Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 15,35% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,64% (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan bijih nikel. Meski demikian, Maluku Utara tetap menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, ditopang oleh berlanjutnya ekspor produk hilir nikel dan mulai berkembangnya ekspor komoditas aluminium.
Dari sisi pengeluaran, Perlambatan terutama disebabkan oleh melambatnya PMTB seiring sikap wait and see pelaku usaha menanti kepastian evaluasi kuota RKAB, perlambatan konsumsi pemerintah akibat keterbatasan ruang fiskal daerah, serta perlambatan ekspor luar negeri sejalan dengan penurunan produksi akibat keterbatasan kuota RKAB. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan terutama terjadi pada LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan seiring pemangkasan kuota RKAB Minerba yang menahan aktivitas pertambangan bijih nikel di sisi hulu dan membatasi pasokan bahan baku bagi industri pengolahan di sisi hilir. Kuota RKAB yang diterima KI Weda Bay masih di bawah kebutuhan produksi dan telah terserap sepenuhnya pada April 2026, sehingga kapasitas peningkatan produksi menjadi terbatas.
Perkembangan Inflasi Daerah
IHK Maluku Utara pada triwulan II 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 5,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 2,56% (yoy) dan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Tekanan inflasi terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatat inflasi 6,73% (yoy) dengan andil 2,34% (andil yoy), diikuti Kelompok Transportasi sebesar 12,22% (yoy) dengan andil 1,25% (andil yoy), serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,69% (yoy) dengan andil 0,49% (andil yoy). Dari sisi komoditas, tekanan terutama berasal dari tarif angkutan udara, ikan cakalang/ikan sisik, bensin, emas perhiasan, dan bahan bakar rumah tangga.
Meski meningkat, sumber tekanan inflasi relatif teridentifikasi dan terutama dipengaruhi oleh gangguan pasokan pangan serta penyesuaian harga energi dan transportasi. Kenaikan harga ikan segar dipengaruhi kondisi perairan yang kurang kondusif dan tingginya biaya operasional nelayan, sementara pasokan hortikultura terkendala gangguan produksi di sejumlah daerah pemasok. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tarif angkutan laut seiring pemberian subsidi pemerintah daerah serta deflasi pada beberapa komoditas pangan. Memasuki triwulan III 2026, tekanan inflasi diprakirakan berangsur mereda didukung normalisasi harga hortikultura dan perbaikan pasokan ikan segar, meskipun perkembangan harga energi dan biaya distribusi tetap perlu dicermati.
Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan & UMKM
Indeks Keyakinan Konsumen di Maluku Utara pada triwulan II 2026 tetap tinggi sebesar 146,76 menunjukkan adanya optimisme masyarakat yang tinggi terhadap kondisi perekonomian pada triwulan II 2026.
Secara keseluruhan NPL kredit di Maluku Utara masih berada di bawah 5%. NPL keseluruhan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 1,86%, yang menunjukkan tren yang membaik dan mencatatkan bahwa risiko kredit tetap terjaga pada level yang aman. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas sistem keuangan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2026 masih terkendali di tengah pertumbuhan ekonomi melambat.
Perkembangan Sistem Pembayaran
Pada triwulan II 2026, digitalisasi sistem pembayaran di Maluku Utara terus menunjukkan penguatan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan volume transaksi QRIS secara yang mencapai 239% (yoy) serta pertumbuhan volume transaksi BI-FAST yang tetap tinggi sebesar 53,45% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan instrumen pembayaran digital oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari.
Dari sisi transaksi tunai, kebutuhan uang kartal tetap terjaga, dengan transaksi kas yang mencatatkan net inflow sebesar Rp36,92 miliar pada Triwulan II 2026. Secara keseluruhan, perkembangan sistem pembayaran di Maluku Utara menunjukkan berlanjutnya transformasi menuju ekosistem pembayaran yang semakin digital, dengan tetap didukung oleh kecukupan uang Rupiah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara menunjukkan peningkatan, namun diikuti dengan tantangan pada indikator kesejahteraan. Dari sisi pasar tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat meningkat 0,44 persen poin dibandingkan periode sebelumnya, sejalan dengan bertambahnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 3,97 ribu orang. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) membaik menjadi 4,40%, turun 0,06 persen poin dibandingkan periode pencatatan sebelumnya (4,46%).
Meskipun indikator ketenagakerjaan membaik, tingkat kemiskinan di Maluku Utara mengalami peningkatan. Penduduk miskin tercatat sebesar 77,85 ribu orang, bertambah 3,04 ribu orang yang tersebar baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kenaikan angka kemiskinan ini utamanya didorong oleh peningkatan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 4,61%. Peningkatan tekanan harga ini turut menekan daya beli masyarakat perdesaan, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Triwulan II 2026 yang menurun menjadi 101,71, lebih rendah dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 102,57.
Prospek Perekonomian
Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 diprakirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh penurunan kuota RKAB nikel tahun 2026 dengan alokasi yang disetujui lebih rendah dibandingkan tahun 2025, serta keterbatasan pasokan sulfur yang berpotensi menghambat proses pengolahan limonit sebagai bahan baku utama industri pengolahan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan tertahan oleh menurunnya alokasi belanja pemerintah pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga dukungan stimulus fiskal terhadap perekonomian menjadi lebih terbatas.
Inflasi Maluku Utara tahun 2026 diproyeksikan tetap dalam sasaran 2,5% ± 1% (yoy), meski menghadapi risiko dari gangguan cuaca, lonjakan permintaan HBKN, penyesuaiani tarif energi, serta moderasi harga emas global. Tekanan tersebut diperkirakan dapat diredam oleh peningkatan produktivitas tangkapan ikan dan hasil tani holtikultura seiring dengan fenomena El-Nino lemah, tidak adanya kenaikan cukai rokok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui strategi 4K oleh TPID se-Provinsi Maluku Utara.
