Perkembangan Makroekonomi Daerah
Perbaikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terus berlanjut pada triwulan IV 2024, dengan laju pertumbuhan tercatat 5,18% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,08%; yoy). Dari sisi penawaran, peningkatan tersebut terutama ditopang oleh kinerja pada sektor ekonomi utama yaitu dari LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi hasil pertanian di triwulan laporan, khususnya produksi padi seiring kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya yang masih terdampak fenomena El Nino.
Sementara itu, kinerja pada beberapa sektor ekonomi utama lainnya seperti LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi tetap tumbuh positif namun cenderung melambat.
Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 didorong oleh pertumbuhan pada komponen Ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta penurunan pada komponen Impor. Kenaikan pada komponen ekspor terutama ditopang oleh kenaikan ekspor antar daerah serta ekspor luar negeri untuk beberapa komoditas unggulan seperti besi dan baja, ikan dan udang serta kakao. Di sisi lain, Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan laporan tumbuh melambat serta Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi.
Keuangan Pemerintah Daerah
Realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sampai dengan triwulan IV 2024 menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan sampai triwulan laporan, telah terealisasi 98,33% dari pagu anggaran dengan nominal Rp9,99 triliun atau lebih tinggi dibandingkan realisasi di triwulan yang sama di 2023 sebesar 93,37% dengan nominal Rp9,52 triliun. Adapun, realisasi belanja sampai dengan triwulan laporan tercatat sebesar 97,48% dari pagu anggaran atau Rp9,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun 2023 sebesar 93,54% atau sebesar Rp9,48 triliun. Dengan perkembangan tersebut, APBD Prov. Sulsel sampai triwulan IV 2024 mencatat surplus sebesar Rp189,64 miliar, meningkat dibandingkan surplus tahun sebelumnya yang tercatat Rp44,11 miliar.
Di sisi lain, realisasi pendapatan dan belanja 24 Kabupaten/Kota di Sulsel hingga triwulan IV 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Lebih lanjut, penurunan realisasi belanja untuk keseluruhan 24 kabupaten/kota terutama dikontribusikan oleh penurunan belanja modal.
Sementara, kemandirian fiskal Sulawesi Selatan hingga triwulan IV 2024 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Hal ini tecermin dari meningkatnya rasio jumlah PAD seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 24 Kabupaten/Kota) terhadap total pendapatan.
Perkembangan Inflasi Daerah
Perkembangan harga secara umum di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan IV 2024 terkendali. Hal tersebut tecermin oleh inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat 1,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 (1,67% yoy) atau berada di bawah rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Inflasi yang terkendali didukung upaya dan langkah strategis dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel dalam menjaga pengendalian inflasi melalui implementasi program-program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif).
Inflasi tahunan pada triwulan IV 2024 terutama bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong tekanan inflasi komoditas emas perhiasan yang tetap tinggi serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan berbagai komoditas pangan strategis, seperti bawang merah, ikan layang, dan telur ayam ras. Inflasi juga disumbangkan oleh Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dipengaruhi kenaikan harga komoditas Nasi dengan Lauk sebagai dampak dari rambatan peningkatan harga pangan strategis dan peningkatan permintaan masyarakat pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi Kelompok Transportasi sejalan dengan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% yang berlangsung selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak 19 Desember 2024 s.d 3 Januari 2025.
Stabilitas Sistem Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Stabilitas sistem keuangan Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2024 tetap terjaga seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan. Penyaluran pinjaman ke sektor rumah tangga dan sektor korporasi masih tumbuh positif meski mencatat perlambatan. Di tengah perkembangan tersebut, kualitas kredit yang tecermin pada indikator Non Performing Loan (NPL) juga masih terjaga di bawah ambang batas 5%.
Pada triwulan IV 2024, kinerja perbankan mencatat perkembangan yang tidak lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Hal ini tecermin dari ROA (return on asset) yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, dari sisi efisensi operasional, justru mengalami perbaikan seiring dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sementara itu, penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM di Sulawesi Selatan mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Hal ini ditengarai terkait dengan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM seiring dengan rasio NPL (Non Performing Loan) yang sudah mendekati threshold 5%. Sejalan dengan hal tersebut, pembiayaan fintech mencatat pertumbuhan yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan risiko kelalaian penyelesaian kewajiban bayar yang tercatat juga meningkat pada triwulan laporan.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar 5,18% (yoy) pada triwulan IV 2024, indikator sistem pembayaran (SP) terutama SP ritel di Sulsel masih tumbuh stabil dengan kecukupan uang kartal yang dapat terjaga.
Kehadiran layanan BI-FAST dengan sejumlah keunggulannya menyebabkan penurunan nominal transaksi layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebesar 39,6% (yoy) menjadi Rp4,86 triliun pada triwulan IV 2024. Namun layanan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mencatatkan pertumbuhan 4,8% (yoy) atau mencapai Rp30,5 triliun.
Di sisi lain, adopsi pembayaran ritel terus bertumbuh pada triwulan IV 2024. Jumlah kartu ATM/D mencapai 10,4 juta keping (tumbuh 15,7%; yoy) sedangkan jumlah kartu kredit mencapai 391 ribu keping (tumbuh 6,6%; yoy). Namun nominal transaksi kartu kredit menurun 2,7% (yoy) dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) 2,3%. Hingga triwulan IV 2024, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 1,2 juta pengguna dengan nominal transaksi sebesar Rp3,3 triliun (meningkat 132%; yoy) dan volume 25,7 juta kali transaksi (meningkat 146%; yoy) pada triwulan IV 2024. Selain itu, nominal transaksi menggunakan Uang Elektronik tumbuh 19,2% (yoy).
Total transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) pada triwulan IV 2024 tumbuh 24,2% (yoy) menjadi Rp2,3 triliun. Dari sisi peredaran uang kartal, terjadi net outflow sebesar Rp2,36 triliun.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada periode September 2024 mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 711,77 ribu orang, atau turun 24,7 ribu orang dibandingkan posisi Maret 2024. Penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi pada penduduk yang tempat tinggal berada di pedesaan. Hal tersebut didukung oleh peningkatan kesejahteraan petani yang menujukkan peningkatan secara tahunan (yoy). Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2024 Sulawesi Selatan sebesar 119,57 meningkat 5,00% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sementara , kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan menunjukkan perbaikan dengan kenaikan nilai indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 65,66% pada Agustus 2023 menjadi 67,38% pada Agustus 2024. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2024 menunjukkan penurunan sebesar 0,14%. Lebih lanjut, membaiknya tingkat serapan tenaga kerja pascapandemi Covid-19 dan membaiknya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan baik dari sisi produksi dan dari sisi pengeluaran mendukung kenaikan TPAK.
Prospek Ekonomi Daerah
Ekonomi Sulsel pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh meningkat dibandingkan tahun 2024. Kondisi tersebut ditopang oleh kinerja investasi dan ekspor luar negeri yang tumbuh kuat, serta konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif. Daya beli masyarakat diperkirakan meningkat ditopang oleh adanya kenaikan UMP dan Pensiunan ASN, peningkatan bantuan sosial dan subsidi. Investasi diprakirakan tumbuh meningkat pada 2025 oleh karena perbaikan optimisme investor setelah berada pada kondisi wait and see pascapemilu. Dari sisi global, permintaan negara mitra dagang diprakirakan akan meningkat yang turut mendorong laju pertumbuhan ekspor Sulsel. Hal ini utamanya disebabkan oleh adanya prakiraan peningkatan kinerja ekonomi Jepang dan Uni Eropa pada 2025, sedangkan Amerika Serikat dan Tiongkok diprakirakan masih tumbuh kuat di 2025. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2024 diprakirakan didorong oleh peningkatan kinerja pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (PBE). Hal tersebut disebabkan oleh perbaikan dari sisi produksi yang didukung faktor cuaca yang lebih kondusif dan program swasembada pangan pemerintah. Lebih lanjut, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor (PBE) diperkirakan tumbuh meningkat pada tahun 2025, sejalan dengan perbaikan daya beli masyarakat.
Tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 diprakirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, namun tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi Nasional, yaitu 2,5±1% (yoy). Peningkatan terutama dipengaruhi oleh perbaikan daya beli masyarakat yang berpotensi mendorong permintaan yang lebih tinggi terhadap berbagai komoditas pangan maupun non pangan. Sebagai upaya stabilisasi harga, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi melalui TPID dengan kerangka 4K secara berkesinambungan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan stabil.
