EKONOMI MAKRO REGIONAL
Pada triwulan II 2026, perekonomian Papua Barat tumbuh sebesar 3,41% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 4,64% (yoy) serta berada di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 5,29% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 19,57% (yoy) serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 10,20% (yoy), sejalan dengan optimalnya realisasi belanja APBN dan APBD pada periode laporan serta berlanjutnya proyek infrastruktur pendukung produksi LNG di Teluk Bintuni. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tetap ditopang oleh LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalian, yang masing-masing tumbuh sebesar 3,86% (yoy) dan 3,19% (yoy) sehubungan dengan produksi LNG di Papua Barat, meski terdapat perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya seiring adanya kegiatan pemeliharaan (maintenance) fasilitas produksi pada Juli 2026.
Sejalan dengan Papua Barat, perekonomian Papua Barat Daya pada triwulan II 2026 turut tumbuh melambat. Pada periode laporan, pertumbuhan tercatat sebesar 2,82% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 4,16% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang masing-masing tumbuh sebesar 17,65% (yoy) dan 4,21% (yoy), didukung oleh optimalisasi realisasi belanja pemerintah daerah serta pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meningkatkan konsumsi secara umum. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama ditopang oleh LU Konstruksi yang tumbuh sebesar 7,78% (yoy) sejalan dengan pembangunan fasilitas pemerintahan provinsi baru. Sementara itu, kinerja LU unggulan yaitu Industri Pengolahan tumbuh lebih moderat sebesar 2,26% (yoy) seiring berkurangnya pasokan bahan baku perikanan akibat gelombang tinggi yang menahan aktivitas melaut nelayan.
INFLASI
Lebih lanjut, berdasarkan kota pembentuk IHK di Provinsi Papua Barat, laju inflasi di Kabupaten Manokwari tercatat sebesar 6,99% (yoy), sebagaimana Kabupaten Manokwari saat ini menjadi satu-satunya kota pembentuk IHK di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, inflasi di Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili oleh tiga kota pembentuk IHK yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan pada triwulan II 2026 masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 6,12% (yoy), 3,07% (yoy), dan 2,36% (yoy).
Dalam rangka pengendalian inflasi, TPID di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), sidak pasar, fasilitasi subsidi ongkos angkut, koordinasi intensif pasokan dan distribusi, penguatan kapasitas kelembagaan (capacity building), pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID, serta akselerasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Berbagai upaya tersebut dilaksanakan untuk menjaga inflasi tetap kembali ke rentang sasaran inflasi yang sebesar 2,5%±1% (yoy).
PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
Pada triwulan II 2026, kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya secara umum masih menunjukkan tren positif dan stabil yang mencerminkan berlanjutnya peran sektor perbankan dalam mendorong aktivitas ekonomi. Penyaluran kredit pada triwulan II 2026 di Papua Barat dan Papua Barat Daya masing-masing tercatat tumbuh sebesar 3,00% (yoy) dan 4,33% (yoy). Hal ini menggambarkan optimisme dan kestabilan baik dari sisi pelaku usaha maupun rumah tangga dalam memanfaatkan pembiayaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.
Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Papua Barat terekam masih mengalami pertumbuhan yang positif, yakni sebesar 8,48% (yoy) meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 12,26% (yoy). Kontras dengan hal tersebut, penghimpunan DPK di Papua Barat Daya terekam mengalami kontraksi -3,27% (yoy). Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perbankan untuk dapat memperkuat kepercayaan masyarakat melalui inovasi produk simpanan dan peningkatan literasi keuangan untuk peningkatan akses ke perbankan. Ke depan, dengan sinergi antara otoritas, pelaku usaha, dan masyarakat, serta semakin pulihnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, kinerja intermediasi perbankan di kedua provinsi tersebut diprakirakan akan terus mengalami perbaikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan II 2026, kinerja sistem pembayaran di Papua Barat dan Papua Barat Daya terjaga kuat. Pada sistem pembayaran tunai, peredaran uang Rupiah yang keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan aliran uang masuk (net outflow) dengan total sebesar Rp163,94 miliar. Net outflow tersebut utamanya didukung oleh kinerja konsumsi rumah tangga maupun pemerintah seiring dengan penyaluran bansos, dana desa, maupun belanja pemerintah secara umum.
Sejalan dengan sistem pembayaran tunai, transaksi nontunai ritel di Papua Barat dan Papua Barat Daya turut terekam mengalami peningkatan. Tingkat penggunaan QRIS terus meluas yang tercermin dari peningkatan akseptasi masyarakat dan merchant, dimana pada periode laporan pengguna aktif QRIS di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya tercatat sebanyak 129.891 pengguna atau terdapat penambahan pengguna baru sebesar 16,08% (yoy). Pertumbuhan pengguna baru tersebut turut diikuti oleh peningkatan akseptasi merchant QRIS yang tercatat meningkat sebesar 14,24% (yoy) atau menjadi sebanyak 125.765 merchant. Namun demikian, perluasan akseptasi tersebut belum diikuti oleh peningkatan volume dan nominal transaksi QRIS yang tercatat mengalami kontraksi pada periode laporan. Pada triwulan II 2026, volume transaksi QRIS di Papua Barat dan Papua Barat Daya masing-masing mengalami kontraksi sebesar -45,24% (yoy) dan -14,16% (yoy). Sejalan dengan volume, nominal transaksi QRIS di Papua Barat dan Papua Barat Daya juga mencatatkan penurunan masing-masing sebesar -33,91% (yoy) dan -15,06% (yoy). Dalam hal ini, diperlukan fokus penguatan strategi untuk mendorong peningkatan transaksi QRIS selaras dengan tetap memperluas basis pengguna dan merchant.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur fast payment, pemanfaatan BI-FAST turut terekam mengalami pertumbuhan signifikan. Volume dan nominal transaksi BI-FAST tercatat masing-masing tumbuh sebesar 50,66% (yoy) dan 49,99% (yoy). Adapun peningkatan pertumbuhan transaksi sistem pembayaran nontunai ritel pada umumnya sejalan dengan meningkatnya integrasi kanal digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan II 2026 secara umum mengalami perbaikan yang tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan meskipun masih terdapat ruang pengembangan kesejahteraan lebih lanjut pada beberapa indikator lainnya. Berdasarkan rilis data Maret 2026, tingkat kemiskinan secara tahunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 18,68% dan 16,49%. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut turut diikuti dengan penurunan gini ratio khususnya di Papua Barat Daya sebesar 0,001 menjadi 0,362 poin secara yoy. Di sisi lain, pada periode laporan gini ratio Papua Barat justru tercatat meningkat sebesar 0,010 poin menjadi 0,384 poin secara yoy. Lebih lanjut, kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) di Papua Barat dan Papua Barat Daya juga mengalami penurunan secara tahunan pada triwulan II 2026. Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua Barat menurun sebesar -1,05% (yoy) sementara NTP di Papua Barat Daya turun sebesar -0,67% (yoy). Namun demikian, NTP di Papua Barat masih berada di atas level 100 poin, yang menunjukan bahwa perolehan hasil panen oleh petani masih lebih tinggi dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan selama kegiatan produksi.
Pada dimensi ketenagakerjaan, secara umum juga terjadi perbaikan kondisi baik di Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Di Provinsi Papua Barat Daya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 68,58% pada Februari 2026, meningkat dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 68,14%. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 turut mengalami penurunan menjadi 6,41% dibandingkan pada Februari 2025 yang sebesar 6,61%. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat turut terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menjadi 4,10% pada Februari 2026 dari yang sebelumnya 4,21% pada Februari 2025, meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga terekam mengalami sedikit penurunan menjadi 71,12% dari yang sebelumnya 71,45% pada Februari 2025.
PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INFLASI
Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap positif namun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan tahun 2025. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh normalisasi kinerja sektor migas pasca telah optimalnya operasi Train III LNG Tangguh di tahun 2025, sehingga pertumbuhan LU Industri Pengolahan serta LU Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2026 telah menggunakan basis produksi yang sama. Sementara itu, LU Konstruksi dan Perdagangan diprakirakan dapat menjadi penahan perlambatan ditengah potensi moderasi LU Pertanian akibat potensi cuaca ekstrem dan risiko gagal panen. Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekspor diprakirakan masih dapat tertahan oleh konsumsi pemerintah dan PMTB yang terus menguat, didukung realisasi belanja daerah yang lebih optimal serta berlanjutnya proyek strategis termasuk infrastruktur energi dan proyek CCUS di Teluk Bintuni.
Sama halnya dengan Papua Barat, pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya pada tahun 2026 turut diprakirakan melambat dibandingkan tahun 2025. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan bersumber dari moderasi LU Pertambangan akibat pembatasan produksi dan ekspor nikel, LU Industri Pengolahan akibat tertahannya pasokan ikan pada semester I 2026 karena gelombang tinggi, serta LU Perdagangan akibat moderasi konsumsi rumah tangga dan terbatasnya kapasitas ritel di Sorong. Dari sisi pengeluaran, perlambatan turut dipengaruhi moderasi ekspor akibat cuaca kurang baik di awal tahun yang menekan produksi perikanan, serta konsumsi rumah tangga yang melambat akibat kenaikan harga BBM pertengahan tahun 2026. Meskipun demikian, perlambatan diprakirakan tertahan oleh penguatan LU Konstruksi seiring pembangunan infrastruktur pemerintahan provinsi baru, serta LU Pertanian yang tumbuh akseleratif sejalan dengan perbaikan cuaca semester II dan penurunan harga pupuk, sementara dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB menjadi penopang utama seiring optimalisasi belanja daerah dan pembangunan infrastruktur tersebut.
Inflasi IHK Papua Barat dan Papua Barat Daya pada 2026 diprakirakan akan tetap berada dalam sasaran 2,5%±1% (yoy), meskipun tekanan harga akan cenderung meningkat. Tekanan terutama berasal dari kelompok administered prices akibat gejolak harga energi, khususnya bensin, avtur, dan LPG, yang memberikan dampak lanjutan pada tarif transportasi dan biaya logistik. Di sisi lain, inflasi inti juga masih dipengaruhi oleh risiko penguatan dolar AS, kenaikan harga emas, dan biaya distribusi. Sementara itu, tekanan inflasi volatile food turut berisiko meningkat akibat gangguan cuaca, gelombang laut, serta ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan untuk menjaga inflasi tetap berada pada rentang sasaran inflasi yang sebesar 2,5%±1% (yoy) melalui strategi 4K pengendalian inflasi dan koordinasi TPID.
