi yaitu sebesar 42,41% dan diikuti oleh PMTDB
sebesar 22,35%. Sedangkan peranan konsumsi pemerintah dan LNPRT
Pemerintah relatif kecil masing-masing 3,75% dan 0,54%. Struktur pengeluaran tersebut juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan periode sebelumnya.
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan I 2023 mencapai sebesar Rp859,35 Miliar atau 17,51% dari target APBD 2023. Realisasi tersebut tumbuh 12,30% (yoy) dibandingkan pendapatan triwulan I 2022 yaitu sebesar Rp765,25 Miliar (17,65% dari target APBD 2022). Komponen pendapatan terbesar bersumber dari komponen pendapatan transfer menyumbang 53,27% dari total pendapatan yaitu sebesar Rp457,81 Miliar (17,47% dari target APBD 2023) dan secara tahunan tercatat tumbuh sebesar 16,89% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, realisasi belanja
daerah juga tercatat tumbuh sebesar 58,51% dibandingkan realisasi triwulan I
2022, yang mencapai Rp496,58 Miliar atau
9,03% dari target APBD 2023. Realisasi tersebut terpantau lebih tinggi
dibandingkan dengan realisasi di Triwulan I 2022 yang tercatat sebesar Rp313,28
Miliar atau 6,20% dari pagu belanja 2022. Kenaikan realisasi tersebut didorong
oleh realisasi pos belanja modal dan belanja transfer yang terealisasi.
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Pada triwulan I 2023, inflasi gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi tercatat 5,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,35% (yoy). Meskipun demikian, realisasi inflasi tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 5,18% (yoy). Laju inflasi Gabungan Kota di Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo yang masing-masing tercatat sebesar 5,24% (yoy) dan 4,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan IV 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 6,39% (yoy) dan 6,04% (yoy).
Penurunan laju inflasi Kota Jambi pada triwulan I 2023 terutama didorong oleh penurunan sumbangan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai hasil sinergi TPID Kota Jambi dengan berbaga pihak dalam upaya stabilisasi harga komoditas holtikultura dan peternakan di Kota Jambi. Selanjutnya, sumbangan inflasi dari kelompok transportasi juga terpantau mengalami penurunan didorong oleh penurunan harga angkutan udara. Selanjutnya, menurut kelompok pengeluran, penyumbang inflasi tahunan di Kabupaten Bungo pada triwulan I 2023 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, meskipun terpantau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2022.
Selanjutnya, inflasi gabungan 2 (dua) kota/kabupaten di Provinsi Jambi pada triwulan II 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di tengah masih memadainya pasokan komoditas hortikultura dan berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan terus dilakukan oleh TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/kota melalui penguatan sinergi dengan lembaga terkait. Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi triwulan II 2023 diprakirakan kembali ke rentang sasaran inflasi nasional 3%+1% (yoy) sejalan dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES
KEUANGAN DAN UMKM
Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp14,28 triliun atau tumbuh sebesar 4,08% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,44% (yoy). Pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan pada sektor pertanian sebesar 12,02% (yoy) dan perdagangan 6,84% (yoy). Peningkatan kredit sektor pertanian, didorong oleh berlanjutnya perbaikan harga rata-rata TBS Kelapa Sawit yang melanjutkan tren perbaikan sejak awal triwulan III 2022 dan tercatat sebesar Rp2.627/kg pada triwulan I 2023. Namun demikian, peningkatan kinerja lebih lanjut tertahan oleh terkontraksinya kredit korporasi sektor pertambangan yang terkontraksi 29,00% (yoy) atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 25,02% (yoy).
Dari sisi risiko kredit, kredit korporasi menunjukan penurunan risiko kredit korporasi menjadi sebesar 3,52% (gross) membaik dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,73% (gross). Penurunan risiko kredit NPL debitur korporasi disumbangkan oleh NPL sektor lain-lain pada triwulan I 2023 sebesar 3,79% (gross), membaik dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,24% (gross). Hal ini mengindikasi tingkat resiko yang relatif aman. Sementara itu, NPL sektor pertambangan sebesar 11,60% (gross) perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan melebihi threshold NPL yang ditetapkan Bank Indonesia.
Adapun dari sisi penghimpunan dana, pertumbuhan DPK di Provinsi Jambi pada triwulan I 2023 mencapai 1,56% (yoy) atau tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,08% (yoy).
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan I 2023 tercatat mengalami peningkatan ditandai dengan net outflow sebesar Rp1,338 miliar. Demikian halnya, transaksi nontunai melalui SKNBI yang terkontraksi sebesar 12,92% (yoy) secara nilai dan 15,68% (yoy) secara volume. Transaksi QRIS mengalami peningkatan pada triwulan I 2023. Per Maret 2023 terdapat 227.362 merchant dan 327.333 user yang tersebar di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi yang telah memiliki QRIS.
KETENAGAKERJAAN DAN
KESEJAHTERAAN
Pada Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi tercatat turun sebesar 4,50% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dan didorong oleh pertumbuhan serapan kerja sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi. Meskipun demikian, peningkatan jumlah penduduk bekerja tersebut masih belum mampu mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat sebesar 67,88% dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar 68,86%.
Pada sisi kesejahteraan petani, rerata indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan peningkatan pada triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 138,29 atau naik 1,06% (yoy) dibandingkan rerata triwulan IV 2021 sebesar 136,84. Angka tersebut juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan rerata NTP triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 127,52. Perbaikan NTP disebabkan oleh peningkatan indeks yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks yang dibayar petani. Rerata Indeks Harga
yang Diterima Petani (It) pada triwulan IV 2022 sebesar 156,67 lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya yang tercatat 147,41. Sementara itu, Indeks yang Dibayar
Petani (Ib) pada triwulan IV 2022 sebesar 113,29, meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat
107,43.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi pada September 2022
tercatat sebanyak 283,83 ribu orang
atau meningkat 4,45 ribu orang dibandingkan Maret 2022,
dan meningkat sebesar 3,96 ribu orang dibandingkan September 2021. Peningkatan
jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah kota maupun pedesaan.
Peningkatan angka penduduk miskin
tersebut diindikasikan disebabkan oleh
kenaikan harga barang dan jasa di Provinsi Jambi, sejalan dengan kenaikan
inflasi yang mendorong penurunan daya beli masyarakat. Angka kemiskinan
Provinsi Jambi pada September 2022 juga meningkat dibandingkan September 2021, dimana terjadi peningkatan
baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk. Selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan peningkatan
pada September 2022.
PROSPEK
PEREKONOMIAN
DAERAH
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023
diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022 didukung peningkatan mobilitas
dan aktivitas masyarakat seiring penghapusan PPKM yang mendorong permintaan
domestik. Lebih
lanjut, kebijakan Pemerintah untuk menyalurkan berbagai program jaring pengaman
sosial turut menopang perbaikan konsumsi masyarakat dan dunia usaha. Di sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi pada 2023
berisiko tertahan sejalan dengan perlambatan ekonomi global, khususnya
dipengaruhi risiko resesi di beberapa negara mitra dagang, termasuk Amerika
Serikat (AS) dan Eropa. Namun demikian, pembukaan
ekonomi oleh Tiongkok dant etap kuatnya kinerja perekonomian India sebagai
mitra dagang utama diperkirakan akan menopang permintaan eksternal sepanjang
tahun 2023.
Selanjutnya,
dari sisi perkembangan harga, laju inflasi gabungan 2 (dua)
Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi pada tahun 2023 diprakirakan
menurun didukung sinergi kebijakan antar lembaga yang menahan laju inflasi di
Provinsi Jambi. Penurunan inflasi terutama disebabkan oleh sinergi Tim
Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi dalam menunjang pelaksanaan Gerakan
Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Jambi yang memberikan
dampak positif pada pengendalian inflasi di provinsi Jambi. Namun
demikian, meningkatnya permintaan domestik yang diiringi berlanjutnya
ketidakpastian global berisiko mendorong laju inflasi barang
impor di Provinsi Jambi. Sehingga,
dengan mencermati perkembangan inflasi, laju inflasi 2
(dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi pada keseluruhan tahun
diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022, ontrack
terhadap kisaran sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3±1%.