Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
Perekonomian Papua dan DOB pada triwulan II 2026 mayoritas melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut disebabkan oleh perekonomian Papua Tengah yang masih mencatatkan kontraksi sebesar -15,44% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -8,38% (yoy).
Kontraksi yang lebih dalam pada triwulan II 2026 disebabkan oleh high base effect kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan meski terjadi peningkatan produksi selama ramping up, pasca insiden bencana yang mengganggu mayoritas produksi. Di sisi lain, pertumbuhan sektor nontambang mengalami peningkatan sehingga menahan kontraksi kinerja perekonomian yang lebih dalam. Peningkatan kinerja sektor non-tambang bersumber dari LU konstruksi. Pada sisi pengeluaran, kontraksi perekonomian Papua disebabkan oleh kontraksi total ekspor LN dan antar daerah. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dibandingkan triwulan sebelumnya mendukung kinerja perekonomian.
Perkembangan Inflasi Daerah
Inflasi di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 secara umum meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Papua Selatan yang mencatat penurunan inflasi seiring kondisi cuaca yang lebih kondusif dan terjaganya pasokan pangan. Peningkatan inflasi di Papua dan DOB terutama dipengaruhi oleh gejolak geopolitik global yang mendorong kenaikan harga emas perhiasan dan kondisi cuaca yang kurang kondusif yang membatasi produksi dan pasokan pangan lokal. Perkembangan tersebut tercermin pada peningkatan harga komoditas emas perhiasan dan sejumlah komoditas pangan hortikultura.
Sebagai bentuk mitigasi, penguatan kapasitas petani dalam menghadapi gangguan cuaca menjadi salah satu agenda prioritas TPID di Papua dan DOB, disertai upaya penguatan kemandirian pangan dan kelancaran distribusi untuk memastikan ketersediaan pangan lokal serta menjaga stabilitas harga.
Pembiayaan Daerah
Stabilitas Keuangan Daerah di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tetap terjaga tercermin dari NPL sebesar 2,45%, di bawah batas psikologis aman 5%. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan pada triwulan laporan tumbuh sebesar 13,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,83% (yoy). Pertumbuhan kredit pada triwulan II 2026 didorong oleh pertumbuhan kredit investasi dan konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 49,93% (yoy) dan 8,30% (yoy). Penyaluran kredit investasi utamanya didukung oleh kredit LU pertanian, perburuan, dan kehutanan yang tumbuh 89,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 57,76% (yoy).
Penghimpunan DPK pada triwulan II 2026 terkontraksi sebesar -0,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,42% (yoy). Kontraksi DPK utamanya didorong oleh terkontraksinya komponen giro sebesar -5,85% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 27,13% (yoy).
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Transaksi BI-RTGS di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp6,4 triliun atau terkontraksi -7,52% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -0,45% (yoy). Sedangkan transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp1,83 triliun atau tumbuh sebesar 0,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,19% (yoy).
Penggunaan kartu debet di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp19,13 triliun atau tumbuh 2,44% (yoy), berbalik arah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya yang terkontraksi -1,68% (yoy). Selain itu, penggunaan kartu kredit tercatat sebesar Rp157 miliar atau tumbuh sebesar 11,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya yang tumbuh 50,22% (yoy).
Transaksi e-commerce di Papua dan DOB pada triwulan II 2026 tercatat Rp228,91 miliar atau tumbuh sebesar 5,00% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 33,86% (yoy). Sedangkan transaksi QRIS tercatat sebesar Rp1,35 triliun atau tumbuh 6,76% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,03% (yoy). Hal ini sejalan dengan jumlah merchant QRIS dan jumlah total pengguna QRIS yang tumbuh masing-masing sebesar 12,98% (yoy) dan 10,77% (yoy).
Aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua triwulan II 2026 menunjukkan posisi net inflow sebesar Rp129 miliar, di mana pada triwulan sebelumnya mengalami net inflow sebesar Rp4,21 triliun. Hal ini sejalan dengan normalisasi permintaan uang kartal pada triwulan II 2026 pasca periode HBKN Idul Fitri di triwulan I 2026.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Ketenagakerjaan wilayah Papua pada Mei 2026 masih didominasi oleh Lapangan Usaha (LU) Pertanian, terutama di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah dengan porsi masing-masing sebesar 91,62% dan 75,71% dari total tenaga kerja. Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian tersebut sejalan dengan dominasi pekerja informal, khususnya di Papua Pegunungan yang mencapai 94,75%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Pegunungan tercatat paling rendah sebesar 1,86%, jauh di bawah Provinsi Papua yang mencatat TPT tertinggi sebesar 7,08%. Rendahnya TPT di wilayah Papua Pegunungan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pasar kerja yang memadai, mengingat sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dengan produktivitas relatif rendah.
Berdasarkan data BPS Maret 2026, persentase penduduk miskin di wilayah Papua masih jauh lebih tinggi dibandingkan Nasional 8,07%. Provinsi Papua mencatat angka kemiskinan sebesar 18,39%, diikuti oleh Provinsi Papua Selatan dengan 18,54%, Provinsi Papua Pegunungan sebesar 26,24%, dan Provinsi Papua Tengah sebesar 30,41%. Rata-rata garis kemiskinan di provinsi Papua dan DOB berada relatif jauh di atas garis kemiskinan nasional, di mana garis kemiskinan makanan menjadi faktor pendorong utama.
Prospek Ekonomi Daerah
Perekonomian Papua dan DOB pada tahun 2026 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Peningkatan kinerja perekonomian disebabkan oleh output sektor tambang yang diprakirakan lebih tinggi dibandingkan output tahun 2025, sejalan dengan perbaikan perekonomian Papua Tengah yang diprakirakan pada kisaran -3,4 s.d. -2,6% (yoy) membaik dibandingkan tahun 2025 yang mengalami kontraksi sebesar -21,80% (yoy). Pada tahun 2026, Provinsi Papua dan Papua Selatan juga diprakirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan sektor nontambang juga diperkirakan menyumbang pertumbuhan pada perekonomian.
Pada sisi pengeluaran, ekspor Papua dan DOB diprakirakan masih tertahan seiring belum optimalnya salah satu blok tambang yang terdampak bencana. Aktivitas ekonomi masyarakat juga diprakirakan akan tumbuh seiring dengan diperolehnya stimulus melalui peningkatan UMP pada tahun 2026 sebagai salah satu faktor yang menopang konsumsi masyarakat.
Perkembangan inflasi secara agregat di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan pada tahun 2026 diprakirakan berada pada sasaran inflasi nasional yaitu 2,5 ± 1% (yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan produktivitas petani lokal seiring dengan semakin kuatnya sinergi dan intensitas pelaksanaan pengendalian inflasi melalui TPID dan GPIPS.
