PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2023
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV 2023 secara tahunan meningkat menjadi 5,86% (yoy) dari triwulan sebelumnya 5,36% (yoy), terutama ditopang oleh Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Konstruksi, dan Perdagangan. LU Pertanian didorong musim panen raya beberapa komoditas, sementara LU Konstruksi didorong oleh realisasi proyek strategis pemerintah maupun swasta pada akhir tahun. Lebih lanjut, peningkatan kinerja LU Perdagangan dipengaruhi oleh peningkatan belanja dalam rangka persiapan Pemilu dan aktivitas konsumsi swasta pada periode Nataru. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh Konsumsi LNPRT dan Investasi. Secara keseluruhan tahun, perekonomian Bali meningkat terutama didorong dari peningkatan LU Akmamin dan Transportasi, seiring dengan berlanjutnya pemulihan aktivitas pariwisata pasca relaksasi mobilitas dan fenomena revenge tourism sepanjang 2023. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali didorong oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, dan Investasi.
PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja fiskal Provinsi Bali semakin meningkat, tercermin dari realisasi belanja Pemerintah yang tumbuh 20,37% (yoy) menjadi Rp39,99 triliun pada triwulan IV 2023, didorong oleh kenaikan realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota yang mencapai 50,23% (yoy). Sementara itu, realisasi pendapatan daerah 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali tumbuh sebesar 37,45% (yoy) menjadi Rp22,79 triliun, terutama didorong oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Bali (Kota Denpasar dan Kota Singaraja) pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,77% (yoy), tetap terjaga pada rentang sasaran 3±1%. Sebagian besar kelompok komoditas mengalami tekanan inflasi tahunan pada triwulan IV 2023, dengan andil inflasi tertinggi berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh kelompok Pendidikan serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara keseluruhan tahun, inflasi tahun 2023 sebesar 2,77% (yoy) melandai dibandingkan tahun 2022 (6,20%; yoy). Selanjutnya pada triwulan I 2024, tekanan inflasi tahunan diprakirakan akan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan permintaan pada rangkaian Hari Besar Keagamaan Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Ramadhan. Meski meningkat, inflasi diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%, didukung oleh upaya mitigasi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Kondisi stabilitas keuangan di Bali pada
triwulan IV 2023 masih terjaga tercermin pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
(DPK) yang masih tinggi dan penyaluran kredit yang semakin menguat. Pemulihan
ekonomi dan pariwisata Bali turut mendorong peningkatan penyaluran kredit yang
disertai penurunan risiko kredit dan pertumbuhan DPK masyarakat. Secara
spasial, penyaluran kredit dan penghimpunan DPK masih terkonsentrasi pada
daerah sentra pariwisata, namun apabila dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran
kredit dan DPK tumbuh lebih tinggi di daerah non-pariwisata. Lebih lanjut,
Inklusi keuangan juga mengalami peningkatan ditandai dengan meningkatnya
penyaluran kredit kepada UMKM, terutama pada Lapangan Usaha (LU) Akmamin,
Industri dan Perdagangan. Sementara itu, menguatnya pertumbuhan kredit kepada rumah
tangga terutama didorong oleh semakin tingginya penyaluran Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) dan Kredit Multiguna.
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Aliran uang kartal pada triwulan IV 2023 sesuai dengan pola seasonalnya menunjukkan posisi net outflow dari BI ke masyarakat melalui perbankan maupun penukaran langsung kas keliling. Hal ini seiring dengan momen HBKN Natal dan Libur Akhir Tahun, serta adanya penyaluran bantuan langsung tunai El-Nino. Sementara itu, transaksi pembayaran nontunai di Provinsi Bali melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi Provinsi Bali hingga triwulan IV 2023. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai dengan memperluas kolaborasi bersama berbagai stakeholders dan komunitas daerah salah satunya melalui implementasi program flagship “QRIS in One Island" yang melibatkan berbagai stakeholder dan komunitas masyarakat.
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang terus meningkat pada triwulan IV 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali menunjukkan tren perbaikan sejak Februari 2021, yang masih terus berlanjut hingga Agustus 2023. Sejalan dengan ini, kondisi kesejahteraan masyarakat Bali juga menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada posisi Maret 2023 serta membaiknya indeks NTP di Bali. Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2023 meningkat dan lebih tinggi dibandingkan nasional.
PROSPEK PEREKONOMIAN BALI TAHUN 2023
Perekonomian Bali pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh solid pada kisaran 5,00% – 5,80% (yoy), relatif stabil dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 5,71% (yoy). Dorongan pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan bersumber dari pertumbuhan kinerja LU terkait pariwisata. Selain itu, pertumbuhan LU Pertanian diprakirakan tetap positif seiring dengan membaiknya prakiraan musim panen raya, sementara kinerja LU Perdagangan diprakirakan meningkat seiring perbaikan daya beli masyarakat. Kinerja LU Konstruksi juga diprakirakan meningkat seiring dengan berlanjutnya realisasi proyek multiyears dan akan dimulainya beberapa proyek strategis.
Pada tahun 2024, tingkat inflasi Provinsi Bali diprakirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1 % (yoy) meski di tengah kenaikan tekanan permintaan dan berlanjutnya peningkatan harga beberapa komoditas global. Ke depan, tetap diperlukan langkah-langkah antisipatif yang strategis, dan kolaborasi antara Pemerintah, lembaga, dan pelaku usaha, dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama komoditas pangan strategis.
