​Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Secara ringkas, Perekonomian NTB pada triwulan IV 2024 mengalami kontraksi sebesar -0,50% (yoy). Dari sisi permintaan, kontraksi ekonomi NTB pada triwulan IV disebabkan oleh kontraksi ekspor sebesar -41,43% (yoy). Dari sisi penawaran, kontraksi LU Pertambangan sebesar -16,84% (yoy) menjadi penyebab utama kontraksi ekonomi NTB pada triwulan IV 2024.

Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian NTB tumbuh 5,30% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (1,80%, yoy), serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan wilayah Balinusra (5,04%, yoy) dan Nasional (5,03%, yoy). Peningkatan tersebut utamanya dikontribusikan oleh akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor, serta perlambatan impor dari sisi permintaan. Adapun dari sisi penawaran, peningkatan ekonomi NTB dikontribusikan oleh akselerasi kinerja LU Pertambangan dari kontraksi -10,39% (yoy) pada tahun 2023 menjadi tumbuh 11,66% (yoy) pada tahun laporan.

Keuangan Pemerintah

Secara nominal, realisasi pendapatan gabungan Pemerintah Pusat (APBN) dan Provinsi NTB (APBD) triwulan IV 2024 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun persentase realisasi pendapatan terhadap pagu anggaran tahun 2024 untuk APBN, APBD Provinsi NTB, dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 107,41%, 96,91% dan 96,16%. Sementara secara spasial, realisasi pendapatan Kabupaten/Kota terhadap pagu anggaran tahun 2024 tertinggi adalah Kabupaten Lombok Utara (104,64%) dan terendah Kabupaten Bima (82,37%). Di sisi lain, realisasi belanja gabungan Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB (termasuk kabupaten/kota) pada triwulan IV 2024 tercatat mengalami kenaikan, dengan realisasi sebesar Rp51.345,98 miliar atau 94,90% dari target. Secara spasial, persentase realisasi penyerapan belanja tertinggi adalah Kabupaten Lombok Barat (95,44%), sedangkan terendah yaitu Kabupaten Bima (80,31%).

Perkembangan Inflasi Daerah

Gabungan Kota Perhitungan Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV 2024 mengalami inflasi sebesar 1,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (1,77%; yoy). Inflasi tahunan utamanya bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya yang mengalami inflasi 7,69% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,44%.

Pada triwulan I 2025, tekanan inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan masuknya periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang berpotensi meningkatkan tekanan pada kelompok pangan strategis dan transportasi. Lebih lanjut, untuk keseluruhan tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran 2,5±1%.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja sistem keuangan Provinsi NTB pada triwulan IV 2024 masih tetap kuat, didorong pertumbuhan kredit investasi yang terakselerasi sebesar sebesar 75,57%. Perkembangan positif tersebut turut didukung oleh risiko yang terjaga, tercermin dari NPL yang masih berada pada threshold <5%. Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB mencapai Rp68,91 triliun atau tumbuh 9,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,32% (yoy).

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Provinsi NTB pada triwulan IV 2024 tercatat net outflow sebesar Rp0,77 triliun. Transaksi melalui sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp8,8 triliun dengan capaian volume sebesar 4.526 transaksi pada triwulan IV 2024.

 Sementara itu, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada periode laporan mencapai 64.067 Dokumen Keuangan Elektronik (DKE) dengan nominal mencapai Rp3,4 triliun. Lebih lanjut, penggunaan kanal pembayaran QRIS di wilayah Nusa Tenggara Barat terus tumbuh hingga triwulan IV 2024. Pertumbuhan terlihat dari jumlah merchant yang mencapai 340.408 merchant dan pengguna yang mencapai 479.554 pengguna pada Desember 2024.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Nusa Tenggara Barat (NTB) menurun dari 3,30% pada Februari 2024 menjadi 2,73% pada Agustus 2024 seiring dengan perbaikan ekonomi pada tahun 2024 yang dikontribusikan oleh sektor pertanian yang merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan yang dikontribusi oleh penurunan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan dari 12,91% pada Maret 2024 menjadi 11,91% pada September 2024.

Nilai Tukar Petani pada Desember 2024 meningkat 2,08 (ptp) dari September 2024, dipengaruhi oleh kenaikan indeks yang diterima petani (it) dan indeks yang dibayar petani (Ib). Secara sektoral, peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan tanaman hortikultura hingga 44,79 (ptp), serta kenaikan perkebunan rakyat dan perikanan.

Prospek Perekonomian Daerah

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif pada rentang 4,11% - 4,51% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB didorong oleh mulai beroperasinya smelter yang mendorong industri pengolahan di Provinsi NTB. Sejalan dengan hal tersebut, tetap positifnya konsumsi RT turut mendorong kinerja perekonomian provinsi NTB sejalan dengan kenaikan tingkat upah, aktivitas perekonomian yang terus membaik serta tingkat inflasi yang terkendali.

Lebih lanjut, tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, namun tetap terkendali. Melandainya tekanan inflasi terutama didorong oleh penyesuaian harga komoditas dibandingkan tahun sebelumnya (cth. Gabah & harga jual eceran rokok) serta potensi peningkatan permintaan pangan utama. Volatilitas harga komoditas global turut mendorong tingkat inflasi lebih tinggi di tahun 2025. Bank Indonesia Bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan sinergi dan koordinasi intensif, serta mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi NTB.