Ketidakpastian di perekonomian global timbul kembali setelah Amerika Serikat secara resmi menerapkan tarif resiprokal ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Langkah ini diperkirakan akan menurunkan proyeksi inflasi AS dan memperkuat ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR), meski imbal hasil US Treasury tetap tinggi seiring meningkatnya kekhawatiran atas kesinambungan fiskal AS. Di pasar keuangan, arus modal bergeser dari AS ke aset-aset safe haven dan perlahan meluas ke pasar negara berkembang (Emerging Markets), sehingga indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah, diikuti oleh pelemahan pada indeks Asia (ADXY). Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2025 terus menunjukkan momentum positif, didorong oleh sistem pembayaran yang aman, andal, dan semakin terintegrasi. Ke depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diperkirakan tetap pada 3,0 % yang disebabkan pelemahan perekonomian global pasca pengumuman tarif walaupun lebih baik dari proyeksi pada awal tahun. Meskipun demikian, dalam jangka pendek ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut dan perlu tetap diwaspadai guna menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak rambatan global.
Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2025 lebih baik dari prakiraan. Ekonomi triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,87% (yoy). Kenaikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi sejalan dengan penanaman modal yang tumbuh positif dan konsumsi rumah tangga seiring lebih tingginya mobilitas masyarakat. Ekspor barang dan jasa juga meningkat dipengaruhi oleh front-loading ekspor ke AS sebagai antisipasi pengenaan tarif serta kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan realisasi PDB Triwulan I 2025 dan perkembangan ekonomi dunia, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 akan berada di rentang 4,6–5,4% (sedikit lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya sebesar 4,7–5,5%). Ketahanan eksternal diperkirakan tetap kokoh, dengan nilai tukar Rupiah yang stabil berkat komitmen BI menjaga stabilitas kurs, imbal hasil obligasi yang menarik, tingkat inflasi rendah, serta prospek pertumbuhan yang positif. Inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada kisaran sasaran 2,5 ± 1% selama 2025–2026. Di samping itu, perlu terus didorong ekspansi kredit perbankan: dengan tren kredit hingga Juli 2025, BI memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2025 akan mencapai 8–11%.
Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2025 tumbuh meningkat dengan pertumbuhan sebesar 5,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (4,95%, yoy). Dari sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2025 terutama ditopang oleh kuatnya kinerja Konsumsi RT, Investasi, dan Ekspor. Masih tetap tumbuhnya kinerja Konsumsi RT seiring dengan beberapa libur dan cuti bersama, serta periode libur sekolah yang berlangsung pada triwulan II 2025. Selanjutnya, peningkatan kinerja Investasi didukung oleh kinerja investasi bangunan di Jakarta seiring dengan terus berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta di DKI Jakarta, seperti MRT, LRT, bangunan kantor dan apartemen. Kinerja ekspor juga tetap kuat, terus membaiknya ekspor otomotif serta komoditas unggulan lainnya seperti mesin dan pesawat mekanik, ikan dan udang, serta pakaian jadi bukan rajutan. Selain itu, ekspor jasa juga tumbuh kuat seiring dengan masih tingginya kedatangan wisatawan mancanegara ke Jakarta. Di sisi lain, perlambatan kinerja Konsumsi Pemerintah seiring dengan normalisasi belanja pegawai pasca pemberian THR pada triwulan sebelumnya terutama dari realisasi belanja APBD.
Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Jasa Perusahaan. LU utama lainnya yaitu LU Konstruksi, LU Jasa Keuangan, dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tumbuh meningkat dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Memasuki triwulan III 2025, perekonomian Jakarta diprakirakan tumbuh kuat walaupun tidak setinggi triwulan II 2025. Hal tersebut seiring dengan normalisasi permintaan pasca berlangsungnya periode Ramadan dan HBKN Idulfitri 2025, serta prakiraan masih tertahannya daya beli masyarakat akibat fenomena layoff/PHK yang berlangsung di beberapa perusahaan. Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, pertumbuhan LU Perdagangan juga diprakirakan lebih rendah dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang diprakirakan tumbuh melambat.
DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui APBD 2025 sebesar Rp91,34 triliun, naik 11,53% dari APBD murni 2024 dan 7,32% dari APBD-P 2024. Struktur anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp81,68 triliun, Belanja Daerah Rp82,00 triliun, dan Pembiayaan Daerah neto Rp0,64 triliun. APBD 2025 difokuskan pada program prioritas seperti sekolah swasta gratis, bantuan sosial (KJP dan KJMU), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hunian layak, penguatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan transportasi publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk penanganan stunting, pengendalian banjir, layanan kesehatan, ketahanan pangan, dan pelatihan kerja bersertifikat BNSP. Untuk memenuhi ketentuan mandatory spending, dialokasikan Rp20,55 triliun (24,96%) untuk pendidikan dan Rp36,30 triliun (44,30%) untuk infrastruktur. APBD 2025 diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi dan transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada triwulan II 2025, capaian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,25% dari pagu APBD 2025, capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan capaian triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 38,81% dari pagu. Adapun capaian tersebut didukung oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang masing-masing sebesar 49,27% dan 54,97% dari pagu APBD 2025, lebih tinggi dari capaian triwulan yang sama tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 36,70% dan 45,97% dari pagu.
Berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kinerja APBN regional DKI Jakarta sampai dengan triwulan II 2025 terakselerasi dan turut mendukung perekonomian. Hingga triwulan II 2025, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp844,35 triliun atau sebesar 47,02% dari pagu APBN 2025. Kinerja tersebut didukung oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp652,49 triliun atau sebesar 41,88% dari pagu. Dari sisi Belanja K/L di Jakarta, realisasi pada triwulan II 2025 sebesar Rp476,59 triliun atau sebesar 63,80% dari pagu dan tumbuh 199,47% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,73% (yoy), serta triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 13,14% (yoy). Capaian realisasi yang lebih tinggi seiring realisasi Belanja Modal yang pada triwulan II 2025 mencapai 76,01% dari pagu atau tumbuh 312,26% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 37,77% (yoy), serta triwulan yang sama tahun sebelumnya (44,63%; yoy).
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 1,02% (yoy). Capaian inflasi ini tercatat sedikit lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 1,87% (yoy). Terkendalinya inflasi Jakarta merupakan sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan II 2025 yaitu tarif air minum PAM, emas perhiasan, beras, kopi bubuk, dan bawang merah. Memasuki triwulan III 2025, perkembangan inflasi Jakarta pada Juli 2025 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,25% (yoy). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diprakirakan terkendali di dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2025.
Intermediasi perbankan tetap resilien dengan didukung ketahanan yang terjaga. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh kondisi likuiditas bank yang memadai seiring permodalan yang solid serta masih kuatnya pertumbuhan DPK. Bank Indonesia terus menerapkan kebijakan makroprudensial longgar dan akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketahanan bank tetap kuat, ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah yang rendah jauh di bawah threshold 5%.
Dari sisi permintaan, sektor korporasi masih menjadi penopang pertumbuhan kredit di triwulan laporan meskipun pertumbuhannya lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Profitabilitas korporasi non-keuangan juga masih pada level tinggi meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kemampuan membayar korporasi tetap kuat tercermin dari meningkatnya current ratio dan rendahnya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans) korporasi.
Sejalan dengan terjaganya kinerja sektor korporasi, secara umum kinerja sektor rumah tangga juga membaik meskipun terbatas. Kinerja sektor rumah tangga yang masih berdaya tahan tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen pada level optimis. Kredit sektor rumah tangga tumbuh positif setelah mengalami pertumbuhan negatif sejak akhir tahun 2024. Kenaikan kredit rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh kenaikan kredit konsumsi rumah tangga ditopang oleh peningkatan kredit Multiguna, KPR, dan KKB. Risiko kredit rumah tangga masih terjaga dibawah 3% namun perlu menjadi perhatian karena menunjukkan peningkatan. Kredit sektor UMKM meningkat namun dengan risiko kredit yang masih cukup tinggi meskipun mulai menunjukkan penurunan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.
Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran baik tunai dan nontunai mengonfirmasi tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Pada triwulan II 2025, arus kas tercatat net inflow dan transaksi pembayaran nontunai tumbuh menguat sejalan dengan perekonomian DKI Jakarta yang masih tumbuh kuat. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) mengalami pertumbuhan sebesar 11,98% (yoy) pada Triwulan II 2025, tumbuh positif setelah triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,29% (yoy). Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), pertumbuhan nilai transaksi didorong oleh kenaikan nilai transaksi (dari DKI Jakarta ke luar negeri) dan domestik (di wilayah DKI Jakarta) meskipun transaksi incoming (dari luar negeri ke DKI Jakarta) berada pada tren perlambatan.
Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Februari 2025 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi LU Perdagangan Besar dan Eceran Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.
Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 4,28% pada Maret 2025, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,30%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2024 berada pada level 8,47%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat DKI dan mengurangi bertambahnya penduduk miskin.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diprakirakan masih tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,6-5,4% (yoy). Dari sisi pengeluaran, meningkatnya perekonomian Jakarta pada 2025 terutama ditopang oleh investasi khususnya investasi bangunan sejalan dengan masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang sudah berjalan dan bersifat multitahun seperti LRT, MRT dan TOD. Selain itu, realisasi investasi juga didorong oleh meningkatnya target pencapaian investasi Jakarta pada 2025 yaitu sebesar 13,38% dari target nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (12,00%). Ekspor diprakirakan juga tumbuh meningkat sejalan dengan diversifikasi negara tujuan ekspor Jakarta, seperti ke Amerika Latin dan Timur Tengah untuk komoditas otomotif, serta meningkatnya ekspor komoditas utama Jakarta lainnya seperti alas kaki dan perhiasan/permata didorong oleh meningkatnya permintaan. Adapun pertumbuhan komponen lainnya seperti konsumsi RT, konsumsi LNPRT, dan konsumsi Pemerintah tetap tumbuh positif meski diprakirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Konsumsi RT diprakirakan masih tetap tumbuh kuat sejalan dengan adanya beberapa insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah yaitu antara lain berupa diskon tarif listrik, diskon pajak, dan bantuan pangan. Di sisi lain, konsumsi Pemerintah dan LNPRT pada 2025 diprakirakan tumbuh melambat sejalan dengan normalisasi belanja pasca terakselerasi pada periode politik di 2024. Dari sisi lapangan usaha (LU), perekonomian DKI Jakarta pada 2025 masih akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati karena dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu perlambatan ekonomi global, berlanjutnya ketegangan tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan akibat kebijakan Trump 2.0.
Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2025 diprakirakan akan tetap terkendali pada sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
