BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III 2025
Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2025 menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,88% (yoy). Capaian ini melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,95% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan nasional. Dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin) dan LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, didorong oleh masih tingginya pertumbuhan kunjungan wisatawan, penjualan bahan konstruksi, dan penjualan bahan pangan meskipun mengalami pertumbuhan yang melambat. Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh Ekspor Luar Negeri, konsumsi Rumah Tangga (RT), dan Investasi, sejalan dengan aktivitas pariwisata yang masih tumbuh tinggi pada triwulan laporan.
BAB 2 PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja fiskal Provinsi Bali hingga triwulan III 2025 (kumulatif) tetap terjaga, tecermin dari total realisasi pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali yang tetap tumbuh positif. Hingga triwulan III 2025, secara kumulatif realisasi pendapatan Pemerintah tumbuh 0,47% (ctc) atau secara nominal terealisasi sebesar Rp40,26 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 (kumulatif) yang sebesar Rp40,08 triliun. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut didorong oleh APBN dan APBD Kabupaten/Kota yang tumbuh 0,82% (ctc) dan 5,09% (ctc) yang didorong oleh peningkatan pajak dalam negeri dan PAD Kabupaten/Kota. Tingginya pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota sejalan dengan upaya digitalisasi daerah dan tingginya kinerja pariwisata. Hal ini tercermin dari pertumbuhan wisatawan mancanegara di Provinsi Bali pada triwulan III 2025 yang mencapai 9,74% (yoy). Adapun penerimaan APBD Provinsi mengalami kontraksi sebesar 15,18% (yoy) disebabkan oleh penurunan PAD sebesar 23,66% (ctc) utamanya dari komponen pajak daerah.
Dari sisi belanja, total belanja Pemerintah di Bali terealisasi sebesar Rp34,98 triliun atau 56,03% dari pagu anggaran, dan secara nominal turun 7,59% (ctc) dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Penurunan realisasi belanja Pemerintah terjadi pada komponen belanja APBN dan APBD Provinsi, sedangkan belanja APBD Kabupaten/Kota meningkat. Pertumbuhan realisasi belanja pada APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota secara berturut-turut adalah sebesar -11,53% (ctc), -20,37% (ctc), dan 0,84% (ctc). Penurunan belanja APBN disebabkan oleh belanja modal dan barang masing-masing sebesar 75,96% (ctc) dan 28,77% (ctc). Adapun penurunan APBD Provinsi disebabkan oleh penurunan belanja modal dan transfer. Sedangkan kenaikan realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota didorong oleh realisasi belanja modal.
BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan III 2025 sebesar 2,51% (yoy) atau berada dalam sasaran 2,5±1%. Capaian tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang sebesar 2,94% (yoy). Melandainya tekanan inflasi tersebut didorong oleh ketersediaan pasokan dan berlanjutnya panen lokal dari sentra Bali maupun luar daerah. Berdasarkan kelompok inflasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok pendidikan. Secara spasial, Kota Denpasar mengalami inflasi tahunan (yoy) tertinggi di Bali, sementara Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan terendah di Bali.
Selanjutnya pada triwulan IV 2025, tekanan inflasi tahunan diprakirakan meningkat seiring rangkaian HBKN Galungan-Kuningan dan Nataru dan terbatasnya pasokan akibat musim hujan di sejumlah sentra produksi Bali dan sekitarnya. Meskipun tekanan inflasi meningkat, namun inflasi di Provinsi Bali diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%, didukung oleh langkah-langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota di Bali. Sinergi TPID di Bali dalam mengimplementasikan kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
BAB 4 PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan III 2025 tetap terjaga dan melanjutkan tren pertumbuhan. Hal tersebut tecermin pada peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit. Berbagai otoritas bersama perbankan di Bali terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan dengan mengoptimalkan fungsi intermediasi, sekaligus memastikan risiko kredit tetap terkendali. Dengan demikian, masih terdapat ruang yang cukup luas bagi optimalisasi penyaluran kredit, terutama dalam mendorong diversifikasi dan pemerataan pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Secara spasial, penyaluran kredit dan penghimpunan DPK masih terkonsentrasi pada daerah sentra pariwisata yaitu di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Hal ini menunjukkan konsentrasi yang tinggi di daerah pariwisata, sehingga memberikan peluang besar bagi perbankan untuk dapat menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas yang mendukung penyerapan tenaga kerja utamanya di wilayah non-pariwisata.
Kendati pertumbuhan kredit bagi UMKM mengalami perlambatan, tingkat inklusi keuangan tetap terjaga, sebagaimana terlihat dari masih tingginya proporsi pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Hal ini menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal serta menjaga keberlanjutan perekonomian Bali secara keseluruhan. Ke depan, optimalisasi pembiayaan lintas sektor, khususnya pada sektor produktif di luar pariwisata, akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.
BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Aliran uang kartal pada triwulan III 2025 menunjukkan posisi net outflow dari Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan masih tingginya aktivitas pariwisata dengan liburan sekolah dan summer holiday wisatawan mancanegara yang meningkatkan kebutuhan uang rupiah.Statistik ini mencerminkan geliat transaksi ekonomi yang terus menunjukkan tren pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan lII 2025.
Sementara itu, transaksi sistem pembayaran nontunai terus menunjukkan pertumbuhan dan posisi yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi menggunakan RTGS terpantau tumbuh lebih baik, ditinjau dari sisi volume maupun nominal. Sejalan dengan itu, volume transaksi SKNBI juga mencatat perbaikan. Di sisi lain, BI-RTGS menunjukkan pertumbuhan positif dan menjadi salah satu preferensi utama dalam transaksi digital. Aktivitas ekonomi yang meningkat juga tecermin dari pertumbuhan transaksi ATM/Debit, Kartu Kredit, Uang Elektronik (UE), serta penggunaan kanal pembayaran QRIS yang semakin mengalami akselerasi, didorong oleh adopsi digitalisasi yang semakin meluas.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen menjaga kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya perluasan transaksi nontunai terus diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan komunitas lokal. Salah satu wujudnya adalah dengan melibatkan perbankan, tenaga pendidik, pelajar, serta masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran di Bali.
BAB 6 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali terus menunjukkan peningkatan, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang solid pada triwulan II 2025. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali yang konsisten membaik sejak Februari 2021 hingga Agustus 2025. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan pertumbuhan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada LU Transportasi, Konstruksi, Penyediaan Akmamin dan Perdagangan
Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga masih perlu mendapat perhatian dilihat dari peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) per Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Bali tidak hanya terletak pada penduduk miskin, tetapi juga pada kedalaman dan ketimpangan itu sendiri. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2025 mencatat kenaikan dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN BALI
Perekonomian Bali pada tahun 2025 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,0–5,8% (yoy), diatas proyeksi PDB nasional yang berada pada kisaran 4,7-5,5% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja LU Pertanian, serta tetap solidnya kinerja LU terkait pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. LU Pertanian diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh prakiraan perbaikan cuaca pada keseluruhan tahun 2025. Di sisi lain, kinerja LU terkait pariwisata tetap menjadi motor utama pertumbuhan, dengan proyeksi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Peningkatan ini juga didukung oleh bertambahnya maskapai dan rute domestik serta internasional.
Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 diprakirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%, di tengah ketidakpastian global. Ke depan, sinergi antara Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha tetap diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi fondasi utama, serta inflasi yang tetap terkendali, Bali berada di jalur yang positif menuju pertumbuhan berkelanjutan pada masa mendatang.
