Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
Perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,20% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,35% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan terutama dipengaruhi oleh normalisasi konsumsi rumah tangga pasca HBKN Ramadan dan Idulfitri, penurunan konsumsi barang tahan lama, serta melambatnya konsumsi pemerintah seiring penurunan realisasi STIK Program Makan Bergizi Gratis. Namun demikian, perlambatan lebih lanjut tertahan oleh peningkatan kinerja ekspor dan investasi. Ekspor tumbuh lebih tinggi didorong oleh peningkatan nilai ekspor CPO sejalan dengan kenaikan harga CPO global, sementara PMTB meningkat ditopang oleh realisasi investasi pemerintah dan swasta, khususnya pada proyek jalan dan jembatan serta pembangunan gedung SPPG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan terutama bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Industri Pengolahan; serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kinerja LU Pertanian melambat sejalan dengan perlambatan produksi kelapa sawit serta kontraksi produksi perikanan dan tanaman pangan. Kondisi tersebut turut berdampak pada melambatnya produksi CPO dan turunannya serta aktivitas distribusi dan perdagangan. Selain itu, penurunan penjualan kendaraan bermotor turut menahan kinerja LU Perdagangan. Di sisi lain, LU Konstruksi dan LU Administrasi Pemerintahan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, masing-masing didukung oleh peningkatan belanja modal pemerintah dan pembayaran gaji ke-13 ASN.
Secara regional, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berada pada peringkat kelima di Pulau Sulawesi. Seluruh provinsi di Sulawesi tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan II 2026, dengan Gorontalo mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,20% (yoy). Secara agregat, perekonomian Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 5,53% (yoy), melambat dari 6,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29% (yoy).
Perkembangan Inflasi Daerah
Inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Barat pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 2,94% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh berakhirnya base effect normalisasi tarif listrik serta penurunan harga emas global yang mendorong penyesuaian harga emas perhiasan. Selain itu, melandainya inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut didukung oleh peningkatan pasokan sejumlah komoditas pangan seiring periode panen dan normalisasi aktivitas nelayan.
Namun demikian, penurunan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh meningkatnya tekanan pada beberapa kelompok, terutama Transportasi, Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, serta Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga. Peningkatan tersebut secara umum dipengaruhi oleh kenaikan biaya input dan operasional, pengadaan barang dan komponen impor, serta biaya distribusi dan logistik. Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan tekanan inflasi terutama terjadi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; serta Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Pembiayaan Daerah
Stabilitas keuangan sektor rumah tangga di Sulawesi Barat pada Triwulan II 2026 secara umum tetap terjaga, meskipun pola konsumsi masyarakat cenderung lebih selektif. Hal ini tercermin dari keyakinan konsumen yang masih berada pada level optimis serta likuiditas rumah tangga yang tetap kuat, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) perseorangan tumbuh meningkat dan tetap menjadi sumber utama penghimpunan dana perbankan daerah. Dominasi instrumen tabungan menunjukkan preferensi masyarakat terhadap instrumen yang likuid di tengah kehati-hatian dalam pengeluaran nonpokok. Dari sisi pembiayaan, kredit konsumsi tetap tumbuh positif dengan KPR dan KKB menjadi penopang utama, sementara kualitas kredit rumah tangga secara agregat masih terjaga dengan NPL berada di bawah ambang batas 5%.
Pada sektor korporasi, intermediasi perbankan mengalami penguatan yang terutama didorong oleh peningkatan pembiayaan pada sektor Pertanian dan Perikanan serta Industri Pengolahan. Kebutuhan modal kerja untuk pembelian hasil pertanian, siklus produksi padi, serta investasi fasilitas dan peralatan pascapanen menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan kredit korporasi. Namun demikian, kualitas kredit korporasi masih perlu dicermati meskipun NPL menunjukkan perbaikan, mengingat rasionya masih berada di atas ambang 5%, terutama pada beberapa sektor utama seperti Pertanian dan Perikanan, Konstruksi, dan Industri Pengolahan.
Secara keseluruhan, fungsi intermediasi perbankan Sulawesi Barat pada Triwulan II 2026 menunjukkan penguatan. Pertumbuhan kredit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama ditopang oleh kredit investasi dan konsumsi, sementara DPK dan aset perbankan tetap tumbuh positif. Dari sisi spasial, penyaluran kredit semakin tersebar dengan peningkatan pangsa kredit di Pasangkayu, meskipun kualitas kredit di Mamuju masih perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, pembiayaan UMKM masih mengalami kontraksi secara tahunan, namun menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dan disertai peningkatan pangsa terhadap total kredit.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah
Transaksi pembayaran tunai di Sulawesi Barat pada Triwulan II 2026 mencatat net outflow sebesar Rp356 miliar, sejalan dengan kebutuhan penarikan uang kartal yang masih lebih tinggi dibandingkan setoran perbankan ke Bank Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan outflow menurun sebesar 21,27% (qtq) dan terkontraksi 9,83% (yoy), terutama dipengaruhi normalisasi kebutuhan uang tunai pasca Ramadan dan Idulfitri serta semakin luasnya penggunaan kanal pembayaran non-tunai. Dalam rangka menjaga kualitas uang beredar, Bank Indonesia tetap melaksanakan kegiatan penukaran dan penerapan clean money policy, dengan setoran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) pada Triwulan II 2026 meningkat menjadi Rp4,15 miliar.
Dari sisi pembayaran non-tunai, perkembangan transaksi menunjukkan kinerja yang beragam. Nominal transaksi SKNBI meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara transaksi BI-RTGS tercatat sebesar Rp830 miliar atau turun 44,02% (qtq). Di sisi lain, akseptasi pembayaran digital melalui QRIS terus meningkat, tercermin dari jumlah merchant yang mencapai 121.699 merchant, dengan nilai transaksi sebesar Rp357,33 miliar dan volume sebanyak 3,51 juta transaksi, masing-masing tumbuh 11,72% dan 39,39% (qtq). Perkembangan tersebut turut didukung oleh penambahan 8.213 pengguna baru QRIS selama Triwulan II 2026.
Transaksi menggunakan instrumen pembayaran non-tunai lainnya juga tetap tinggi. Nominal transaksi kartu ATM/debit tercatat sebesar Rp7,90 triliun, meningkat 1,75% (qtq), sementara transaksi kartu kredit meningkat 29,09% (qtq) menjadi Rp21,77 miliar. Di sisi lain, nominal transaksi uang elektronik menurun sebesar 38,85% (qtq) menjadi Rp172,04 miliar. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai di tengah menurunnya kebutuhan uang kartal masyarakat pasca periode HBKN.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan dan keyakinan konsumen di Sulawesi Barat pada Triwulan II 2026 menunjukkan moderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari menurunnya indeks penghasilan konsumen serta ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan enam bulan ke depan, sejalan dengan perlambatan aktivitas pada beberapa sektor usaha. Namun demikian, kondisi ketenagakerjaan secara umum masih cukup terjaga. Jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja tetap meningkat, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 menurun menjadi 2,93% dari 3,17% pada Februari 2025. Penyerapan tenaga kerja meningkat terutama pada sektor industri serta jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, sedangkan sektor pertanian dan perdagangan mengalami penurunan. Selain itu, tenaga kerja formal mengalami peningkatan meskipun struktur ketenagakerjaan Sulawesi Barat masih didominasi oleh sektor informal.
Kesejahteraan petani di Sulawesi Barat pada Triwulan II 2026 mengalami penurunan, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurun menjadi 121,50 dari 123,96 pada triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya indeks harga yang diterima petani di tengah meningkatnya indeks harga yang dibayar, terutama pada subsektor perikanan, tanaman perkebunan rakyat, dan pembudidaya ikan. Namun demikian, subsektor hortikultura mencatat peningkatan kesejahteraan seiring kenaikan harga yang diterima petani, khususnya pada komoditas jeruk, nanas, semangka, dan jahe. Subsektor tanaman pangan, peternakan, dan nelayan juga turut menahan penurunan NTP yang lebih dalam.
Tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat pada Maret 2026 tercatat menurun menjadi 10,00%, dibandingkan Maret 2025 sebesar 10,41%. Penurunan tersebut terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan dan diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,79% (yoy). Di sisi lain, garis kemiskinan mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi makanan dan nonmakanan. Sementara itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin menyempit.
Prospek Ekonomi Daerah
Kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,90%–5,90% (yoy), dengan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,36% (yoy). Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Sulawesi Barat diprakirakan terutama ditopang oleh peningkatan Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara itu, Konsumsi Rumah Tangga diprakirakan tetap tumbuh positif namun melambat, antara lain dipengaruhi oleh risiko penurunan pendapatan petani akibat replanting sawit dan potensi El Nino. Komponen Ekspor Luar Negeri juga diprakirakan melambat sejalan dengan perlambatan permintaan global serta penyesuaian produksi CPO dan produk turunannya terhadap permintaan ekspor.
Dari sisi penawaran, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan diprakirakan mengalami moderasi pertumbuhan. Perlambatan LU Pertanian terutama dipengaruhi oleh replanting sawit, risiko El Nino, dan keterbatasan produksi perikanan, sedangkan LU Industri Pengolahan dipengaruhi oleh penyesuaian produksi CPO dan turunannya sejalan dengan dinamika permintaan ekspor, perkembangan geopolitik, serta kebijakan ekspor satu pintu. Di sisi lain, LU Konstruksi diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh keberlanjutan proyek infrastruktur, pembangunan fasilitas program strategis pemerintah, serta rencana investasi pada sektor pengolahan. LU Administrasi Pemerintahan juga diprakirakan meningkat seiring realisasi belanja pegawai dan pelaksanaan program pemerintah di daerah.
Tingkat inflasi Sulawesi Barat tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1%, dengan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Dari sisi global, tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dunia, ketidakpastian geopolitik, dan risiko imported inflation. Dari sisi domestik, tekanan inflasi bersumber dari potensi gangguan pasokan pangan, peningkatan permintaan pada periode HBKN, serta perkembangan harga sejumlah komoditas nonpangan. Namun demikian, optimalisasi penyaluran beras SPHP, perbaikan pasokan pangan pada semester II, serta tren harga minyak dunia yang cenderung menurun diprakirakan dapat menahan tekanan inflasi yang lebih tinggi.
