BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III 2024
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2024 tumbuh kuat mencapai 5,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,36% (yoy). Kinerja perekonomian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencapai 4,95% (yoy) pada triwulan laporan. Dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan khususnya didorong oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman yang mencatat pertumbuhan double digit. Peningkatan ini didorong oleh tingginya kunjungan wisatawan di tengah periode peak season wisatawan mancanegara, serta libur sekolah semester genap. Pertumbuhan pada LU tersebut juga didukung oleh pertumbuhan pada LU Transportasi, terutama pada angkutan udara. Meskipun demikian, pertumbuhan lebih tinggi pada perekonomian Bali tertahan oleh melambatnya kinerja LU Perdagangan, Konstruksi, dan Pertanian. Sementara itu dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali triwulan III 2024 didorong oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga (RT), Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan Konsumsi Pemerintah sejalan dengan tren inflasi yang terjaga rendah, HBKN Galungan dan Kuningan, serta aktivitas partai politik dan Pemerintah menjelang Pilkada serentak 2024. Lebih lanjut, kinerja Net Ekspor Provinsi Bali tumbuh meningkat dan tercatat hingga double digit. Di sisi lain, kinerja Investasi menurun akibat tertahannya realisasi investasi untuk proyek strategis dan bernilai besar di Bali.
BAB 2 PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
Pada triwulan III 2024, kinerja fiskal Provinsi Bali menunjukkan penguatan yang signifikan, tercermin dari realisasi pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali yang tumbuh sebesar 20,55% (yoy), meningkat dari Rp33,24 triliun pada triwulan III 2023 menjadi Rp40,08 triliun pada periode laporan. Lonjakan pendapatan tersebut didorong oleh kenaikan penerimaan pajak pada APBN, serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/Kota. Tingginya penerimaan pajak dan PAD sejalan dengan pemulihan pariwisata dan upaya optimalisasi PAD melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penerapan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Sejalan dengan realisasi pendapatan, realisasi belanja pemerintah di Bali juga mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 17,49% (yoy) dari Rp32,22 triliun menjadi Rp37,86 triliun. Capaian tersebut terutama didorong oleh realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota yang tumbuh 25,06% (yoy), didorong oleh realisasi belanja modal dan belanja operasi yang tinggi, masing-masing tumbuh 65,88% (yoy) dan 25,17% (yoy). Kinerja realisasi belanja yang tinggi juga didukung oleh realisasi belanja APBN yang tumbuh 14,66% (yoy), terutama pada belanja modal (tumbuh 32,79%; yoy), sejalan dengan perkembangan beberapa proyek strategis di Provinsi Bali yang sudah memasuki tahap penyelesaian.
BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi di Provinsi Bali pada triwulan III 2024 tercatat stabil sebesar 2,67% (yoy) atau berada dalam sasaran 2,5±1%. Angka ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan triwulan II 2024 yang tercatat sebesar 2,71% (yoy). Penurunan tekanan inflasi tersebut seiring dengan berlanjutnya pemulihan pasokan bahan pangan pasca musim panen raya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi, meski tekanannya menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, kelompok transportasi juga menunjukkan penurunan tekanan inflasi, memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas harga. Namun demikian, tidak semua kelompok komoditas mencatatkan penurunan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta penyediaan makanan dan minuman mengalami kenaikan inflasi, terutama didorong oleh peningkatan permintaan pada Hari Raya Galungan. Dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 1,84% (yoy), realisasi inflasi di Bali berada pada level yang lebih tinggi mencerminkan karakteristik ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh dinamika sektor pariwisata dan konsumsi lokal. Selanjutnya pada triwulan IV 2024, tekanan inflasi tahunan diprakirakan meningkat seiring dengan dengan berakhirnya musim panen raya bawang merah, cabai merah, dan tomat, menurunnya pasokan daging ayam ras, serta berlanjutnya permintaan daging babi keluar Bali. Meskipun demikian, inflasi keseluruhan tahun 2024 diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%, didukung oleh langkah-langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota. Upaya TPID, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berfokus pada implementasi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi pangan, dan komunikasi yang efektif. Dengan kolaborasi tersebut, Provinsi Bali diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
BAB 4 PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan III 2024 tetap terjaga dengan baik, didukung oleh meningkatnya intermediasi perbankan. Hal tersebut tercermin pada peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang masih tumbuh tinggi. Pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, terutama melalui sektor pariwisata, menjadi pendorong utama peningkatan kinerja perbankan, termasuk pertumbuhan DPK dan kredit, dengan risiko kredit yang tetap terkendali. Oleh karena itu, masih terdapat ruang optimalisasi penyaluran kredit khususnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah bukan berbasis pariwisata. Kinerja sektor jasa keuangan semakin kuat, tercermin dari kontribusi LU Jasa Keuangan dan Asuransi, terutama dari aktivitas penyaluran kredit. Namun, secara spasial, penyaluran kredit dan penghimpunan DPK masih terkonsentrasi pada daerah sentra pariwisata yaitu di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Hal ini menunjukkan perlunya dorongan optimalisasi akses keuangan dan pembiayaan dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi diantara daerah sentra pariwisata dan bukan sentra pariwisata. Lebih lanjut, inklusi keuangan terus menunjukkan pertumbuhan positif, terlihat dari tingginya akses pembiayaan ke UMKM, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan ekonomi Bali secara keseluruhan. Ke depan, mendorong perluasan akses keuangan di daerah non-pariwisata menjadi kunci penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif.
BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Aliran uang kartal pada triwulan III 2024 menunjukkan posisi net outflow dari Bank Indonesia ke masyarakat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai selama hari Raya Galungan dan Kuningan. Hal ini mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat pada periode tersebut.
Sejalan dengan penguatan kinerja perekonomian juga mendorong transaksi sistem pembayaran non tunai. Transaksi melalui SKNBI dan instrumen uang elektronik menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi nominal maupun volumen. Demikian pula, transaksi melalui QRIS tetap kuat, menunjukkan adopsi digitalisasi yang semakin luas. Namun, transaksi menggunakan kartu ATM/Debit dan kartu Kredit mengalami perlambatan, yang kemungkinan mencerminkan pergeseran preferensi konsumen ke metode pembayaran berbasis QRIS dan uang elektronik.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkomitmen untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai. Perluasan terhadap implementasi pembayaran secara nontunai terus dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai stakeholders dan komunitas daerah salah satunya melalui implementasi program flagship “Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran (PARADISE)" yang melibatkan berbagai stakeholder mulai dari perbankan, guru, pelajar, dan komunitas masyarakat. Program ini tidak hanya mendorong efisiensi transaksi keuangan tetapi juga mendukung inklusi keuangan yang lebih luas yang semakin memperkuat ekosistem pembayaran di Bali.
BAB 6 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali terus menunjukkan peningkatan, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang solid pada triwulan III 2024. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali yang konsisten membaik sejak Februari 2021 hingga Agustus 2024. Tren ini didukung oleh pembukaan lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada LU pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, serta real estate dan jasa lainnya.
Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada posisi terakhir yaitu Maret 2024. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan dan dampak kemiskinan di masyarakat. Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2024 mencatat peningkatan, dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan dibandingkan rata-rata nasional.
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN BALI
Perekonomian Bali pada tahun 2024 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,1–5,9% (yoy), melampaui proyeksi PDB nasional yang berada pada kisaran 4,7-5,5% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja LU Pertanian, serta tetap solidnya kinerja LU terkait pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. LU Pertanian diprakirakan tumbuh positif didukung oleh membaiknya prakiraan musim panen raya hortikultura, serta peningkatan kinerja subsektor peternakan. Di sisi lain, kinerja LU terkait pariwisata tetap menjadi motor utama pertumbuhan, dengan proyeksi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, perekonomian Bali tahun 2025 diproyeksikan tumbuh pada rentang 5,0-5,8% (yoy) didorong oleh pertumbuhan LU Pertanian, LU Konstruksi, serta LU terkait pariwisata.
Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 diprakirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%, meski di tengah kenaikan tekanan permintaan dan berlanjutnya peningkatan harga beberapa komoditas global. Demikian pula pada tahun 2025, tingkat inflasi Provinsi Bali diprakirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% meski di tengah beberapa faktor pendorong inflasi dari luar maupun dalam negeri.
