​EKONOMI MAKRO REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 4,86% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5,00% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,81% (qtq). Dari 17 LU pada sisi produksi, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan. LU jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,86% (yoy), seiring peningkatan intensitas persewaan kendaraan baik untuk tujuan wisata maupun truk pengangkut komoditas primer. Namun demikian, pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh perkembangan dinamika eksternal yang tercermin dari melambatnya kinerja LU perdagangan dan terkontraksinya komponen net ekspor.

Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,45%, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,83%, Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,93%, dan Industri Pengolahan sebesar 9,72%. Struktur pertumbuhan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya mengingat kebergantungan Provinsi Jambi terhadap komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama beserta kegiatan pengolahan turunannya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh konsumsi pemerintah sebesar 13,94% (yoy) seiring dengan realisasi belanja pegawai, termasuk realisasi gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB), konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) dan konsumsi rumah tangga masing-masing tumbuh sebesar 12,01% (yoy), 8,11% (yoy) dan 5,80% (yoy). Sementara itu, ekspor dan impor tecatat terkontraksi sebesar 2,82% (yoy) dan 2,10% (yoy).

Berdasarkan distribusinya, aktivitas pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai hampir separuh PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 43,06% dan diikuti oleh PMTDB sebesar 21,13%. Sedangkan peranan konsumsi pemerintah dan LNPRT Pemerintah relatif kecil masing-masing 7,41% dan 0,58%. Komponen lain yang berperan besar terhadap PDRB adalah komponen net ekspor dengan komposisi sebesar 26,78%. Struktur pengeluaran tersebut juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan periode sebelumnya.

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan II 2023 mencapai sebesar Rp2,07 Triliun atau 42,07% dari target APBD 2023. Realisasi tersebut tumbuh 10,96% (yoy) dibandingkan pendapatan triwulan II 2022 yaitu sebesar Rp1,86 Triliun (42,92% dari target APBD 2022). Komponen pendapatan terbesar bersumber dari komponen pendapatan transfer menyumbang 52,27% dari total pendapatan yaitu sebesar Rp1,08 Triliun (41,19% dari target APBD 2023) dan secara tahunan tercatat tumbuh sebesar 4,25% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat tumbuh sebesar 25,86% (yoy) hingga mencapai Rp1,69 Triliun  atau 30,78% dari target APBD 2023. Realisasi tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi di Triwulan II 2022 yang tercatat sebesar Rp1,35 Triliun atau 26,65% dari pagu belanja 2022. Kenaikan realisasi tersebut didorong oleh realisasi pos belanja modal dan belanja transfer.

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan II 2023, inflasi gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi tercatat sebesar 1,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 5,18% (yoy). Selanjutnya, realisasi inflasi tersebut juga terpantau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 3,52% (yoy). Laju inflasi Gabungan Kota di Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo yang masing-masing tercatat sebesar 2,01% (yoy) dan 1,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 5,24% (yoy) dan 4,67% (yoy).

Penurunan laju inflasi pada Kota Jambi pada triwulan II 2023 terutama didorong oleh deflasi yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai hasil sinergi TPID Kota Jambi dengan berbaga pihak dalam upaya stabilisasi harga komoditas holtikultura dan peternakan di Kota Jambi. Selanjutnya, sumbangan inflasi dari kelompok transportasi juga terpantau mengalami penurunan didorong oleh penurunan tarif angkutan udara. Sejalan dengan Kota Jambi, Melandainya inflasi tahunan Kabupaten Bungo pada triwulan II 2023 terutama didorong oleh deflasi yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selanjutnya, sumbangan inflasi dari kelompok transportasi juga terpantau mengalami penurunan didorong oleh penurunan tarif angkutan udara.

Selanjutnya, inflasi gabungan 2 (dua) kota/kabupaten di Provinsi Jambi pada triwulan III 2023, diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 didorong oleh kenaikan harga pada komoditas hortikultura sejalan prakiraan puncak musim kemarau. Meskipun demikian, berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan akan terus dilakukan oleh TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/kota melalui penguatan sinergi dengan instansi terkait. Mempertimbangkan hal tersebut, inflasi triwulan III 2023 diprakirakan tetap berada di antara rentang sasaran inflasi nasional 3%+1% (yoy) sejalan dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan II 2023 tercatat sebesar Rp14,65 triliun, tumbuh sebesar 3,82% (yoy) dan relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,08% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit terutama bersumber dari pertumbuhan pada sektor perdagangan yang terkontraksi sebesar 26,46% (yoy) dan sektor pertanian yang terkontraksi sebesar 2,86% (yoy). Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPwBI Provinsi Jambi triwulan II 2023 menunjukkan bahwa perlambatan kegiatan usaha sektor pertanian diindikasi oleh penurunan harga sejumlah komoditas utama pertanian seperti karet dan kelapa sawit yang cenderung disinsentif bagi perkembangan sektor ini.  

Meski demikian pada sisi risiko kredit, kredit korporasi menunjukkan penurunan risiko menjadi sebesar 1,52%. (gross) membaik dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,52% (gross). Penurunan risiko kredit NPL debitur korporasi disumbangkan oleh NPL sektor pertanian, pertambangan serta sektor lainnya pada triwulan II 2023 masing-masing sebesar 0,42% (gross), 1,11% (gross), 3,02% (gross) lebih rendah dibandingkan pada triwulan sebelumnya.
Adapun dari sisi penghimpunan dana, pertumbuhan pertumbuhan terutama DPK perseorangan Jambi pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 0,22% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,55% (yoy).

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan II 2023 tercatat mengalami peningkatan ditandai dengan net outflow sebesar Rp602,07 miliar atau tumbuh 25,64% (yoy). Demikian halnya, transaksi non tunai melalui SKNBI yang terkontraksi sebesar 26,51% (yoy) secara nilai dan 24,02% (yoy) secara volume. Selanjutnya, transaksi QRIS mengalami peningkatan pada triwulan II 2023. Per Juni 2023 terdapat 246.728 merchant dan 391.134 user yang tersebar di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi yang telah memiliki QRIS.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Pada Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi tercatat turun sebesar 4,50% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dan didorong oleh pertumbuhan serapan kerja sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi. Meskipun demikian, peningkatan jumlah penduduk bekerja tersebut masih belum mampu mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat sebesar 67,88% dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar 68,86%.

Pada sisi kesejahteraan, indikator kemiskinan pada Maret 2023 menunjukkan penurunan. Hal tersebut tercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin yang turun sebesar 3,oo ribu orang dibandingkan dengan September 2022. Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokkan penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 2,34% (yoy) menjadi sebesar Rp599.588 per kapita per bulan.

Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jambi pada triwulan II 2023 terpantau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat masih berada di atas 100, mencerminkan bahwa petani mengalami surplus di mana pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan beban pengeluaran. Data triwulan II 2023 menunjukkan rerata NTP Provinsi Jambi sebesar 137,39 atau naik  3,16 poin dibanding rerata triwulan II 2022 yang sebesar 134,23.

Rerata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada triwulan II 2023 sebesar 158,30 atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 149,61. Di sisi lain, Indeks yang Dibayar Petani (Ib) pada triwulan II 2023 sebesar 115,23, meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang tercatat 111,39.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022 didukung peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat seiring penghapusan PPKM yang mendorong permintaan domestik. Lebih lanjut, kebijakan Pemerintah untuk menyalurkan berbagai program jaring pengaman sosial turut menopang perbaikan konsumsi masyarakat dan dunia usaha. Di sisi eksternal, potensi risiko dari kinerja ekspor barang dan jasa diperkirakan akan meningkat seiring menyusutnya debit air di kanal panama yang berfungsi sebagai salah satu jalur distribusi utama yang dapat mengakibatkan tertahannya volume perdagangan global. Lebih lanjut pemulihan ekonomi Tiongkok yang berisiko tidak setinggi perkiraan awal disertai meningkatnya risiko resesi di beberapa mitra dagang termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa juga dapat menahan pemulihan ekonomi global. Namun demikian, tetap kuatnya kinerja perekonomian India sebagai mitra dagang utama Provinsi Jambi diperkirakan akan menopang permintaan eksternal sepanjang tahun 2023.

Selanjutnya, dari sisi perkembangan harga, laju inflasi gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi pada tahun 2023 diprakirakan menurun didukung sinergi kebijakan antar lembaga yang menahan laju inflasi di Provinsi Jambi. Penurunan inflasi terutama disebabkan oleh sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi dalam menunjang pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Jambi yang memberikan dampak positif pada pengendalian inflasi di provinsi Jambi. Namun demikian, risiko mengeringnya kanal panama secara berkepanjangan perlu diwaspadai karena berisiko mendorong peningkatan shipping costs dan mengakibatkan kelangkaan barang sehingga merambat menjadi imported inflation. Adapun dengan mencermati perkembangan dinamika eksternal dan domestik, laju inflasi 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi pada keseluruhan tahun diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022, ontrack terhadap kisaran sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3±1%.