BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV DAN FULL YEAR 2024
Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan IV 2024 menunjukkan kinerja yang tetap kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,19% (yoy). Meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,43% (yoy), namun mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan nasional. Dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin), didorong oleh tingginya pertumbuhan wisatawan mancanegara pada triwulan IV 2024 yang mencapai 17,65% (yoy). Sementara dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Ekspor Luar Negeri, sejalan dengan aktivitas pariwisata yang masih tinggi pada triwulan laporan.
Secara keseluruhan tahun, perekonomian Bali pada 2024 tetap tumbuh kuat kendati melambat dibandingkan tahun 2023. Ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,48% (yoy) pada 2024, lebih rendah dibanding capaian 2023 yang mampu tumbuh sebesar 5,71% (yoy). Dari sisi penawaran kinerja ekonomi Bali pada 2024 didorong oleh membaiknya kinerja LU Pertanian, meningkatnya kinerja LU Konstruksi, dan tetap kuatnya kinerja LU Akmamin. Pertumbuhan ekonomi Bali pada 2024 tertahan oleh melambatnya kinerja LU Perdagangan dan Transportasi. Dari sisi pengeluaran, ekonomi Bali pada 2024 didorong oleh menguatnya konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara itu, perlambatan pada konsumsi rumah tangga dan ekspor menahan kinerja ekonomi Bali.
BAB 2 PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
Pada triwulan IV 2024, kinerja fiskal Provinsi Bali semakin meningkat, tercermin dari total realisasi pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali yang tumbuh sebesar 15,45% (yoy), dari Rp48,00 triliun pada triwulan IV 2023 menjadi Rp55,42 triliun pada periode laporan. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut terjadi pada seluruh kategori fiskal, dengan peningkatan tertinggi pada pendapatan APBN (tumbuh 21,26%; yoy), disusul oleh APBD Provinsi (tumbuh 15,99%; yoy), dan APBD Kabupaten/Kota (tumbuh 10,59%; yoy). Peningkatan pendapatan tersebut didorong oleh kenaikan penerimaan pajak pada APBN, serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tingginya penerimaan pajak dan PAD sejalan dengan aktivitas pariwisata yang telah membaik dan upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penerapan pungutan wisatawan asing.
Peningkatan kinerja fiskal juga tercermin dari total realisasi belanja Pemerintah di Bali yang tumbuh 10,35% (yoy) dari Rp51,07 triliun menjadi Rp56,36 triliun. Capaian tersebut terutama didorong oleh realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota di Bali yang tumbuh 10,87% (yoy), didorong oleh realisasi belanja modal dan belanja operasi yang tinggi, masing-masing tumbuh 35,91% (yoy) dan 6,96% (yoy). Kinerja realisasi belanja yang tinggi juga didukung oleh realisasi belanja APBD Provinsi yang tumbuh 10,57% (yoy), terutama pada komponen belanja operasi (tumbuh 13,20%; yoy).
BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi di Provinsi Bali pada triwulan IV 2024 sebesar 2,34% (yoy) atau berada dalam sasaran 2,5±1%. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 2,67% (yoy). Penurunan tekanan inflasi tersebut seiring dengan melandainya permintaan masyarakat setelah rangkaian hari besar Galungan dan Kuningan di Bali, disertai dengan penyesuaian beberapa tarif komoditas yang diatur harganya oleh Pemerintah. Meski demikian, inflasi yang lebih rendah tertahan oleh meningkatnya inflasi pada beberapa komoditas pangan utama di tengah tantangan dinamika cuaca. Berdasarkan kelompok inflasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi, diikuti dengan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, meski tekanan inflasinya menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi tahunan, melanjutkan perkembangannya sejak triwulan I 2024. Inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 yang sebesar 2,34% (yoy) ini menurun apbila dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,77% (yoy). Penurunan tekanan inflasi dibandingkan tahun lalu didukung oleh perbaikan pasokan pangan seiring dengan kondisi cuaca yang membaik, disertai dengan melandainya kenaikan harga komoditas yang diatur Pemerintah.
Selanjutnya pada triwulan I 2025, tekanan inflasi tahunan diprakirakan meningkat didorong oleh permintaan masyarakat pada rangkaian Hari Besar Ramadhan, Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Idul Fitri. Meskipun demikian, inflasi diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%, didukung oleh langkah-langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota di Bali. Salah satu upaya TPID tersebut yaitu melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berfokus pada implementasi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi pangan, dan komunikasi yang efektif. Dengan kolaborasi tersebut, Provinsi Bali diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
BAB 4 PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada akhir tahun 2024 tetap kuat, meski menunjukkan kinerja yang melambat. Hal tersebut tercermin pada perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit. Momentum pemulihan sektor pariwisata, menjadi pendorong utama peningkatan kinerja perbankan, termasuk pertumbuhan DPK dan kredit, dengan risiko kredit yang tetap terkendali. Oleh karena itu, masih terdapat ruang optimalisasi penyaluran kredit khususnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah bukan berbasis pariwisata dan sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Kinerja sektor jasa keuangan semakin kuat, tercermin dari kontribusi LU Jasa Keuangan dan Asuransi, terutama dari aktivitas intermediasi perbankan. Namun, secara spasial, penyaluran kredit dan penghimpunan DPK masih terkonsentrasi pada daerah sentra pariwisata yaitu di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Hal ini menunjukkan perlunya dorongan optimalisasi akses keuangan dan pembiayaan dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi diantara daerah sentra pariwisata dan bukan sentra pariwisata.
Kendati pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan perlambatan, inklusi keuangan masih terjaga tercermin dari pangsa penyaluran pembiayaan kredit ke UMKM yang masih tinggi, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan ekonomi Bali secara keseluruhan. Ke depan, upaya dan strategi mendorong perluasan akses keuangan di daerah non-pariwisata menjadi kunci penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif.
BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Aliran uang kartal pada triwulan IV 2024 menunjukkan posisi net outflow dari Bank Indonesia ke masyarakat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai selama HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat pada periode tersebut.
Sementara itu, penguatan kinerja perekonomian juga mendorong transaksi sistem pembayaran non tunai yang terus tumbuh positif. Transaksi menggunakan instrumen uang elektronik menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Demikian pula, transaksi melalui QRIS yang tetap solid didorong oleh adopsi digitalisasi yang semakin luas. Namun, transaksi menggunakan kartu ATM/Debit dan kartu Kredit mengalami perlambatan, yang menunjukkan adanya tendensi perubahan preferensi konsumen ke metode pembayaran berbasis QRIS dan uang elektronik.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkomitmen untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai. Perluasan terhadap implementasi pembayaran secara nontunai terus dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai stakeholders dan komunitas daerah salah satunya melalui implementasi program “Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran (PARADISE)" yang melibatkan berbagai stakeholders mulai dari perbankan, guru, pelajar, dan komunitas masyarakat. Program ini tidak hanya mendorong efisiensi transaksi keuangan tetapi juga mendukung inklusi keuangan yang lebih luas dan semakin memperkuat ekosistem pembayaran di Bali.
BAB 6 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali terus menunjukkan peningkatan, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang solid pada triwulan IV 2024. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali yang konsisten membaik sejak Februari 2021 hingga Agustus 2024. Tren ini didukung oleh pembukaan lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada LU pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, serta real estate dan jasa lainnya.
Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada posisi terakhir yaitu September 2024. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan dan dampak kemiskinan di masyarakat. Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2024 mencatat peningkatan, dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN BALI
Perekonomian Bali pada tahun 2025 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,0–5,8% (yoy), diatas proyeksi PDB nasional yang berada pada kisaran 4,7-5,5% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja LU Pertanian, serta tetap solidnya kinerja LU terkait pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. LU Pertanian diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh prakiraan perbaikan cuaca pada keseluruhan tahun 2025. Di sisi lain, kinerja LU terkait pariwisata tetap menjadi motor utama pertumbuhan, dengan proyeksi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang diprakirakan tetap kuat. Peningkatan ini juga didukung oleh bertambahnya rute penerbangan langsung dari/ke Bali, serta peningkatan kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai yang kini mampu menampung penumpang hingga 32 juta orang per tahun.
Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 diprakirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%, meski di tengah kebijakan fiskal ekspansif oleh negara maju yang disertai tarif perdagangan yang tinggi dan berpotensi memberi tekanan inflasi global. Ke depan, kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha tetap diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi fondasi utama, serta inflasi yang tetap terkendali, Bali berada di jalur yang positif menuju pertumbuhan berkelanjutan pada masa-masa mendatang.
