Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tumbuh solid sebesar 4,79% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,56% (yoy). Secara umum, pertumbuhan tersebut ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga (RT), konsumsi pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi. Kinerja tersebut sejalan dengan tetap terjaganya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum HBKN Natal dan Tahun baru, serta meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada akhir tahun seiring optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah serta PMTB/investasi. Konsumsi rumah tangga meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan barang konsumsi pada periode HBKN Natal dan Tahun baru, yang turut mendorong aktivitas perdagangan dan jasa. Pada sisi PMTB/investasi, kinerja ditopang oleh bertambahnya luas tanaman belum menghasilkan (TBM) seiring berlanjutnya replanting khususnya tanaman kelapa sawit, serta progres cetak sawah. Selain itu, investasi juga didukung oleh optimalisasi penyerapan belanja modal pemerintah pada akhir tahun dan berlanjutnya realisasi proyek strategis, baik pemerintah maupun swasta. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh membaik bersumber dari percepatan realisasi belanja pemerintah di akhir tahun, termasuk pembukaan pemblokiran anggaran serta semakin optimalnya alokasi dana, terutama pada sektor pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat.
Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari LU Pertanian, LU Perdagangan dan transportasi. Kinerja LU Pertanian didukung oleh program perluasan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) yang mendorong peningkatan produksi komoditas perkebunan. Selain itu, pertumbuhan sektor ini turut diperkuat oleh berlanjutnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada komoditas kelapa sawit. Produksi jagung juga menunjukan peningkatan seiring implementasi program SaDeSaHe (Satu Desa Satu Hektare) yang mendorong pemanfaatan lahan secara efisien melalui penanaman jagung secara serentak di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Sementara, kinerja LU Industri Perdagangan didukung oleh meningkatnya permintaan barang konsumsi selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Pada LU Transportasi, pertumbuhan ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan distribusi barang pada momentum HBKN Natal dan Tahun baru, serta mulai pulihnya konektivitas logistik seiring penyelesaian pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai.
KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja keuangan pemerintah se-Provinsi Bengkulu pada Triwulan IV 2025 menunjukkan moderasi dibandingkan periode tahun sebelumnya, baik dari sisi pendapatan daerah, serapan belanja APBD, maupun belanja pemerintah pusat melalui APBN. Meskipun realisasi pada triwulan IV mulai menunjukkan perbaikan seiring percepatan penyerapan anggaran pada akhir tahun, secara keseluruhan kinerja fiskal sepanjang tahun 2025 tercatat lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya
Realisasi pendapatan daerah Provinsi Bengkulu hingga Triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp10.487,93 miliar, atau 77,17% dari pagu anggaran, dengan kinerja yang terkontraksi sebesar 12,17% (yoy). Kontraksi tersebut terutama dipengaruhi oleh moderasi pada komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan adanya perbaikan kinerja penerimaan daerah
Realisasi belanja APBD pemerintah se-Provinsi Bengkulu pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp2.260,16 miliar, dengan total realisasi sepanjang tahun mencapai Rp9.450,53 miliar atau sekitar 85,52% dari pagu anggaran. Secara tahunan, realisasi tersebut terkontraksi sebesar 21,49% (yoy), seiring dengan terbatasnya realisasi pada berbagai komponen belanja, termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer.
Kinerja belanja APBN di Provinsi Bengkulu juga terkontraksi sebesar 8,69% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp15.107,1 miliar, atau 96,83% dari pagu. Hal ini mencerminkan terbatasnya intensitas program pemerintah pusat.
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Indeks Harga Konsumen Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,77% (yoy). Besaran ini meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 2,57% (yoy).
Inflasi lebih tinggi pada triwulan IV 2025 didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau disebabkan base year effect, dimana pada periode yang sama pada tahun sebelumnya harga cabai merah sangat rendah.
Pada triwulan I 2026, Provinsi Bengkulu diprakirakan mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025. Hal ini didorong kenaikan permintaan terutama pangan bergejolak seiring HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh pada akhir triwulan I 2026. Selain itu, tekanan harga pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dipicu base year effect kebijakan subsidi listrik pada periode yang sama tahun sebelumnya.
PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu pada periode triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga terutama sisi rumah tangga dan perbankan. Intermediasi perbankan tetap terjaga dengan ditopang oleh pertumbuhan kredit yang positif dan kualitas kredit yang masih sehat. Peningkatan kredit ditopang pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi yang menguat, sementara kredit konsumsi tumbuh sedikit melambat. Adapun rasio kredit bermasalah/Non-Performing Loan/Funding sedikit meningkat dalam batas aman, sementara tingkat Loan to Deposit Ratio mengalami penurunan. Kinerja penghimpunan dana terutama tabungan dan deposito meningkat walaupun giro sedikit terkoreksi. Sejalan dengan hal tersebut, aset perbankan tercatat meningkat pada triwulan laporan.
Kinerja perbankan syariah cenderung menurun disertai dengan penurunan pangsa perbankan syariah. Hal tersebut menggambarkan penggunaan produk keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Pada triwulan IV 2025, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya dengan NPL yang mengalami perbaikan.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Aktivitas transaksi tunai di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 cenderung mengalami net outflow. Transaksi nontunai SKNBI mengalami penurunan secara tahunan, sedangkan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) debit dan kredit, uang elektronik, dan QRIS menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perluasan ekosistem digital di Provinsi Bengkulu juga terakselarasi yang ditunjukkan oleh peningkatan pengguna dan volume QRIS maupun perluasan akusisi merchant.
Transaksi pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di triwulan IV 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, baik dari sisi pembelian maupun penjualan valas. Lebih lanjut, valas yang paling banyak ditransaksikan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu berturut-urut adalah Dolar Amerika Serikat (USD), Malaysian Ringgit (MYR), dan Singapore Dollar (SGD) dari total mata uang yang diperjualbelikan.
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu secara umum terjaga. Hal tersebut tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tetap berada pada level rendah, perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menguat, serta penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya.
TPT Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka TPT Provinsi meningkat dari 3,11% pada Agustus 2024, menjadi 3,41% pada Agustus 2025. Kondisi ini menunjukkan mayoritas angkatan kerja masih terserap oleh lapangan pekerjaan, dengan proporsi pengangguran yang berkurang. Namun demikian, menurunnya porsi pekerja penuh waktu yang disertai pergeseran komposisi ke tenaga kerja berpendidikan lebih rendah, perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kualitas penyerapan tenaga kerja.
Nilai Tukar Petani (NTP) juga melanjutkan tren peningkatan dari periode sebelumnya. NTP Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 208,32, atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 201,59. Selanjutnya, pada Desember 2025 NTP Provinsi Bengkulu meningkat ke level 205,92. Capaian ini mengindikasikan daya beli petani yang relatif terjaga.
Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada periode September 2025 berada pada angka 11,88% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada September 2024 yang tercatat sebesar 12,25%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi daerah.
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diprakirakan mampu tumbuh positif pada level yang menyamai tahun 2025, yaitu rentang 4,46 - 5,26% (yoy). Pada triwulan I 2026, ekonomi Provinsi Bengkulu diprakirakan melandai dibandingkan sebelumnya dipicu oleh kebijakan realokasi anggaran seiring pemotongan Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat dan potensi berkurangnya MICE.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diprakirakan terakselerasi didorong kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), THR, dan kenaikan tunjangan pada ASN, dan berlanjutnya bantuan sosial. Di sisi lain, konsumsi pemerintah diprakirakan terdeselerasi, dipengaruhi oleh penurunan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Pengurangan anggaran fiskal menekan belanja operasi dan barang/ jasa pemerintah.
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), akselerasi pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada 2026 diprakirakan ditopang kinerja LU pertanian dan LU perdagangan yang lebih baik. kinerja LU pertanian didorong oleh hasil panen yang meningkat dan LU perdagangan seiring terjaganya daya beli. Di samping itu, kinerja LU transportasi dan pergudangan turut diprakirakan meningkat sejalan selesainya alur Pelabuhan Pulau Baai tahap II dan akan terus berlanjut tahap III dengan target kedalaman 12 meter.
Secara tahunan, inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2026 diprakirakan melandai dibandingkan tahun 2025, tetap dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy). Penurunan pada inflasi pangan diprakirakan sejalan dengan program ektensifikasi lahan pangan terutama jagung pada program Sadesahe 2026 yang berlanjut, Keberlanjutan SPHP Beras sepanjang tahun 2026, ekstensifikasi lahan melalui cetak sawah, dan intensifikasi produksi hortikultura. Sementara itu, berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sesuai kerangka 4K pengendalian inflasi diprakirakan mampu menjaga inflasi dalam sasaran nasional.
