Makroekonomi Daerah
Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 tumbuh positif 4,00% (yoy), meski melambat dibandingkan 4,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan positif kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja permintaan domestik yang didorong oleh akselerasi Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Kinerja perekonomian yang lebih baik tertahan oleh kinerja investasi non-bangunan yang melambat dan net ekspor yang masih mengalami kontraksi cukup dalam. Kinerja net ekspor yang masih terkontraksi disebabkan oleh peningkatan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seiring dengan kinerja beberapa lapangan usaha (LU) utama yang tumbuh melambat, a.l. Perdagangan, Transportasi, dan Pertambangan, serta terkontraksinya kinerja LU Industri Pengolahan.
Dari sisi pengeluaran, kinerja perekonomian triwulan II 2023 yang tumbuh melambat disebabkan oleh melambatnya aktivitas investasi non-bangunan dan peningkatan impor. Investasi atau PMTB pada triwulan laporan tercatat tumbuh melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat penurunan aktivitas investasi non-bangunan untuk aneka mesin dan alat angkutan. Penurunan tersebut terkonfirmasi dari impor luar negeri untuk barang modal non-angkutan dan barang modal mobil penumpang yang masing-masing terkontraksi 70,69% (yoy) dan 60,02% (yoy). Peningkatan impor disebabkan oleh penurunan kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran di tengah meningkatnya seluruh komponen konsumsi.
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja perekonomian Lampung pada triwulan II 2023 yang tumbuh melambat disebabkan oleh penurunan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalian. Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan terkontraksi, disebabkan oleh penurunan produksi Industri Pengolahan kelapa sawit, buah-buahan, dan gula untuk Industri. Lebih lanjut, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan juga terkontraksi lebih dalam jika dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan berlanjutnya tren penurunan produksi lifting minyak bumi.
Keuangan Pemerintah
Pada Tahun 2023, alokasi APBD Provinsi Lampung mencapai Rp7,41 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,38 triliun untuk anggaran belanja. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp6,91 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,11 triliun untuk anggaran belanja. Peningkatan ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang semakin membaik pascapandemi Covid-19 dan untuk menjaga momentum perekonomian yang terus meningkat. Jika dibandingkan dengan APBD-P 2022, anggaran pendapatan tercatat meningkat 7,19% (yoy), demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,87% (yoy). Peningkatan belanja fiskal terutama di sisi belanja modal untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi untuk mendukung upaya perbaikan ekonomi dan kelancaraan distribusi atau logistik barang.
Realisasi belanja APBD dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 tercatat mencapai Rp7,90 triliun atau 34,46% terhadap total anggaran, dengan rata-rata realisasi sebesar 34,83%. Adapun secara nominal realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan total realisasi pada triwulan II 2023 sebesar Rp968,58 miliar, diikuti oleh Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan dengan capaian realisasi masing-masing sebesar Rp870,83 miliar dan Rp862,67 miliar. Sedangkan dari sisi persentase, realisasi terbesar dimiliki oleh Kota Metro yang tercatat sebesar 42,24%, diikuti Kabupaten Tulang Bawang Barat (39,01%), Kabupaten Way Kanan (38,81%), dan Kabupaten Lampung Selatan (38,68%).
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah tingkat Kanwil oleh DJPb Provinsi Lampung, jumlah Penerimaan Negara di Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 mencapai Rp4,46 triliun, tercatat mengalami penurunan sebesar -17,02% (yoy) dari Rp5,37 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan Negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan (85,55%) serta penerimaan negara bukan pajak (14,45%). Pada triwulan II 2023, penerimaan perpajakan terealisasikan sebesar Rp3,81 triliun atau mengalami perlambatan realisasi sebesar -21,56% (yoy) dari Rp4,86 triliun pada triwulan II 2022. Sementara itu, komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak mencatatkan realisasi sebesar Rp644,01 miliar; tercatat meningkat sebesar 26,31% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp509,85 miliar.
Inflasi
Rata-rata Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan Dua Kota di Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan I 2023 yang mencatat inflasi sebesar 0,34% (mtm). Secara garis besar, menurunnya tekanan inflasi di triwulan II 2023 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan penurunan tekanan inflasi pada seluruh kelompok inflasi (Grafik 3.2). Hal tersebut didorong oleh stabilitas harga pangan yang lebih terjaga seiring dengan normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan Idul Adha.
Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 3,24 % (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 5,59% (yoy). Adapun pencapaian tersebut terpantau lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 3,52% (yoy), dan lebih tinggi daripada inflasi gabungan 24 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 2,71% (yoy) (Grafik 3.6). Rendahnya tekanan Inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung di triwulan II 2023 ini disebabkan oleh stabilitas harga pangan yang lebih baik, terutama pada telur, daging ayam ras serta aneka cabai, dimana terdapat kenaikan harga telur dan cabai merah pada tahun lalu dikarenakan peningkatan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada telur dan gagal panen pada aneka cabai. Stabilitas harga secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan II 2023 disumbang oleh kelompok Transportasi dengan andil 1,19% dengan nilai inflasi 8,98% (yoy).
Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan I 2023, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, KPw BI Provinsi Lampung turut mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja sektor rumah tangga meningkat pada triwulan II 2023 didorong oleh meningkatnya aktivitas belanja pada periode HBKN Idul Fitri 1444 H. Meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga pada periode laporan terkonfirmasi dari optimisnya keyakinan konsumen terhadap perkembangan ekonomi pada triwulan berjalan yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Sama halnya dengan rumah tangga, kinerja korporasi Lampung pada triwulan II 2023 tetap kuat, tumbuh positif sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Peningkatan kinerja korporasi bersumber dari peningkatan kinerja LU Konstruksi di tengah tetap positifnya pertumbuhan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran serta Transportasi dan Pergudangan.
Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum dan Bank Syariah (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 tetap kuat sejalan dengan masih kuatnya kinerja ekonomi Lampung. Di samping itu, dukungan perbankan Lampung terhadap UMKM pada triwulan II 2023 tetap kuat dengan kualitas kredit yang relatif terjaga dibawah threshold 5%.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 tercatat mengalami net outflow sebesar Rp0,87 triliun, berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp2,50 triliun. Kondisi net outflow yang terjadi pada periode laporan disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap uang kartal bertepatan momen HBKN Idul Fitri yang jatuh pada bulan April 2023. Kondisi tersebut juga sejalan dengan mobilitas masyarakat Provinsi Lampung yang juga mengalami peningkatan cukup tinggi disebabkan oleh terkendalinya virus Covid-19 dan pencabutan kebijakan PPKM pada Desember 2022.
Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2023. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif. Transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat terkontraksi sebesar 35,27% (yoy). Penurunan tersebut terpantau lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 22,93% (yoy). Transaksi pembayaran melalui RTGS tercatat tumbuh positif, yakni sebesar 11,62% (yoy). Jika dilihat berdasarkan nominal transaksi, jumlahnya mengalami sedikit penurunan dari triwulan I 2023, yakni dari Rp30,88 triliun menjadi sebesar Rp30,4 triliun. Adapun perkembangan transaksi RTGS tersebut merupakan salah satu indikator atas membaiknya aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung. Selain ditopang oleh momentum perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19, hal ini juga menjadi indikasi perubahan landscape penggunaan sistem pembayaran di Provinsi Lampung seiring peningkatan akseptasi sistem pembayaran non tunai.
Sampai dengan Juni 2023, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 444.549. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera. Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi merchant QRIS se-Sumatera pada triwulan II 2023 dicapai oleh Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,52%, 7,64%, dan 7,59% (qtq). Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 6,37% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsanya, merchant QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-5 (10,66%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2023 secara umum mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari perlambatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,44% poin dari 72,51% pada Februari 2022 menjadi 72,07% per Februari 2023, meskipun mengalami peningkatan sebesar 2,0% poin dibandingkan Agustus 2022. Perlambatan cenderung tertahan oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,79 juta pekerja, meningkat 0,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 sebesar 4,00% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2023 tercatat terkontraksi sebesar 3,02% menjadi 4,18% (yoy). Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Februari 2023 yang sebesar 5,45%.
Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan II 2023 mencapai 29,64%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 45,92%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,48%.
Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan. Rata-rata Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 106,42; meningkat dibandingkan triwulan I 2023 yang sebesar 103,74.
Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,11%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,36%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 970,67 ribu jiwa pada Maret 2023.
Prospek Ekonomi
Prospek terjaganya permintaan domestik diprakirakan menjadi pendorong utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2023 untuk tumbuh pada kisaran 4,5% - 5,0%, di tengah risiko global downturn. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2023 diprakirakan meningkat, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM, kenaikan UMP Lampung tahun 2023 sebesar 7,90% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, tingkat upah, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Kinerja investasi diprakirakan meningkat didorong oleh perbaikan kinerja investasi swasta. Terkait dengan PSN, aktivitas pembangunan Bakauheni Harbour City meningkat pada semester I 2023 dalam rangka mencapai target soft opening Krakatau Park. Konsumsi pemerintah diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.
Inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan kembali ke sasaran inflasi 3% pada semester II 2023. Laju inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didukung oleh harga bahan pangan yang lebih terkendali seiring dengan sinergi Pusat-Daerah melalui TPIP – TPID yang semakin intensif. Selain itu, imported inflation untuk harga komoditas pangan dan energi diprakirakan mengalami penurunan seiring dengan melambatnya permintaan global dan berlanjutnya pemulihan produksi pangan di sisi hulu negara sentra. Adapun beberapa hal yang berisiko menjadi faktor pendorong tekanan inflasi di tahun 2023 di antaranya bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau khususnya pada periode tanam komoditas hortikultura, libur hari besar dan kegamaan nasional, serta menjelang akhir tahun. Terkait dengan kelompok tembakau, inflasi aneka rokok pada tahun 2023 didorong oleh tarif cukai rokok pada tahun 2023 secara rerata mengalami peningkatan 10%. Adapun kenaikan pendapatan dan prospek meningkatnya aktivitas konsumsi pada tahun 2023 berisiko mendorong realisasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum oleh pelaku usaha. Peningkatan pendapatan juga berisiko meningkatkan tekanan inflasi dari sisi permintaan (demand pull inflation).
