Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2023 melanjutkan perbaikan. Pada triwulan laporan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,24% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 4,96% (yoy). Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2023 terutama ditopang oleh lebih tingginya pertumbuhan investasi, konsumsi pemerintah, serta masih tumbuh positifnya konsumsi RT pada periode laporan. Berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek-proyek Perpres No.80 Tahun 2019, dan proyek swasta yang berlangsung pada tahun 2023 mendorong tingginya kinerja investasi Jawa Timur pada periode laporan. Lebih lanjut, peningkatan konsumsi pemerintah pada triwulan II 2023 terutama ditopang oleh kenaikan belanja pegawai (THR dan gaji ke-13) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sejalan dengan momen HBKN Idul Fitri, kenaikan belanja barang dan jasa, serta penyaluran bansos di Jawa Timur. Konsumsi RT masih tumbuh kuat sejalan dengan momen HBKN (Idulfitri dan Iduladha) dan libur sekolah, kendati sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja investasi dan konsumsi pemerintah serta masih kuatnya konsumsi RT berimplikasi pada lebih tingginya kinerja LU utama, yakni LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan laporan.
Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan ekspor barang dan jasa. Ekspor barang dan jasa Jawa Timur melambat pada periode laporan terutama disebabkan oleh penurunan permintaan eksternal, khususnya mitra dagang utama Jawa Timur, yakni Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan Tiongkok akibat berlanjutnya ketidakpastian global. Lebih rendahnya kinerja ekspor barang dan jasa tersebut berimplikasi pada perlambatan kinerja LU Perdagangan di Jawa Timur pada triwulan II 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya.
Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah
Pada tahun 2023, anggaran belanja Pemerintah Daerah di Jawa Timur (Jatim) meningkat, sementara anggaran Pemerintah Pusat di Provinsi Jatim (APBN) menurun. Peningkatan anggaran belanja Pemerintah Daerah tercermin dari target belanja APBD Provinsi Jatim dan target APBD gabungan 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur yang masing-masing tercatat tumbuh 5,66% (yoy) dan 4,98% (yoy). Pada lingkup Pemerintah Provinsi, peningkatan belanja terutama didorong oleh optimisme Pemerintah Provinsi terhadap kinerja pendapatan yang juga ditargetkan meningkat sehingga mampu untuk melakukan Belanja Transfer yang lebih tinggi untuk mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, dalam lingkup Kabupaten/Kota, peningkatan anggaran belanja lebih didorong oleh Belanja Operasi dan Belanja Modal seiring peningkatan aktivitas perkantoran pasca pencabutan kebijakan PPKM pada akhir 2022, serta peningkatan komitmen dalam melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Di sisi lain, anggaran belanja APBN dianggarkan turun 4,21% (yoy) seiring penerapan kebijakan konsolidasi fiskal untuk menjaga defisit kembali maksimal 3% dari PDB.
Kinerja realisasi belanja Pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN, terpantau membaik. Perbaikan terutama terjadi pada realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota yang meningkat 16,32% (yoy). Kinerja realisasi belanja APBN Provinsi dan APBD Provinsi juga mencatatkan peningkatan masing-masing sebesar 14,78% (yoy) dan 7,93% (yoy).
Asesmen Inflasi Daerah
Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan II 2023 tercatat lebih rendah dari capaian triwulan sebelumnya. Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada periode laporan tercatat sebesar 4,59% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 6,13% (yoy). Melandainya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan normalisasi permintaan seiring dengan berakhirnya periode HBKN Idulfitri, semakin terkendalinya ekspektasi inflasi, kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, penurunan harga avtur, serta peningkatan pasokan komoditas hortikultura seiring pelaksanaan panen raya di beberapa sentra produksi. Lebih lanjut, kondisi tekanan eksternal terpantau menurun, tercermin dari harga komoditas global yang melanjutkan perlambatan seiring dengan permintaan global yang belum kuat, terutama komoditas Crude Palm Oil (CPO), Kedelai, dan Jagung. Berdasarkan kelompok, melandainya inflasi tahunan gabungan kota IHK Jawa Timur terutama disebabkan oleh semakin terkendalinya tekanan inflasi pada kelompok Transportasi; Makanan, Minuman, dan Tembakau; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam pada triwulan II 2023 tertahan terutama oleh kenaikan tekanan inflasi pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki.
Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan III 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023, dan berada dalam kisaran target inflasi 3,0 ± 1,0% (yoy). Semakin terkendalinya tingkat inflasi pada triwulan III 2023 ditopang oleh peningkatan pasokan hortikultura berkenaan dengan masih berlangsungnya masa panen hortikultura di tengah tingkat curah hujan yang lebih rendah. Selain itu, hilangnya dampak kenaikan BBM subsidi dan nonsubsidi pada September 2022 juga berdampak signifikan terhadap penurunan tekanan inflasi secara keseluruhan. Namun demikian, masih terdapat risiko yang berpotensi memberi tekanan inflasi lebih tinggi, diantaranya fenomena gangguan cuaca El Nino yang diprakirakan menguat serta potensi kenaikan harga LPG subsidi 3 kg di tengah penyesuaian mekanisme distribusi.
Pembiayaan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, terlihat dari nilai kredit yang masih tinggi walaupun sedikit melambat dan DPK yang mengalami peningkatan. Perlambatan pertumbuhan kredit terutama terjadi pada kinerja kredit modal kerja dan kredit investasi, yang merupakan upaya perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kredit seiring dengan penurunan ekspor karena ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, peningkatan DPK terutama disebabkan oleh membaiknya tabungan dan giro seiring dengan adanya pencairan THR dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ke-13, serta masih cukup tingginya pertumbuhan deposito walau sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya.
Apabila ditinjau lebih lanjut, kinerja penyaluran kredit pada Rumah Tangga (RT) di Jawa Timur terpantau masih tinggi seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada momen HBKN di triwulan II 2023. Di sisi lain, kinerja kredit korporasi pada triwulan yang sama terpantau sedikit melambat walau secara magnitude masih cukup tinggi.
Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga terindikasi dari risiko kredit yang masih berada dalam batas aman. Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur pada triwulan II 2023 yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 3,35%, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,41%. Lebih lanjut, risiko likuiditas terpantau sedikit meningkat tercermin dari tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tercatat sebesar 92,93%, masih dalam batas kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Pada triwulan II 2023, transaksi sistem pembayaran (SP) baik transaksi SP nilai besar dan ritel secara tahunan mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kecenderungan konsumsi swasta yang walaupun meningkat secara triwulanan, namun sedikit tumbuh melambat secara tahunan. Kebutuhan uang tunai di Jawa Timur mengalami peningkatan pada triwulan laporan, namun dibanding tahun sebelumnya, kebutuhan uang tunai tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan uang tunai masyarakat pada momen HBKN Idulfitri ataupun dikarenakan adanya penyaluran bantuan sosial pemerintah. Baik aliran uang masuk maupun keluar menunjukkan peningkatan namun melambat dibanding triwulan sebelumnya, searah dengan kecenderungan konsumsi rumah tangga yang mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, namun sedikit melambat secara tahunan. Peningkatan kegiatan ekonomi secara triwulanan terlihat dari nilai net-outflow Jawa Timur pada triwulan II 2023 sebesar Rp1,52 triliun, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami net-inflow sebesar Rp9,82 triliun.
Transaksi nontunai ritel melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) pada triwulan II 2023 juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan lebih tingginya permintaan uang tunai pada momen HBKN Idul Fitri serta bertambahnya kemudahan fasilitas. Namun demikian, secara tahunan permintaan UE cenderung melambat, demikian pula dengan penggunaan APMK yang walaupun mengalami perbaikan namun masih menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada triwulan II 2023, total nominal transaksi melalui APMK tercatat sebesar Rp256,93 triliun atau meningkat 5,66% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp243,18 triliun. Transaksi APMK terutama didominasi oleh tarik tunai (43,34% dari total transaksi APMK) sejalan dengan peningkatan kebutuhan uang tunai masyarakat Jawa Timur dan luar Jawa Timur yang melakukan penarikan di wilayah perbankan Jawa Timur pada momen HBKN Idul Fitri. Nominal transaksi UE pada triwulan II 2023 sebesar Rp14,36 triliun atau meningkat 7,21% (qtq) dari capaian triwulan sebelumnya yang sebesar Rp13,40 triliun. Tren peningkatan nominal transaksi UE ditengarai didorong oleh peningkatan preferensi konsumen menggunakan UE berbasis server sejalan dengan semakin banyaknya penyedia layanan tersebut serta efisiensi dari transaksi penggunaan.
Upaya perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS terus berlanjut. Hal ini tercermin dari jumlah merchant QRIS di Jawa Timur yang terus meningkat. Pada triwulan II 2023 jumlah merchant QRIS di Jawa Timur meningkat 5,96% (qtq) dari semula sebanyak 2,85 juta merchant pada triwulan I 2023 menjadi 3,02 juta merchant. Capaian tersebut berhasil membawa Jawa Timur sebagai Provinsi dengan jumlah merchant QRIS terbesar ke-3 di tingkat nasional.
Adapun transaksi pembayaran nilai besar juga mengalami perlambatan sejalan dengan penurunan transaksi nontunai bernilai besar terutama korporasi berorientasi ekspor di Jawa Timur pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, transaksi nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mencapai Rp49,10 triliun atau menurun -13,54% (qtq) dibandingkan triwulan I 2023. Sementara itu, nominal transaksi BI-RTGS di wilayah Jawa Timur sebesar Rp359,86 triliun atau menurun -8,27% (qtq) dibandingkan triwulan I 2023 yang sebesar Rp392,29 triliun. Selain karena adanya penurunan kinerja korporasi berorientasi ekspor di Jawa Timur pada triwulan II 2023 sejalan dengan penurunan permintaan eksternal akibat perlambatan kinerja ekonomi global, penurunan transaksi SP nilai besar diindikasi juga disebabkan oleh beralihnya masyarakat menggunakan layanan BI Fast yang lebih murah dan cepat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata transaksi menggunakan kliring yang berada di kisaran Rp90 juta rupiah, masih di bawah nilai batas transfer BI Fast yang sebesar Rp250 juta, ataupun meningkatnya nilai rata-rata transfer menggunakan RTGS dari 2,23 miliar di awal tahun 2021 menjadi Rp3,42 milyar di triwulan II 2023 diduga disebabkan oleh banyaknya pengalihan transfer RTGS nilai kecil ke BI Fast seiring dengan biaya transaksi yang lebih murah.
Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada triwulan II 2023 terindikasi meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan laporan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur pada triwulan II 2023 dibandingkan triwulan sebelumya tercermin dari kenaikan Indeks Penggunaan Tenaga Kerja – SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama terjadi di LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi sejalan dengan perbaikan kinerja LU tersebut pada triwulan laporan.
Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Maret 2023 terpantau meningkat dibandingkan September 2022, namun sedikit menurun dibandingkan Maret 2022. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada Maret 2023 dibandingkan September 2022, terutama di wilayah perkotaan. Berlanjutnya pertumbuhan positif ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 dan triwulan I 2023 serta penurunan laju inflasi gabungan 8 kab/kota IHK di Jawa Timur pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Pencabutan PPKM oleh Pemerintah sejak akhir Desember 2022 mendukung semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif yang berimplikasi pada berlanjutnya pertumbuhan positif ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 dan triwulan I 2023. Terjaganya harga energi dan pangan sepanjang triwulan I 2023 turut mendukung penurunan inflasi gabungan 8 kab/kota IHK di Jawa Timur pada triwulan I 2023 setelah terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada September 2022. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Maret 2023 dibandingkan Maret 2022 terpantau mengalami sedikit penurunan tercermin dari sedikit lebih tingginya jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur, terutama di wilayah pedesaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengurangan beberapa bantuan sosial dan subsidi yang sebelumnya diberikan pada periode pandemi COVID-19 pada Maret 2022 dibandingkan Maret 2023.
Kesejahteraaan masyarakat pedesaan yang direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan pada triwulan II 2023, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat menurun. NTP meningkat menjadi 107,78 pada triwulan II 2023 dari 106,82 pada triwulan I 2023. Hal tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan petani di sektor tanaman pangan dan peternakan sejalan dengan peningkatan harga komoditas padi/beras, sapi potong, sapi perah, kambing, ayam ras pedaging, telur ayam ras, bawang merah, kopi, dan tomat. Sementara itu, kesejahteraan kelompok nelayan terpantau menurun pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan konsumsi dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan penerimaan nelayan. Hal ini tercermin dari penurunan NTN menjadi 100,10 pada triwulan II 2023, dari 101,71 pada triwulan I 2023.
Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2023
Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan tetap kuat dan tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh faktor global dan konsolidasi fiskal pemerintah. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan berada di kisaran 4,7% - 5,5% (yoy), cenderung bias bawah, termoderasi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,3% (yoy). Dari sisi permintaan, sejalan dengan ekonomi nasional, masih positifnya kinerja ekonomi Jawa Timur diprakirakan didukung oleh masih kuatnya konsumsi RT serta prospek perbaikan konsumsi LNPRT dan investasi. Di samping itu, kinerja perdagangan antardaerah Jawa Timur diprakirakan tetap tumbuh positif pada tahun 2023 sejalan dengan program Misi Dagang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap bulan serta masih kuatnya konsumsi RT mitra dagang domestik Jawa Timur, yakni Kawasan Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali – Nusa Tenggara. Kendati demikian, pertumbuhan konsumsi RT diprakirakan tertahan akibat konsolidasi fiskal pemerintah dan daerah sejalan dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk Jawa Timur, yang berimplikasi pada pengurangan sejumlah intensif fiskal. Dari sisi eksternal, prospek perlambatan ekonomi global turut terjadi di mitra dagang eksternal Jawa Timur. Hal tersebut diprakirakan menahan kinerja ekspor LN dan investasi nonbangunan di Jawa Timur pada tahun 2023. Dari sisi penawaran, sejalan dengan prospek perlambatan permintaan eksternal, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan diprakirakan tetap tinggi kendati lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dipengaruhi oleh base effect tingginya pertumbuhan kedua LU tersebut pada tahun lalu. Lebih lanjut, kinerja LU Pertanian pada tahun 2023 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan upaya mitigasi hama antraknosa pada tanaman hortikultura dan Penyakit Mulut Kuku (PMK) pada ternak sapi yang menjadi tantangan utama sektor pertanian pada tahun 2022. Di samping itu, beroperasinya Bendungan Semantok sejak Desember 2022 diprakirakan berdampak positif terhadap LU Pertanian di Jawa Timur.
Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan kembali di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Tingginya tekanan inflasi dari sisi penawaran pada tahun 2022 terutama akibat peningkatan harga hortikultura serta penyesuaian harga energi berdampak pada tingkat inflasi IHK di Jawa Timur pada tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan batas atas sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Pada tahun 2023, tekanan inflasi dari sisi penawaran diprakirakan mereda sejalan dengan upaya mitigasi hama antraknosa yang menyerang tanaman hortikultura dan vaksinasi Penyakit Mulut Kuku (PMK) pada sapi. Disamping itu, harga komoditas energi global yang melandai dibandingkan tahun 2022 diprakirakan turut berimplikasi pada lebih rendahnya tekanan inflasi dari sisi penawaran.Namun demikian, fenomena gangguan cuaca El Nino perlu mendapat perhatian karena berpotensi memberi tekanan inflasi lebih tinggi. Lebih lanjut, berbagai sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID beserta GNPIP diprakirakan turut menjaga tingkat inflasi IHK Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy).
