Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya, yakni tumbuh sebesar 3,1% pada 2023 dan 3,0% pada tahun 2024, meningkat dari proyeksi sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,0% dan 2,8%. Perbaikan terutama ditopang oleh kinerja ekonomi negara Amerika Serikat (AS) dan India yang lebih kuat sejalan dengan konsumsi dan investasi yang tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi dunia. Eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut juga berpotensi mengganggu rantai pasokan, mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global. Perkembangan ini mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia masih tinggi. Suku bunga Fed Funds Rate (FFR) diprakirakan baru mulai menurun pada semester II 2024, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi. Yield US Treasury kembali meningkat sejalan dengan meningkatnya premi risiko jangka panjang (term-premia). Perkembangan tersebut menyebabkan menguatnya dolar AS secara global, menahan berlanjutnya aliran masuk modal asing, dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar dan mata uang di negara emerging market.
Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh lebih baik dari prakiraan, yakni tumbuh sebesar 5,05% (yoy). Pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh kenaikan ekspor, peningkatan investasi bangunan, dan dampak positif Pemilu. Inflasi IHK Januari 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, yakni sebesar 2,57% (yoy), menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,61% (yoy). Perkembangan inflasi yang tetap terjaga tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2024.
Perekonomian DKI Jakarta dengan pangsa 16,62% terhadap nasional, pada triwulan IV 2023 tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 4,85% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,93%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang masih tetap tumbuh tinggi ditopang oleh meningkatnya investasi, konsumsi Pemerintah dan konsumsi LNPRT. Meningkatnya investasi terutama didorong oleh investasi bangunan seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta di DKI Jakarta. Adapun konsumsi Pemerintah juga mengalami perbaikan sejalan dengan akselerasi belanja Pemerintah di akhir tahun terutama belanja modal yang bersumber melalui APBN. Konsumsi LNPRT juga tumbuh tinggi sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik jelang pemilu 2024. Di sisi lain, konsumsi RT dan ekspor tumbuh melambat yang masing-masing bersumber dari penurunan konsumsi untuk transportasi dan komunikasi serta penurunan kinerja ekspor barang yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan yang tinggi bersumber dari kinerja positif LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Industri Pengolahan. Adapun LU yang menjadi penahan yaitu melambatnya kinerja LU Perdagangan dan dan LU Infokom sejalan dengan perlambatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Selain itu, perlambatan juga bersumber dari penurunan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan yang disebabkan oleh perlambatan transportasi barang seiring penurunan kinerja ekspor dan penurunan kinerja LU Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman seiring perlambatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga.
Secara keseluruhan tahun, kinerja ekonomi Jakarta pada tahun 2023 tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi Jakarta pada tahun 2023 tumbuh mencapai 4,96% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,25% (yoy). Pertumbuhan yang masih tinggi pada tahun 2023 terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali konsumsi pemerintah yang masih terkontraksi. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2023 terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,05% (yoy) didorong oleh perbaikan permintaan domestik, kemudian diikuti oleh ekspor yang tumbuh sebesar 7,67% (yoy), investasi PMTB sebesar 3,89% (yoy) seiring meningkatnya realisasi investasi swasta dan pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Infokom, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi dengan bobot terhadap PDRB
DKI Jakarta pada tahun 2023 masing-masing sebesar 15,69%, 13,74%, 11,36%, 10,82%, dan 10,56%. Pada tahun 2023, terdapat tiga LU utama yang mencatatkan peningkatan kinerja yakni LU Infokom, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi dengan masing-masing tumbuh 7,45% (yoy), 5,39% (yoy), dan 2,50% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang masing-masing sebesar 6,96% (yoy), 1,21% (yoy), dan 1,69% (yoy). Adapun LU yang menjadi penahan pertumbuhan yaitu LU Perdagangan, LU Infokom, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Penyediaan Akmamin.
Memasuki triwulan I 2024, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan terutama dipengaruhi oleh lebih baiknya Konsumsi RT, Konsumsi LNPRT, dan Konsumsi Pemerintah. Lebih baiknya Konsumsi RT sejalan dengan peningkatan daya beli yang turut didukung oleh peningkatan UMP dan gaji ASN, serta semakin maraknya pelaksanaan MICE dan event skala internasional di Jakarta. Sejalan dengan berlangsungnya safari politik dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, aktivitas politik terus meningkat sehingga mendorong kinerja Konsumsi LNPRT. Perbaikan postur belanja APBN dan APBD, akselerasi belanja barang dan jasa, serta belanja bansos untuk mendukung Pemilu turut mendorong perbaikan kinerja Konsumsi Pemerintah. Di sisi lain, kinerja investasi diprakirakan akan tertahan seiring perilaku wait and see investor pada periode Pemilu. Lebih lanjut, kinerja ekspor juga diperkirakan tertahan sejalan dengan kondisi geopolitik terutama konflik Laut Merah, isu uji keselamatan kendaraan yang mempengaruhi berhentinya produksi dan ekspor industri otomotif ke Jepang, serta terbatasnya kuota ekspor ke Meksiko. Lebih lanjut, LU Perdagangan pada triwulan I 2024, diprakirakan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan prakiraan peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang didorong oleh semakin meningkatnya mobilitas didukung oleh semakin meningkatnya penyelenggaraan MICE baik skala nasional maupun internasional di DKI Jakarta. Lebih lanjut, prakiraan peningkatan kinerja LU Perdagangan juga seiring dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang berlangsung pada triwulan I 2024, peningkatan penghasilan yang sejalan dengan peningkatan UMP dan gaji ASN juga turut mendorong optimisme ini. Namun demikian, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi diprakirakan melambat yang masing-masing disebabkan oleh tensi geopolitik yang semakin memanas khususnya di jalur distribusi di Laut Merah, sejalan pula dengan permintaan ekspor yang diprakirakan melambat, serta perlambatan pertumbuhan Investasi yang dipengaruhi oleh wait and see investor pada periode pemilu, serta bulan Ramadan yang sudah dimulai pada triwulan I 2024 yang diperkirakan akan berdampak terhadap pengurangan jam kerja.
Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD-P 2023, berdasarkan pengesahan DPRD, ditargetkan masing-masing sebesar Rp 70,66 Triliun dan Rp 72,14 Triliun, lebih rendah dari APBD murni 2023 yang masing-masing sebesar Rp 74,38 Triliun dan Rp 74,61 Triliun. Pada tahun 2023, secara kumulatif, capaian realisasi Pendapatan Daerah mencapai 100,34% dari pagu APBD-P 2023, lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2022. Sedangkan, dari sisi belanja, capaian realisasi Belanja Daerah mencapai 92,45% dari pagu APBD-P 2023, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 84,32% dari pagu APBD-P 2022.
Kinerja APBN di wilayah DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 tetap kuat. Hal ini didorong oleh Pendapatan Negara yang tumbuh positif pada komponen PPh Non Migas, PPN dan PPNBM, PBB, Pajak Lainnya, Cukai, Penerimaan SDA, Bagian Laba BUMN serta Pendapatan BLU. Dari sisi Belanja K/L di DKI Jakarta, pada triwulan IV 2023, juga mencatatkan kinerja baik. Hal ini didukung oleh peningkatan pada komponen Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang pada Kementerian Sosial serta Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Pembiayaan JKN/KIS pada Kementerian Kesehatan.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan IV 2023 masih terkendali yaitu sebesar 2,28% (yoy), meskipun lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,89% (yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 2,61% (yoy). Relatif terkendalinya inflasi tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dan sinergi TPID, utamanya melalui GNPIP. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan IV 2023 yaitu beras, cabai merah, daging ayam ras, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Memasuki triwulan I 2024, inflasi Jakarta pada Januari 2024 tercatat sebesar 1,83% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diprakirakan akan tetap terkendali dalam sasaran yang lebih rendah 2,5±1%.
Intermediasi perbankan meningkat didukung ketahanan yang terjaga. Dari sisi penawaran, perbankan memiliki kapasitas yang baik untuk menyalurkan kredit sejalan dengan kondisi likuiditas yang memadai dan risiko kredit yang terjaga rendah. Kecukupan likuiditas perbankan ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih tetap positif, penguatan strategi pendanaan dari sumber lainnya, serta implementasi berbagai pelonggaran kebijakan dan insentif makroprudensial sebagai inovasi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. Sementara itu, risiko kredit yang terjaga rendah, tercermin dari penurunan rasio Non-Performing Loans (NPL) sehingga mendorong perbankan tetap dapat meningkatkan penyaluran kredit.
Dari sisi permintaan, kredit korporasi meningkat seiring dengan tetap tumbuh positifnya kinerja korporasi. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan positif penjualan dan tingkat profitabilitas yang masih cukup baik. Dengan demikian, kemampuan membayar korporasi nonkeuangan tetap terjaga tercermin dari rendahnya rasio NPL kredit korporasi. Sejalan dengan perbaikan kinerja sektor korporasi nonkeuangan, kinerja sektor rumah tangga pada triwulan IV 2023 juga menunjukkan perbaikan meskipun terbatas. Kondisi ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ekspektasi Konsumen yang tetap berada pada level optimis meskipun tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja sektor UMKM juga terus membaik sejalan dengan peningkatan daya beli dan mobilitas masyarakat. Kredit UMKM melanjutkan pertumbuhan yang positif terutama didorong oleh tetap positifnya pertumbuhan kredit UMKM dari skala mikro dan kecil terutama dari sektor perdagangan. KPwBI Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.
Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran tunai mengonfirmasi tetap tingginya pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pada triwulan IV 2023, arus kas tercatat net outflow sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi. Hal ini sejalan dengan peningkatan transaksi nontunai pada beberapa instrumen pembayaran yaitu SKNBI, APMK, dan BI-RTGS, adapun transaksi e-commerce juga mengalami peningkatan.
Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2023 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi sektoral, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada sektor jasa perdagangan, penyedia akomodasi, dan pengangkutan.
Tingkat kesejahteraan di DKI Jakarta Triwulan IV 2023 masih dalam tingkatan yang baik. Hal in tercermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE), indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks penghasilan ekonomi masih berada pada level optimis meskipun mengalami penurunan dibanding Triwulan III 2023.
Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Jakarta diprakirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,6% (yoy) sejalan dengan masih kuatnya optimisme konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan event di Jakarta, berlangsungnya pemilu, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada 2024 didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga seiring dengan terjaganya daya beli serta meningkatnya aktivitas MICE dan event; serta membaiknya konsumsi Pemerintah sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD. Di sisi lain, kinerja investasi diprakirakan sedikit tertahan dipengaruhi sikap wait and see investor pada periode pemilu, sebagaimana pola historisnya. Kinerja ekspor juga diprakirakan masih akan tertahan sejalan dengan meluasnya tensi geopolitik serta tertahannya pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor utama Jakarta. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu tertahannya perekonomian global, berlanjutnya tensi geopolitik, dan keberlanjutan stance moneter ketat AS.
Inflasi DKI Jakarta pada 2024 diprakirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah sebesar 2,5±1% (yoy). Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program TPID, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
