PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Bencana hidrometeorologi, memperlambat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan IV 2025. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 1,69% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 3,36% (yoy). Perlambatan terjadi pada mayoritas Lapangan Usaha (LU) utama. Demikian pula dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada semua komponen kecuali ekspor yang mengalami kinerja positif. perlambatan lebih dalam tertahan oleh kinerja ekspor luar negeri yang tetap kuat.
Secara keseluruhan tahun 2025, perlambatan sejak awal tahun dan akselerasi perlambatan di triwulan IV menyebabkan perekonomian Sumatera Barat tumbuh 3,37% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,37% (yoy). Perlambatan terjadi pada hampir semua LU utama. Perlambatan lebih dalam tertahan oleh akselerasi pertumbuhan LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan sejalan dengan meningkatnya produksi padi dan tingginya permintaan CPO untuk tujuan ekspor. Dari sisi pengeluaran, kuatnya kinerja ekspor luar negeri menahan perlambatan ekonomi lebih dalam. Lebih lanjut, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi seiring dengan realokasi anggaran, di tengah terbatasnya realisasi investasi swasta dan pemerintah. Sementara itu, rumah tangga cenderung menahan konsumsi di tengah ketidakpastian.
KEUANGAN PEMERINTAH
Sejalan dengan penurunan pagu APBD, realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Realisasi pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat maupun Kota/Kabupaten triwulan IV 2025 tercatat terkontraksi berturut-turut 5% (yoy) dan 13% (yoy) lebih dalam dari kontraksi di triwulan III yang sebesar berturut-turut 4% (yoy) dan 7% (yoy). Meski demikian, dari sisi belanja, walaupun terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, belanja pemerintah, kecuali belanja provinsi di triwulan IV relatif membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat belanja pemerintah provinsi, gabungan kota/kabupaten, serta belanja pemerintah pusat di daerah berturut terkontraksi 8% (yoy), 3% (yoy), dan 13% (yoy), dibandingkan realisasi triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 7% (yoy), 5% (yoy), dan 14% (yoy).
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Inflasi Sumatera Barat triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 4,22% (yoy). Kenaikan inflasi terutama dipicu bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025. Bencana tersebut merusak lahan pertanian di daerah sentra serta memutus akses jalan dan jalur distribusi, sehingga mendorong lonjakan harga komoditas pangan utama seperti cabai, bawang merah, dan beras. Selain itu, kerusakan infrastruktur juga menyebabkan penyesuaian tarif angkutan antar kota dan meningkatkan biaya distribusi. Dalam rangka meredam tekanan pascabencana, Pemerintah Pusat dan Daerah serta TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota memperkuat sinergi melalui berbagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan pasokan dan menjaga stabilitas inflasi secara berkelanjutan.
PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, DAN UMKM
Kondisi sektor keuangan di wilayah Sumbar membaik di triwulan IV 2025, ditandai dengan membaiknya fungsi intermediasi meski belum cukup optimal, membaiknya kapasitas pembiayaan dan likuiditas perbankan, serta kualitas kredit/pembiayaan yang terjaga. Penyaluran kredit/pembiayaan di Sumatera Barat hingga triwulan IV 2025 masih terbatas di tengah kontraksi penyaluran kredit pada sektor korporasi, meskipun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu penyaluran kredit/pembiayaan kepada rumah tangga dan UMKM melanjutkan tren perlambatan yang lebih dalam. Di tengah perbaikan ini, kualitas kredit/pembiayaan terjaga pada kisaran 2,4% di bawah batas 5%. Dari sisi likuiditas perbankan, meski masih memiliki ketergantungan sumber pendanaan dari luar Sumbar yang terindikasi dari Tingkat LDR di atas 100%, penghimpunan dana perbankan mengalami peningkatan laju pertumbuhan ditopang oleh peningkatan pertumbuhan Giro dan Tabungan.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Aktivitas sistem pembayaran melambat di triwulan IV. Perlambatan terutama terjadi pada segmen transaksi besar (wholesale) selaras dengan perlambatan pada aktivitas perdagangan dan industri. Sementara pada segmen retail, aktivitas sistem pembayaran tetap tumbuh. Pada segmen transaksi besar, transaksi RTGS terus mengalami perlambatan. Demikian juga dengan sistem pembayaran ritel non-tunai seperti BI-FAST, SKNBI, dan transaksi melalui QRIS. Sementara itu, instrumen pembayaran berbasis kartu seperti kartu kredit dan atm/debit masih menunjukkan peningkatan pertumbuhan.
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH
Kondisi ketenagakerjaan sampai dengan pertengahan tahun 2025 di Sumatera Barat secara keseluruhan menunjukkan perbaikan, tercermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 71,34% serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 5,62% meskipun masih di atas rata-rata TPT nasional (4,85%). Sebagian besar tenaga kerja di Sumatera Barat bekerja di lapangan usaha pertanian sebesar 35,62% yang mengalami peningkatan pada Agustus 2025. Lebih lanjut, sebagian besar pekerja masih didominasi sektor informal (64,34%).
Mengacu pada data Agustus 2025, kesejahteraan petani Sumatera Barat mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh subsektor hortikultura dan tanaman pangan sejalan dengan peningkatan harga jual komoditas. Di sisi lain, subsektor perkebunan rakyat justru mencatatkan penurunan dari 159,32 menjadi 157,40. Namun demikian perkebunan masih menjadi lapangan usaha dengan pendapatan tertinggi . Sementara subsektor perikanan masih dalam kondisi defisit, namun mengalami perbaikan dari 97,73 pada triwulan II 2025 menjadi 99,28 pada triwulan III 2025. Secara umum, peningkatan NTP didorong oleh laju peningkatan harga diterima petani (It) yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan harga dibayar petani (Ib).
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2026 diprakirakan tumbuh solid pada kisaran 3,79 - 4,59% (yoy), terutama didorong oleh penguatan permintaan domestik seiring membaiknya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya kinerja belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga diperkirakan terus menguat didorong kenaikan UMP, penyaluran berbagai program bantuan sosial dan program prioritas pemerintah, serta kembali pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana. Belanja pemerintah juga diproyeksikan lebih tinggi, baik melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur maupun melalui penyesuaian remunerasi serta penambahan SDM. Meski demikian perlu diwaspadai beberapa risiko ke depan, diantaranya berlanjutnya ketidakpastian global yang berpotensi berdampak pada permintaan ekspor serta risiko terjadinya bencana.
Laju inflasi Sumatera Barat tahun 2026 diprakirakan menurun dan kembali stabil dalam rentang sasaran 2,5 ± 1% (yoy), seiring sinergi berbagai pihak dalam percepatan pemulihan pascabencana. Perbaikan lahan produktif, infrastruktur pertanian, akses jalan, dan jalur distribusi diproyeksikan mendorong normalisasi pasokan pangan strategis. Secara musiman, tekanan inflasi akan tetap terjadi pada momen-momen HBKN, masa tanam, dan akhir tahun serta berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan. Meski demikian perlu diwaspadai beberapa risiko diantaranya eskalasi situasi global yang berdampak pada kenaikan harga emas perhiasan, komoditas global dan harga energi, serta faktor cuaca dan bencana yang mungkin terjadi. Untuk memastikan inflasi 2026 tetap berada dalam sasaran, TPID Sumatera Barat berkomitmen memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
