​Sebagai sebuah wilayah administrasi, Sulawesi Selatan mendapatkan status provinsi secara resmi sejak 1964. Penetapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang sebelumnya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 1964. Sebelumnya, sejak tahun 1960, Sulawesi Selatan tergabung dengan Sulawesi Tenggara dalam satu provinsi dengan sebutan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara.

Pada 1971, sebutan Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan diubah menjadi Ujung Pandang, dan baru pada tahun 1999 nama Makassar dikembalikan menggantikan Ujung Pandang. Walaupun terjadi beberapa kali pergantian nama, namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah letak strategis geografi Makassar sejak ratusan tahun telah menjadikannya sebagai area transit bagi kegiatan perdagangan dan perhubungan untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). Keberadaan pelabuhan utama yang berperan sebagai pintu gerbang perhubungan laut dalam kegiatan ekspor/impor untuk wilayah KTI, diperkuat dengan kehadiran Bandar Udara Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno Hatta untuk memperlancar kegiatan distribusi barang dan orang.

Secara geografis, Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah timur, Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan. Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 45.764km2 dengan jumlah penduduk mencapai 8,75 juta tersebar pada 21 kabupaten dan 3 kota administratif. 

​Dari sisi lapangan usaha, pertanian masih menjadi kontributor terbesar bagi ekonomi Sulawesi Selatan, diikuti lapangan usaha perdagangan, industri pengolahan, serta konstruksi. Pariwisata juga merupakan sumber pertumbuhan baru dengan potensi yang besar di Sulawesi Selatan. Dari sisi ekspor, komoditas unggulan di Sulawesi Selatan adalah cokelat, perikanan termasuk udang dan rumput laut, serta nikel. Industri manufaktur untuk komoditas nikel di Sulawesi Selatan sampai saat ini menghasilkan tiga jenis produk, yakni nickel pig iron, nikel matte, dan feronikel. Ekspor produk nikel setengah jadi, yakni nikel matte dan feronikel, masih berada pada tren peningkatan.

Untuk komoditas udang, transformasi yang dilakukan perlu berorientasi memaksimalkan potensi yang tersedia. Melihat kondisi pasar udang dunia yang masih sangat menjanjikan, pemanfaatan lahan air payau dilakukan sebagai upaya peningkatan produksi, serta penerapan teknologi pada tambak-tambak tradisional dalam rangka meningkatkan produktivitas. Adapun untuk rumput laut, nilai ekspor agar dan karaginan terus meningkat sejak awal tahun 2018. Selain terus meningkatkan produktivitas budidaya rumput laut, ke depannya akan diterapkan konsep kawasan minapolitan

​Sektor pariwisata di Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki potensi yang cukup besar. Sulsel yang memiliki luas daratan 45.584,55km2 setara dengan 2,44% luas NKRI merupakan daerah yang memiliki keragaman budaya, topografi, keindahan alam, sehingga menjadikan keragaman daya tarik pariwisata Sulsel bagi wisman dan wisnus.  

Masyarakat Sulsel terdiri dari berbagai budaya, seperti Bugis, Makassar, Toraja, dan Luwu. Masing-masing suku memiliki karakteristik budaya khas, seperti tari-tarian, musik, pakaian adat. Karakteristik khas yang beraneka ragam ini merupakan salah satu daya tarik wisata unggulan di Sulsel.  

Topografi Sulsel juga beraneka ragam meliputi laut, pantai, gunung, batuan, dataran tinggi, sungai dan danau. Kondisi ini berpotensi menyajikan wisata alam diantaranya Pantai Tanjung Bira di Bulukumba, Rammang-Rammang di Maros, Kepulauan Spermonde di Makassar-Maros, dan Takabonerate di Selayar. 

​​Sebagai perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan, sebutan Kantor Bank Indonesia mengalami perubahan beberapa kali seiring dengan penyempurnaan struktur organisasi internal Bank Indonesia. Semula, kantor perwakilan itu disebut Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) Ujung Pandang kemudian diubah menjadi Kantor Bank Indonesia (KBI) Ujung Pandang pada 5 September 1996, dan ditetapkan menjadi salah satu dari tujuh koordinator KBI bersama Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Banjarmasin.

Pada 1 Januari 2000, KBI Ujung Pandang diubah menjadi Kantor Bank Indonesia dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan. Pada 2013, Kantor Bank Indonesia Makassar kembali diubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Wilayah I dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua; sedangkan wilayah koordinasinya meliputi kantor-kantor perwakilan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, pada 2016 Kantor Perwakilan Dalam Negeri BI Makassar diubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.​