Perekonomian Global dan Nasional
Perekonomian global 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari prakiraan awal ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang lebih kuat sejalan dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid-19. Tekanan inflasi global berjalan lebih lambat seiring dengan masih tingginya persistensi inflasi sisi permintaan disebabkan oleh perbaikan ekonomi global di tengah keketatan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa. Dengan perkembangan tersebut ketidakpastian di pasar keuangan global tetap tinggi yang juga dipengaruhi oleh dampak risiko SSK di negara maju serta ketidakpastian penyelesaian permasalahan government debt ceiling di AS. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global tersebut, aliran masuk modal asing ke negara berkembang masih berlanjut seiring dengan kondisi dan prospek perekonomiannya yang lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi domestik tetap kuat dan melanjutkan pemulihan di tengah perlambatan ekonomi dunia. Pada triwulan I 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,03% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, petumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3% didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.
Tekanan inflasi terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal. Pada Maret 2023, inflasi nasional tercatat sebesar 4,97% (yoy), lebih rendah dari level bulan sebelumnya sebesar 5,47% (yoy). Memasuki triwulan II 2023 inflasi pada April 2023 tercatat lebih rendah sebesar 4,33% (yoy) dan diprakirakan akan terus membaik sehingga dapat kembali ke dalam rentang sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. Tetap terkendalinya laju inflasi nasional tidak terlepas dari dampak positif kebijakan moneter Bank Indonesia yang pre-emptive dan forward looking serta sinergi yang erat dalam pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah.
Ekonomi Makro Regional
Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2023 dengan pangsa 16,92% terhadap nasional tercatat tumbuh sebesar 4,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (4,85%, yoy). Perbaikan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tersebut terutama didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pascapencabutan PPKM dan berlangsungnya beberapa HBKN seperti Imlek, Nyepi, dan awal bulan Ramadan.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta didorong oleh masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor. Sedangkan, dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta bersumber dari LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), LU Perdagangan, serta LU Jasa Keuangan.
Memasuki triwulan II 2023, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat. Peningkatan terutama didorong oleh perkiraan meningkatnya kinerja konsumsi RT terutama karena berlangsungnya periode bulan Ramadan dan HBKN Idullfitri serta terus meningkatnya mobilitas masyarakat pascapencabutan kebijakan PPKM oleh Pemerintah. Selain itu, konsumsi pemerintah juga diperkirakan tumbuh positif, dengan prakiraan meningkatnya belanja pegawai seiring dengan pemberian THR dan belanja modal didorong oleh percepatan pembangunan proyek strategis Pemerintah yang masih berlanjut.
Keuangan Pemerintah
Pada triwulan I 2023, kinerja Pendapatan Daerah di DKI Jakarta meningkat, utamanya didorong oleh akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dari sisi Belanja Daerah, realisasi pada triwulan laporan juga terakselerasi, realisasi pada triwulan laporan didorong oleh realisasi Belanja Operasional di tengah penurunan Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pada sisi Pembiayaan Daerah, realisasi triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan sama tahun sebelumnya, hal ini didorong oleh realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang lebih rendah pada sisi Penerimaan, sedangkan pada sisi Pengeluaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tercatat lebih tinggi jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi. Adapun, realisasi Pendapatan dan Hibah APBN di DKI Jakarta juga mencatatkan pertumbuhan, serta realisasi Belanja yang juga tumbuh, didorong oleh capaian realisasi pada Belanja Sosial dan Belanja Pegawai.
Inflasi
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 4,00% (yoy), melandai dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,21% (yoy). Capaian inflasi ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 4,97% (yoy). Relatif terkendalinya inflasi tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi pangan sebagai hasil sinergi dan koordinasi TPID melalui GNPIP dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2023 diantaranya bensin, kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga, beras, dan rokok kretek filter. Memasuki triwulan II 2023, perkembangan inflasi Jakarta pada April 2023 tercatat mengalami peningkatan dengan inflasi sebesar 0,40% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,36% (mtm). Kedepan, inflasi IHK Jakarta diprakirakan akan kembali ke dalam target rentang sasaran 3,0 ± 1%.
Pembiayaan Daerah
Intermediasi perbankan meningkat dengan diikuti stabilitas keuangan yang terjaga. Peningkatan intermediasi tercermin dari pertumbuhan kredit yang positif didorong oleh peningkatan permintaan pembiayaan dari korporasi dan rumah tangga seiring dengan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan aktivitas usaha. Peningkatan intermediasi tersebut ditopang oleh ketahanan perbankan yang cukup kuat. Perbankan memiliki kecukupan likuiditas bank yang memadai seiring dengan pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga (DPK). Sementara disisi risiko kredit, Non Performing Loans (NPL) tetap terjaga pada level rendah dengan kecenderungan menurun. Namun demikian, ke depan, perlu diwaspadai potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan risiko kredit baik dari sektor korporasi, UMKM maupun rumah tangga.
Sistem Pembayaran
Perkembangan transaksi sistem pembayaran tunai dan nontunai mengonfirmasi berlanjutnya pemulihan ekonomi di triwulan I 2023. Pada periode laporan, arus kas tercatat net outflow sejalan dengan arah perbaikan ekonomi wilayah pascapencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena keberhasilan mengendalikan pandemi Covid-19. Transaksi nontunai juga mengalami peningkatan pada seluruh indikator alat pembayaran yaitu BI-RTGS, SKN-BI, APMK baik jenis kartu debet dan kartu kredit, serta transaksi melalui e-commerce.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Februari 2023 mengalami peningkatan yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi sektoral, peningkatan serapan tenaga kerja di DKI Jakarta terjadi pada sektor jasa perdagangan, transportasi, dan jasa lainnya. Lebih lanjut, perbaikan kinerja ekonomi juga sejalan dengan tingkat kesejahteraan di DKI Jakarta yang meningkat.
Prospek Perekonomian
Perekonomian DKI Jakarta pada 2023 diproyeksikan masih akan tumbuh tinggi pada kisaran 4,8-5,6% (yoy). Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas masyarakat yang terus meningkat pascapencabutan PPKM, optimisme masyarakat yang masih baik, semakin tingginya aktivitas pariwisata, MICE dan event seiring pelonggaran restriksi perjalanan dan meredanya kasus Covid-19, serta berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur strategis nasional Pemerintah.
Inflasi DKI Jakarta pada 2023 diprakirakan akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan kembali ke rentang sasaran 3,0 ± 1%. Kondisi tersebut didukung oleh pasokan bahan pangan yang semakin terjaga sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif serta penguatan berbagai upaya pengendalian inflasi, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), termasuk perluasan kerjasama antar daerah (KAD) oleh 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan DKI Jakarta.
