PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami percepatan pada triwulan IV 2022 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya. Perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 tumbuh 4,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,51% (yoy). Secara umum, percepatan pertumbuhan tersebut didorong oleh akselerasi komponen ekspor dan konsumsi pemerintah sejalan dengan masih tingginya permintaan batu bara negara mitra dagang dan program upaya percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah. Sementara dari sisi lapangan usaha, percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dipengaruhi oleh percepatan pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai dampak dari pergeseran musim panen gadu komoditas tabama.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2023 diprakirakan tumbuh melambat. Perlambatan diprakirakan terjadi seiring berlalunya momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dari sisi pengeluaran perlambatan diprakirakan dipengaruhi oleh komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Dari sisi LU, perlambatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja keuangan pemerintah pada triwulan IV 2022 meningkat dari sisi pendapatan dan belanja jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan yang didorong oleh naiknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu realisasi belanja Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 didorong naiknya realisasi belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer pada triwulan laporan.
Realisasi pendapatan Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bersumber dari komponen realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD). Lebih lanjut, total realisasi komponen pendapatan tersebut pada periode laporan sebesar 106,21%.
Realisasi belanja Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 cukup baik dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong naiknya realisasi belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer pada triwulan laporan. Total realisasi ketiga komponen belanja tersebut pada pagu sebesar 95,25%, 101,03% dan 120,34%.
Realisasi belanja APBN Provinsi Bengkulu triwulan IV 2022 sebesar Rp13.994,19 miliar atau 99,68% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 98.00% dari pagu yang ditetapkan.
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada triwulan ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru), libur sekolah, berakhirnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan dampak 2nd round effect penyesuaian harga BBM. Berdasarkan kelompok komoditas, tekanan inflasi pada triwulan ini didorong oleh kelompok transportasi dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Untuk kelompok transportasi, peningkatan disumbangkan oleh komoditas bensin, mobil, pemeliharaan/service, dan solar. Sementara pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, peningkatan tekanan inflasi disumbangkan oleh komoditas rokok kretek filter, minyak goreng, beras, telur ayam ras, dan rokok putih.
Pada triwulan I 2023, tekanan inflasi Provinsi Bengkulu diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2022. Peningkatan tekanan inflasi diprakirakan akibat meningkatnya konsumsi masyarakat sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Peningkatan tersebut diiringi dengan adanya momen HBKN Ramadan.
PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Kinerja perbankan secara umum di Provinsi Bengkulu relatif meningkat pada triwulan IV 2022 seiring peningkatan jumlah kredit. Intermediasi perbankan secara umum mengalami peningkatan tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) pada triwulan laporan tercatat sebesar 194,51%, meningkat dari triwulan III 2022 dengan LDR sebesar 191,78%.
Kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu relatif meningkat pada triwulan IV 2022 seiring peningkatan jumlah pembiayaan. Pangsa pasar perbankan syariah berada pada kisaran 7,93% lebih tinggi dibandingkan rata–rata nasional yang berada di bawah kisaran 5%. Lebih lanjut intermediasi perbankan syariah mengalami peningkatan tercermin dari Financing to Deposit Ratio (FDR) pada triwulan laporan tercatat sebesar 157.78% atau meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 140.63%.
Aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan terus meningkat, tercermin dari meningkatnya pangsa kredit UMKM terhadap total kredit. Terjaganya pangsa kredit UMKM (42.58%, dari total kredit) didorong kebijakan perbankan dalam menyalurkan kreditnya kepada UMKM di tengah pandemi COVID-19. Lebih lanjut, terdapat penurunan risiko kredit UMKM yang tercermin dari tingkat NPL sebesar 2,24% menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 2.64%.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan IV 2022, aktivitas peredaran uang kartal di Provinsi Bengkulu mengalami net outflow. Hal ini menunjukkan jumlah aliran uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang kartal yang masuk ke Kas Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Net outflow pada triwulan IV 2022 mencapai Rp0,8 triliun. Kondisi tersebut cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat net inflow sebesar Rp0,14 triliun. Lebih lanjut, penarikan bank pada triwulan IV tahun 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2022. Total penarikan bank pada periode laporan adalah sebesar Rp1,80 triliun, meningkat dari triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp1,16 triliun. Di sisi lain, tingkat setoran bank mengalami penurunan yaitu sebesar Rp1,31 triliun pada triwulan III 2022, menjadi Rp0,80 triliun pada triwulan IV 2022.
Nilai transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp193,84 miliar atau terkontraksi 28,98% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 25,38% (yoy). Sementara itu, dilihat berdasarkan volumenya, volume transaksi SKNBI pada triwulan IV 2022 juga tercatat terkontraksi sebesar 24,51% (yoy) dengan total transaksi sebanyak 4.586 atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang terkontaksi pada level 20,42% (yoy). Tren penurunan ini diperkirakan karena masyarakat yang mulai beralih menggunakan sistem layanan BI-FAST.
Nilai transaksi BI-Real Time Gross Settlement (RTGS) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada triwulan IV 2022. Nilai transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp6,03 triliun, atau meningkat signifikan 450,41% dari tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada volume transaksi yang mencapai 3.056 transaksi atau meningkat sebesar 130,82% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Nilai transaksi tersebut lebih tinggi dibandingkan pada triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp1,095 triliun. Peningkatan nilai transaksi dan volume RTGS tersebut sejalan dengan adanya tren pemulihan ekonomi di Provinsi Bengkulu hal ini tercermin untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75% (yoy) serta meningkatnya aktivitas masyarakat disertai menurunnya kasus Covid-19 yang semakin terkendali.
Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Transaksi pembelian dan penjualan valas masing-masing meningkat sebesar 69,89% (yoy) dan 96,16% (yoy). Total nilai transaksi jual beli valuta asing di KUPVA BB pada tTriwulan IV 2022 sebesar Rp4,6 miliar dengan komposisi pembelian valas Rp 2,2 miliar dan penjualan valas Rp 2,4 miliar.
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Pada triwulan IV 2022, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu melanjutkan perbaikan. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani yang berada pada tren membaik dan kemiskinan yang menurun sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Sementara, pada Agustus 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu mengalami penurunan menjadi 3,59% dari 3,65% pada Agustus 2021.
Nilai Tukar Petani (NTP) melanjutkan tren perbaikan. Nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2022 melanjutkan tren peningkatan sejak triwulan II 2022. NTP rata-rata Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 tercatat pada level 138,61. Kondisi level NTP yang berada di atas 100 mencerminkan bahwa daya tukar (term of trade) dari pendapatan atas produk pertanian masih lebih tinggi dibandingkan dengan biaya barang/jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Adapun posisi NTP terkini pada Januari 2023 mulai relatif stabil pada level 139,58.
Tren perbaikan aktivitas ekonomi yang berlanjut mendorong penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data BPS pada periode September 2022, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 14,34%, atau menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 14,43%. Penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu terjadi baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu masih menjadi yang tertinggi ketujuh secara nasional.
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Perekonomian Bengkulu pada triwulan II 2023 diprakirakan akan mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 diprakirakan akan didukung oleh peningkatan investasi sejalan dengan peningkatan permintaan komoditas pertambangan, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan fokus pengeluaran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, memudarnya dampak konsumsi Rumah Tangga pascapencabutan PPKM (pent-up demand), kehati-hatian masyarakat dalam ketidakpastian, serta perlambatan permintaan global diprakirakan menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu lebih lanjut pada triwulan II 2023.
Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), peningkatan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan II 2023 terjadi pada sebagian besar LU. LU Pertanian pada triwulan II 2023 diprakirakan terakselerasi di tengah meredanya fenomena La Nina yang berlangsung pada triwulan sebelumnya, sehingga dapat mendorong produksi hasil pertanian. Meredanya fenomena La Nina juga diprakirakan mendukung sisi produksi LU Pengolahan (TBS) dan LU Pertambangan (batu bara) yang juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi. Lebih spesifik pada LU Pertambangan, sisi permintaan juga diprakirakan akan meningkat didukung peningkatan permintaan komoditas batu bara akibat lemahnya pasokan energi negara-negara di Eropa dan pelonggaran restriksi Covid-19 di Tiongkok. Sementara itu, LU Konstruksi diprakirakan juga terakselerasi didukung berlanjutnya PSN dan dimulainya persiapan berbagai event daerah seperti Tour de Bencoolen. Namun demikian, di sisi lain, LU Perdagangan diprakirakan tumbuh melambat sejalan dengan perlambatan konsumsi Rumah Tangga.
Tekanan inflasi di Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 diprakirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di tengah akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan II 2023, inflasi diprakirakan tetap terkendali dan melambat, terutama didukung oleh berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mengendalikan inflasi. Upaya-upaya tersebut mencakup penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) terhadap 8 (delapan) komoditas pangan strategis di 10 (sepuluh) wilayah, khususnya menjelang HBKN Idulfitri, penguatan kerja sama Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada 59 titik di Provinsi Bengkulu, Kerja sama Antardaerah (KAD) pada komoditas cabai merah, beras, dan daging ayam ras. Lebih lanjut, perlambatan inflasi juga diprakirakan dipengaruhi oleh normalisasi dampak langsung penyesuaian BBM dan dampak lanjutan terhadap komoditas turunan seperti tarif angkutan dalam/luar kota. Selain itu, perlambatan inflasi juga diprakirakan dipengaruhi oleh upaya pemenuhan pasokan LPG 3kg di Provinsi Bengkulu yang akan menurunkan harga Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) subsidi, serta belum adanya penyesuaian tarif parkir, PDAM, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBRT.
