Perkembangan Makroekonomi Daerah
Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 tumbuh positif 4,96% (yoy) meski melambat jika dibandingkan 5,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan positif kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen permintaan domestik. Di tengah meningkatnya permintaan domestik, kinerja beberapa lapangan usaha (LU) utama tumbuh melambat, a.l. Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Transportasi, sehingga mendorong peningkatan impor untuk memenuhi permintaan pada triwulan laporan. Perkembangan tersebut menyebabkan kinerja net ekspor terkontraksi semakin dalam dan menahan kinerja perekonomian yang lebih baik pada triwulan laporan.
Dari sisi pengeluaran, kinerja perekonomian triwulan I 2023 yang tumbuh positif didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen permintaan domestik. Dari sisi permintaan domestik, kinerja Konsumsi Rumah Tangga meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh peningkatan optimisme masyarakat sejalan dengan penghapusan kebijakan PPKM dan peningkatan UMP tahun 2023. Investasi (PMTB) meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan berlanjutnya peningkatan investasi swasta non bangunan di tengah melambatnya aktivitas investasi bangunan. Lebih lanjut, Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh realisasi belanja barang dan jasa. Namun demikian, peningkatan impor pada triwulan I 2023 menyebabkan deselerasi kinerja perekonomian.
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2023 yang tumbuh melambat disebabkan oleh penurunan kinerja Lapangan Usaha (LU) Primer. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi akibat pergeseran periode panen raya padi ke bulan April – Juni. Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan mengalami kontraksi, meski membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya, dipengaruhi proses ekplorasi kilang minyak baru yang belum mencatatkan hasil tambang yang optimal.
Keuangan Pemerintah
Pada Tahun 2023, alokasi APBD Provinsi Lampung mencapai Rp7,41 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,38 triliun untuk anggaran belanja. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp6,91 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,11 triliun untuk anggaran belanja. Peningkatan ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang semakin membaik pascapandemi Covid-19 dan untuk menjaga momentum perekonomian yang terus meningkat. Jika dibandingkan dengan APBD-P 2022, anggaran pendapatan tercatat meningkat 7,19% (yoy), demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,87% (yoy). Peningkatan belanja fiskal terutama di sisi belanja modal untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi untuk mendukung upaya perbaikan ekonomi dan kelancaraan distribusi atau logistik barang.
Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, total anggaran belanja pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar Rp22,94 triliun atau menurun sebesar -8,06% (yoy) dibandingkan anggaran belanja triwulan I 2022 yang sebesar Rp24,95 triliun. Adapun untuk porsi anggaran belanja tertinggi terpantau dimiliki oleh Kabupaten Lampung tengah yang mencapai 11,73% (Rp2,69 triliun) dari total keseluruhan anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 10,31%; dan Kab. Lampung Timur sebesar 9,76%. Sedangkan Kabupaten dengan pangsa alokasi belanja daerah terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat (3,94%), Mesuji (3,80%), dan Tulang Bawang Barat (3,64%).
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah tingkat Kanwil oleh DJPb Provinsi Lampung, jumlah Penerimaan Negara di Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 mencapai Rp2,06 triliun, tercatat mengalami penurunan sebesar -2,31% (yoy) dari Rp2,11 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk periode triwulan I 2023 Laporan Arus Kas Keluar Provinsi Lampung mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp1,53 triliun, terpantau meningkat sebesar 79,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp853,27 miliar.
Inflasi
Rata-rata Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan Dua Kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,34% (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV 2022 yang mencatat inflasi sebesar 0,06% (mtm). Secara garis besar, peningkatan tekanan inflasi di triwulan I 2023 dibandingkan periode sebelumnya didorong oleh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal tersebut didorong oleh peningkatan laju inflasi, terutama rokok kretek, beras dan bawang merah. Kenaikan harga rokok kretek filter dan rokok putih pada bulan laporan didorong oleh penyesuaian harga yang dilakukan pelaku usaha sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2023. Sementara itu peningkatan harga beras di Provinsi Lampung disebabkan oleh penurunan cadangan pasokan akibat meningkatnya permintaan di tengah periode tanam. Adapun penurunan harga komoditas bawang merah didorong oleh penurunan pasokan dari Jawa Tengah akibat adanya peralihan sebagian kecil lahan tanam untuk kegiatan pertanian tanaman.
Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 tercatat di atas rentang sasaran Inflasi 3%±1, yaitu sebesar 5,59 % (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 5,51% (yoy). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional sebesar 4,96% (yoy), dan inflasi gabungan 24 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 5,16% (yoy). Meningkatnya tekanan Inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung di triwulan I 2023 ini terutama disebabkan oleh meningkatnya harga beras seiring dengan tingginya permintaan beras dari pulau Jawa.
Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan I 2023, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, KPw BI Provinsi Lampung turut mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja sektor rumah tangga meningkat pada triwulan I 2023 didorong oleh penghapusan kebijakan PPKM. Meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga pada periode laporan terkonfirmasi dari optimisnya keyakinan konsumen terhadap perkembangan ekonomi pada triwulan berjalan yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Sama halnya dengan rumah tangga, kinerja korporasi Lampung pada triwulan I 2023 tetap kuat, tumbuh positif sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Peningkatan kinerja korporasi bersumber dari peningkatan kinerja sektor utama Lampung yakni industri pengolahan dan tetap kuatnya kinerja sektor perdagangan besar dan eceran dan konstruksi.
Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 tetap kuat sejalan dengan masih kuatnya kinerja ekonomi Lampung. Sementara itu, kinerja perbankan syariah pada triwulan I 2023 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dukungan perbankan Lampung pada UMKM di triwulan I 2023 tetap kuat dengan kualitas kredit yang relatif terjaga dibawah threshold 5%.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp2,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp0,11 triliun. Kondisi net inflow yang terjadi pada periode laporan terpantau sejalan dengan bergesernya struktur pembiayaan perbankan di Lampung, di mana andil pembiayaan perbankan di luar Lampung meningkat kuat yang menyebabkan peningkatan aliran inflow sejak tahun 2019. Nilai net inflow pada triwulan I 2023 yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya menunjukkan tingginya aliran masuk uang kartal, khususnya pasca momen HBKN Natal dan Tahun Baru. Kondisi tersebut juga sejalan dengan mobilitas masyarakat Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 yang disebabkan oleh terkendalinya virus Covid-19 dan pencabutan kebijakan PPKM pada Desember 2022.
Transaksi pembayaran melalui RTGS tercatat tumbuh positif, yakni sebesar 70,20% (yoy). Selain itu, jika dilihat berdasarkan nominal transaksinya, jumlahnya mengalami pertumbuhan dari triwulan IV 2022, yakni dari Rp30,08 triliun menjadi sebesar Rp30,88 triliun. Adapun perkembangan transaksi tersebut merupakan salah satu indikator atas membaiknya aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung. Selain ditopang oleh momentum perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19, hal ini juga menjadi indikasi perubahan landscape penggunaan sistem pembayaran di Provinsi Lampung seiring peningkatan akseptasi sistem pembayaran non tunai.
Dalam rangka mendukung target 45 juta pengguna QRIS di akhir tahun 2023, secara total wilayah Sumatera memiliki sumbangan target sebesar 3.287.887 pengguna baru yang terbagi ke beberapa Provinsi. Adapun KPwBI Provinsi Lampung memiliki target sebanyak 475.907 pengguna baru pada akhir tahun 2023. Berdasarkan data realisasi, diketahui bahwa per Maret 2023 telah terdapat sebanyak total 756.869 pengguna QRIS di Provinsi Lampung. Adapun dari sisi penambahan, tercatat sebesar 105.474 pengguna baru QRIS pada Maret 2023 yang menunjukkan pencapaian sebesar 22,16% dari target tahun 2023.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2023 secara umum mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari perlambatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,44% poin dari 72,51% pada Februari 2022 menjadi 72,07% per Februari 2023, meskipun mengalami peningkatan sebesar 2,0% poin dibandingkan Agustus 2022. Perlambatan cenderung tertahan oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,79 juta pekerja, meningkat 0,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 sebesar 4,96% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2023 tercatat terkontraksi sebesar 3,02% menjadi 4,18% (yoy). Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Februari 2023 yang sebesar 5,45%.
Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan I 2023 mencapai 26,97%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 45,92%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,48%.
Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan. Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 103,74; meningkat dibanding triwulan IV 2022 (101,70).
Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,44%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,57%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 996 ribu jiwa pada September 2022.
Prospek Ekonomi dan Inflasi
Prospek semakin kuatnya permintaan domestik diprakirakan menjadi pendorong utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2023 untuk tumbuh pada kisaran 4,7% - 5,2%, di tengah risiko global downturn. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2023 diprakirakan meningkat, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM, kenaikan UMP Lampung tahun 2023 sebesar 7,90% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, tingkat upah, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Kinerja investasi diprakirakan meningkat didorong oleh ekspektasi meningkatnya investasi swasta. Terkait dengan PSN, aktivitas pembangunan Bakauheni Harbour City diprakirakan meningkat pada semester I 2023 dalam rangka mencapai target soft opening Krakatau Park.
Inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan kembali ke sasaran inflasi 3±1% pada semester II 2023. Laju inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didukung oleh harga bahan pangan yang lebih terkendali seiring dengan sinergi Pusat dan Daerah melalui TPIP – TPID yang semakin intensif. Selain itu, imported inflation untuk harga komoditas pangan dan energi diprakirakan mengalami penurunan seiring dengan melambatnya permintaan global dan berlanjutnya pemulihan produksi pangan di sisi hulu negara sentra. Adapun beberapa hal yang berisiko menjadi faktor pendorong tekanan inflasi di tahun 2023 di antaranya bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau khususnya pada periode tanam komoditas hortikultura, libur hari besar dan kegamaan nasional, serta menjelang akhir tahun. Terkait dengan kelompok tembakau, inflasi aneka rokok pada tahun 2023 didorong oleh tarif cukai rokok pada tahun 2023 secara rerata mengalami peningkatan 11%. Adapun kenaikan pendapatan dan prospek meningkatnya aktivitas konsumsi pada tahun 2023 berisiko mendorong realisasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum oleh pelaku usaha.
