Perkembangan Makroekonomi Daerah
Perekonomian Wilayah Papua pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 10,79% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,27% (yoy). Percepatan pertumbuhan pada triwulan laporan disebabkan oleh melonjaknya kinerja LU pertambangan yang merupakan LU utama Papua akibat peningkatan ore grade tembaga dan emas yang lebih tinggi dari prakiraan.
Pada keseluruhan tahun 2023, perekonomian Wilayah Papua tetap tumbuh kuat, dengan sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin beragam. Pada tahun 2023, ekonomi Papua tumbuh sebesar 5,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% (yoy). Kinerja sektor nontambang, salah satu indikator beragamnya sumber pertumbuhan, tetap tumbuh kuat sejalan dengan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Desember 2022 dan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia pada Juni 2023.
Realisasi pendapatan APBN di wilayah Papua pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 72,88% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -9,30% (yoy). Percepatan pertumbuhan didorong oleh seluruh komponen, terutama Pajak Perdagangan Internasional yang tumbuh sebesar 233,98% (yoy). Secara keseluruhan tahun, realisasi pendapatan APBN di wilayah Papua tahun 2022 tumbuh sebesar 3,00% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 30,27% (yoy).
Realisasi APBN belanja Pemerintah Pusat pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 13,68% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 1,13% (yoy). Percepatan pertumbuhan didorong oleh Belanja Barang sejalan dengan berlanjutnya dukungan operasional kegiatan pemerintahan di DOB serta persiapan logistik Pemilu. Sepanjang tahun 2022, realisasi APBN belanja Pemerintah Pusat juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,40% (yoy), berbalik arah dari tahun sebelumnya sebesar -9,09% (yoy).
Realisasi APBN TKDD pada triwulan IV 2023 terkontraksi sebesar 26,06% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 38,64% (yoy). Kontraksi disebabkan oleh mayoritas komponennya, antara lain realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Sejalan dengan kondisi tersebut, realisasi APBN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) keseluruhan tahun tercatat sebesar -5,84% (yoy) pada tahun 2023, berbalik arah dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 9,86% (yoy).
Pendapatan APBD pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp52,93 triliun atau tumbuh negatif 5,62% (yoy). Di sisi lain, belanja daerah terkontraksi 13,87% (yoy) di tengah realisasi nya terhadap pagu yang mencapai 95,94%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Perkembangan Inflasi Daerah
Secara umum, tingkat inflasi di wilayah Papua pada triwulan IV 2023 meningkat dibandingkan dibandingkan dengan triwulan III 2023. Peningkatan Tingkat inflasi ini dipengaruhi peningkatan permintaan menjelang perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru. Kelompok penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok transportasi. Sementara itu, inflasi komoditas, beras, dan aneka cabai relatif sangat tinggi sebagai dampak dari fenomena yang menghambat produktivitas produksi. Sementara itu, tingginya inflasi komoditas aneka rokok sejalan dengan peningkatan tarif (cukai hasil tembakau) CHT sebesar 10% pada awal tahun 2023 dan awal tahun 2024. Pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia bersama dengan TPIP dan TPID dilakukan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) selama triwulan IV 2023. Beberapa program pengendalian inflasi antara lain Gerakan Pasar Murah (GPM), dan sidak pasar, serta kerjasama pendistribusian dan pemasaran dari hasil pertanian dan peternakan.
Stabilitas Keuangan Daerah
Stabilitas Keuangan Daerah di Provinsi Papua pada triwulan IV 2023 terus terjaga tercermin dari NPL yang masih dibawah 3%. Kredit pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan terutama didorong oleh pertumbuhan kredit investasi dan konsumsi yang tumbuh masing-masing sebesar 28,35% (yoy) dan 4,71% (yoy). Penyaluran kredit konsumsi didorong pertumbuhan kredit kendaraan bermotor. Kredit UMKM tetap tumbuh positif sejalan dengan terjaganya optimisme masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kualitas penyaluran kredit korporasi dan UMKM tetap terjaga dengan menunjukkan tren penurunan NPL.
Penghimpunan DPK pada triwulan laporan juga tumbuh sebesar 2,28% (yoy). Pertumbuhan terjadi pada komponen giro dan tabungan, sementara deposito mengalami kontraksi. Peningkatan tabungan sejalan dengan tren peningkatan suku bunga acuan. Selain tabungan, komponen giro turut mengalami pertumbuhan terutama pada giro sektor korporasi dan pemerintah.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Transaksi SKNBI di Papua pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp2,79 triliun atau mengalami kontraksi sebesar -16,11% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi transaksi SKNBI di Papua diperkirakan menunjukkan peningkatan penggunaan transaksi nontunai lainnya, seperti penggunaan QRIS, BI-FAST, maupun mobile banking.
Pada triwulan IV 2023, tercatat 177.268 merchant QRIS yang telah terdaftar atau meningkat sebesar 34,81% (yoy). Hingga saat ini, pengguna baru QRIS di Provinsi Papua telah mencapai 200.326 pengguna atau tumbuh sebesar 99,06% (yoy).
Aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua pada triwulan IV 2023 kembali menunjukan posisi net outflow sebesar Rp6,37 triliun, sesuai dengan pola historis triwulanannya. Bank Indonesia berkomitmen untuk menyediakan uang dengan jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Penyerapan tenaga kerja masih di dominasi oleh sektor LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 68,05% (yoy). Berdasarkan tingkat SBT (Saldo Bersih Tertimbang) LU Pertambangan dan Penggalian menyerap tenaga kerja tumbuh paling tinggi sebesar 1,32% (yoy) per Agustus 2023.
Per Desember 2023, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Papua mencapai 101,85 atau mengalami peningkatan 2,58% (yoy). Nilai tersebut mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani di Papua pada periode Oktober 2023 – Desember 2023.
Pertumbuhan perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2024 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,30 – 5,70% (yoy). Peningkatan output lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada tahun 2024 masih menjadi penopang pertumbuhan perekonomian Wilayah Papua dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Perbaikan output pada sektor nontambang Wilayah Papua diprakirakan masih terus berlanjut. Kinerja konsumsi rumah tangga diprakirakan dapat terus tumbuh tinggi didorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sejalan dengan peningkatan UMP sebesar 4,13% (yoy) pada tahun 2024.
Inflasi gabungan 3 kota IHK di Wilayah Papua (Kota Jayapura, Kab. Merauke, dan Kab. Mimika) pada tahun 2024 diprakirakan berada pada rentang target inflasi nasional tahun 2024, yaitu 2,5 ± 1% (yoy), seiring dengan semakin kuatnya sinergi dan intensitas pelaksanaan pengendalian inflasi melalui GNPIP, tekanan harga yang bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau diprakirakan akan mereda. Untuk menjaga inflasi inti tetap terkendali, Bank Indonesia telah menetapkan suku bunga BI Rate sebesar 6,00% pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Februari 2024. Selain itu, prakiraan pelemahan tekanan harga pada komoditas energi juga turut meredakan tekanan inflasi.
