BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2025
Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan IV 2025 tumbuh kuat sebesar 5,86% (yoy). Meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,88%; yoy), capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan nasional. Dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin), LU Administrasi Pemerintahan, dan LU Perdagangan Besar dan tingginya pertumbuhan kunjungan wisatawan, meningkatnya belanja pegawai APBN maupun APBD, dan terjaganya daya beli masyarakat ditengah perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT), Konsumsi Pemerintah, Ekspor Luar Negeri, dan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sejalan dengan mobilitas masayarakat yang tinggi pada periode HBKN Nataru.
Secara keseluruhan tahun, perekonomian Bali pada 2025 tumbuh meningkat dibandingkan tahun 2024. Ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,82% (yoy) pada 2025, lebih tinggi dibanding capaian 2024 yang tumbuh tumbuh sebesar 5,48% (yoy). Dari sisi penawaran kinerja ekonomi Bali pada 2025 didorong oleh meningkatnya kinerja LU Konstruksi, LU Perdagangan, LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) dan tetap kuatnya kinerja LU Akmamin. Dari sisi pengeluaran, ekonomi Bali pada 2025 didorong oleh menguatnya konsumsi rumah tangga dan PMTB. Sementara itu, perlambatan pada konsumsi pemerintah dan ekspor menahan kinerja ekonomi Bali yang lebih tinggi.
BAB 2 PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja fiskal Provinsi Bali hingga triwulan IV 2025 (kumulatif) tetap terjaga, tecermin dari total realisasi pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali yang tetap tumbuh positif. Hingga triwulan IV 2025, secara kumulatif realisasi pendapatan Pemerintah tumbuh 0,96% (ctc) atau secara nominal terealisasi sebesar Rp55,95 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 (kumulatif) sebesar Rp55,42 triliun. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut didorong oleh APBN dan APBD Kabupaten/Kota yang tumbuh 1,42% (ctc) dan 3,93% (ctc) dengan didorong oleh peningkatan pajak dalam negeri dan PAD Kabupaten/Kota. Tingginya pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota sejalan dengan upaya digitalisasi daerah dan tingginya kinerja pariwisata. Hal ini tercermin dari kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Bali pada triwulan IV 2025 yang mencapai 1,65 juta orang. Adapun penerimaan APBD Provinsi mengalami kontraksi sebesar -9,96% (yoy) disebabkan oleh penurunan PAD sebesar -16,43% (ctc) utamanya dari komponen pajak daerah.
Dari sisi belanja, total belanja Pemerintah di Bali terealisasi sebesar Rp54,10 triliun atau 86,03% dari pagu anggaran, dan secara nominal turun -4,00% (ctc) dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Penurunan realisasi belanja Pemerintah terjadi pada komponen belanja APBN dan APBD Provinsi, sedangkan belanja APBD Kabupaten/Kota meningkat. Pertumbuhan realisasi belanja pada APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota secara berturut-turut adalah sebesar -9,80% (ctc), -10,12% (ctc), dan 3,49% (ctc). Penurunan belanja APBN disebabkan oleh belanja modal dan belanja barang. Sementara itu, kenaikan realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota didorong oleh realisasi belanja modal.
BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan IV 2025 sebesar 2,91% (yoy), lebih tinggi dari triwulan III 2025 (2,51%; yoy), namun masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Meningkatnya tekanan inflasi tersebut didorong oleh peningkatan permintaan pada Hari Raya Galungan-Kuningan dan periode Libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan kelompok inflasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok kesehatan. Secara spasial, Kota Denpasar mengalami inflasi tahunan (yoy) paling tinggi, sementara Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling rendah.
Selanjutnya pada triwulan I 2026, inflasi di Bali diperkirakan melandai dibandingkan realisasi inflasi triwulan IV 2025 dan tetap berada dalam sasaran inflasi sebesar 2,5±1% (yoy). Penurunan tekanan inflasi diprakirakan terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini sejalan dengan intensitas frekuensi hujan yang diprakirakan berkurang pada akhir triwulan I 2026 sehingga mendorong produksi hortikultura. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan diskon tarif angkutan udara pada periode HBKN Idulfitri dan adanya penurunan harga BBM nonsubsidi secara berturut-turut pada bulan Januari dan Februari 2026 yang juga menahan inflasi pada kelompok transportasi. Lebih lanjut, sinergi TPID di Bali dalam mengimplementasikan kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
BAB 4 PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan IV 2025 tetap terjaga dan melanjutkan tren pertumbuhan. Hal ini tercermin dari peningkatan penyaluran kredit, terutama pada sektor-sektor utama pendorong ekonomi Bali. Otoritas bersama perbankan di Bali terus berupaya menjaga momentum tersebut melalui optimalisasi fungsi intermediasi, dengan tetap memastikan risiko kredit tetap terkendali. Dengan kondisi ini, masih tersedia ruang yang cukup luas untuk mendorong penyaluran kredit, khususnya dalam rangka diversifikasi dan pemerataan pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan , pertumbuhan kredit korporasi cenderung melambat. Namun demikian, ekspansi bisnis masih didukung oleh pembiayaan eksternal utamanya di jangka menengah dan panjang. Tren ini sejalan dengan persepsi dunia usaha terhadap kualitas keuangan perusahaan, sebagaimana tercermin pada aspek likuiditas dan akses kredit berdasarkan hasil survei. Sementara itu, pertumbuhan kredit rumah tangga menunjukkan perlambatan, mengindikasikan preferensi konsumsi yang masih berhati-hati. Meski demikian, optimisme masyarakat tetap terjaga seiring pemulihan sektor pariwisata dan perkembangan pada sejumlah sektor nonpariwisata sehingga prospek pertumbuhan kredit ke depan masih terjaga.
Selanjutnya, kredit UMKM terus mencatatkan pertumbuhan dengan pangsa pembiayaan yang tetap tinggi. Peran UMKM menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga keberlanjutan perekonomian Bali secara keseluruhan. Ke depan, penguatan pembiayaan lintas sektor, khususnya pada sektor produktif di luar pariwisata, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.
BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali pada triwulan IV 2025 mencatat posisi net outflow sebesar Rp3,21 triliun. Sejalan dengan kuatnya momentum pertumbuhan ekonomi, kondisi net outflow tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan uang rupiah di masyarakat, terutama memasuki periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Perkembangan ini juga sejalan dengan kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2025 yang tumbuh tinggi, mencapai 5,86% (yoy).
Sementara itu, transaksi pada sistem pembayaran nontunai terus menunjukkan pertumbuhan yang solid. BI‑FAST tetap menjadi salah satu kanal yang paling diminati dalam transaksi digital. Peningkatan aktivitas ekonomi juga tercermin dari tumbuhnya transaksi ATM/debit, kartu kredit, serta Uang Elektronik (UE), disertai akselerasi penggunaan QRIS yang semakin meluas seiring meningkatnya adopsi digital di masyarakat.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai, sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan perluasan transaksi nontunai terus dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan komunitas lokal. Implementasi inisiatif tersebut melibatkan perbankan, tenaga pendidik, pelajar, serta masyarakat umum, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, tetapi juga mendorong perluasan inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem pembayaran di Bali.
BAB 6 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali menunjukkan peningkatan, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang solid pada triwulan IV 2025. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten membaik sejak Februari 2021 hingga November 2025. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan pertumbuhan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada LU Transportasi, Penyediaan Akmamin, Perdagangan, dan Konstruksi.
Lebih lanjut, secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Bali lebih baik dibandingkan nasional, tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih rendah dibandingkan nasional meski secara nilai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2025 mencatat kenaikan dan tetap berada di atas rata-rata nasional, mencerminkan kualitas hidup yang terus membaik.
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN BALI
Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,4–6,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan proyeksi PDB nasional 4,9-5,7% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh menguatnya kinerja LU Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, serta tetap solidnya kinerja LU Akomodasi, Makan dan Minum dan LU Transportasi dan Pergudangan. LU Pertanian diprakirakan tumbuh menguat utamanya sejalan dengan berlanjutnya program swasembada pangan dan semakin meluasnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih lanjut, Kinerja LU Konstruksi diprakirakan menguat seiring dengan tetap tingginya proyek konstruksi terkait sektor pariwisata, berlanjutnya proyek strategis multitahun, dan dimulainya proyek strategis nasional yakni konstruksi Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PSN PPN) Pengambengan. Kinerja LU terkait pariwisata tetap menjadi motor utama pertumbuhan, sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang didukung oleh bertambahnya rute penerbangan langsung dari/ke Bali, serta peningkatan kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai yang kini mampu menampung penumpang hingga 32 juta orang per tahun.
Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%. Sinergi antara Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha ke depannya terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi fondasi utama, serta inflasi yang tetap terkendali, Bali berada di jalur yang positif menuju pertumbuhan berkelanjutan pada masa mendatang.
