BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2025
Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2025 menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,52% (yoy). Capaian ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,19% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan nasional. Dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin), didorong oleh tingginya pertumbuhan wisatawan domestik yang mencapai 10,18% (yoy) dan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang didorong oleh naiknya realisasi belanja pemerintah, khususnya pada komponen belanja pegawai, yang dipicu oleh pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan. Sementara dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Ekspor Luar Negeri, sejalan dengan pencairan THR dan aktivitas pariwisata yang masih tinggi pada triwulan laporan.
BAB 2 PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja fiskal Provinsi Bali hingga triwulan I 2025 (kumulatif) tetap terjaga, tecermin dari total realisasi pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali yang tumbuh sebesar 12,06% (yoy), dari Rp10,46 triliun pada triwulan I 2024 menjadi Rp11,72 triliun pada periode laporan. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut terjadi pada kategori APBN dan APBD Kabupaten/Kota yang tumbuh 0,27% (yoy) dan 32,95% (yoy). Peningkatan pendapatan tersebut didorong oleh kenaikan penerimaan pajak pada APBN, serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tingginya penerimaan pajak dan PAD sejalan dengan aktivitas pariwisata yang tetap kuat dan upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penerapan pungutan wisatawan asing. Terjaganya kinerja fiskal juga tecermin dari total realisasi belanja Pemerintah di Bali yang tumbuh 4,99% (yoy) dari Rp9,08 triliun menjadi Rp9,54 triliun. Capaian tersebut terutama didorong oleh realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota di Bali yang tumbuh 40,40% (yoy), didorong oleh realisasi belanja operasi dan belanja transfer yang tinggi, masing-masing tumbuh 36,59% (yoy) dan 49,58% (yoy).
BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi di Provinsi Bali pada triwulan I 2025 sebesar 1,89% (yoy) atau berada dalam sasaran 2,5±1%. Capaian tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 2,34% (yoy). Penurunan tekanan inflasi tersebut terutama dikontribusi oleh diskon tarif listrik pada Januari hingga Februari 2025 yang dampaknya masih berlangsung hingga Maret 2025 untuk pelanggan listrik pascabayar. Meski demikian, inflasi yang lebih rendah tertahan oleh meningkatnya inflasi pada beberapa komoditas pangan utama serta beberapa barang-jasa seiring dengan meningkatnya permintaan pada rangkaian Hari Raya Nyepi hingga Idulfitri. Berdasarkan kelompok inflasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi, diikuti dengan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, dengan tekanan inflasi yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi tahunan seiring kebijakan diskon tarif listrik.
Selanjutnya pada triwulan II 2025, tekanan inflasi tahunan diprakirakan meningkat, didorong oleh permintaan masyarakat pada rangkaian Hari Besar Galungan, Kuningan, dan Iduladha. Meskipun demikian, inflasi diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%, didukung oleh langkah-langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota di Bali. Salah satu upaya TPID tersebut yaitu melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berfokus pada implementasi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Dengan kolaborasi tersebut, Provinsi Bali diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
BAB 4 PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan I 2025 tetap kuat, meski menunjukkan kinerja yang melambat. Hal tersebut tecermin pada perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit. Di tengah ketidakpastian global, berbagai otoritas dan perbankan di Provinsi Bali terus berupaya mendorong peningkatan kinerja perbankan, termasuk pertumbuhan DPK dan kredit, dengan menjaga risiko kredit tetap terkendali. Oleh karena itu, masih terdapat ruang optimalisasi penyaluran kredit khususnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah yang bukan berbasis pariwisata dan sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Kinerja sektor jasa keuangan semakin kuat, tecermin dari kontribusi LU Jasa Keuangan dan Asuransi, terutama dari aktivitas intermediasi perbankan. Namun, secara spasial, penyaluran kredit dan penghimpunan DPK masih terkonsentrasi pada daerah sentra pariwisata yaitu di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Hal ini menunjukkan perlunya dorongan optimalisasi akses keuangan dan pembiayaan dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi di antara daerah sentra pariwisata dan non-pariwisata.
Kendati pertumbuhan kredit bagi UMKM mengalami perlambatan, tingkat inklusi keuangan tetap terjaga, sebagaimana terlihat dari masih tingginya proporsi pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Hal ini menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal serta menjaga keberlanjutan perekonomian Bali secara keseluruhan. Ke depan, dorongan dan strategi untuk memperluas akses layanan keuangan di wilayah non-pariwisata menjadi aspek penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif.
BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Aliran uang kartal pada triwulan I 2025 menunjukkan posisi net outflow dari Bank Indonesia ke masyarakat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai selama HBKN Nyepi dan Idulfitri. Statistik ini mencerminkan geliat transaksi ekonomi yang terus menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.
Sementara itu, peningkatan kinerja perekonomian tercermin pada transaksi sistem pembayaran nontunai yang terus tumbuh positif. Transaksi menggunakan instrumen uang elektronik menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu, transaksi ATM Debet terpantau tumbuh positif. Transaksi melalui QRIS juga tetap solid didorong oleh adopsi digitalisasi yang semakin luas. Namun, transaksi menggunakan kartu kredit mengalami penurunan, yang menunjukkan adanya profil risiko masyarakat yang lebih risk averse.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkomitmen untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Perluasan terhadap implementasi pembayaran secara nontunai terus dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai stakeholders dan komunitas daerah salah satunya melalui implementasi program “Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran (PARADISE)" yang melibatkan berbagai stakeholders mulai dari perbankan, guru, pelajar, dan komunitas masyarakat. Program ini tidak hanya mendorong efisiensi transaksi keuangan tetapi juga mendukung inklusi keuangan yang lebih luas dan semakin memperkuat ekosistem pembayaran di Bali.
BAB 6 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali terus menunjukkan peningkatan, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang solid pada triwulan I 2025. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali yang konsisten membaik sejak Februari 2021 hingga Februari 2025. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan, Pertambangan dan Penggalian, serta Administrasi Pemerintahan.
Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada posisi terakhir yaitu September 2024. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan dan dampak kemiskinan di masyarakat. Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2024 mencatat peningkatan, dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN BALI
Perekonomian Bali pada tahun 2025 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,0–5,8% (yoy), diatas proyeksi PDB nasional yang berada pada kisaran 4,6-5,4% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja LU Pertanian, serta tetap solidnya kinerja LU terkait pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. LU Pertanian diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh prakiraan perbaikan cuaca pada keseluruhan tahun 2025. Di sisi lain, kinerja LU terkait pariwisata tetap menjadi motor utama pertumbuhan, dengan proyeksi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang diprakirakan tetap kuat. Peningkatan ini juga didukung oleh bertambahnya rute penerbangan langsung dari/ke Bali, serta peningkatan kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai yang kini mampu menampung penumpang hingga 32 juta orang per tahun.
Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 diprakirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%, meski di tengah kenaikan harga komoditas global. Ke depan, kolaborasi strategis antara Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha tetap diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi fondasi utama, serta inflasi yang tetap terkendali, Bali berada di jalur yang positif menuju pertumbuhan berkelanjutan pada masa-masa mendatang.
