PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami akselerasi pada triwulan II 2023 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara umum, pertumbuhan tersebut didorong oleh akselerasi komponen Konsumsi Pemerintah sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja pegawai dan barang dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan komponen Ekspor menjadi komponen yang memberikan andil terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu. Sementara dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ditopang oleh LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial, LU Transportasi dan Pergudangan, dan LU Informasi dan Komunikasi.
KEUANGAN PEMERINTAH
Pertumbuhan realisasi belanja pegawai mendorong pertumbuhan realisasi belanja daerah Provinsi Bengkulu secara keseluruhan pada triwulan II 2023. Pertumbuhan realisasi belanja daerah mencatatkan pertumbuhan yang positif setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi. Kinerja realisasi pendapatan Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 juga mengalami pertumbuhan yang didorong oleh realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertumbuhan realisasi komponen belanja operasi menahan kontraksi pada realisasi belanja Provinsi Bengkulu secara keseluruhan pada triwulan II. Meningkatnya pertumbuhan belanja operasi didorong oleh komponen belanja pegawai seiring adanya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Realisasi belanja APBN Provinsi Bengkulu triwulan II 2023 mencapai 44,96% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi tersebut tumbuh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan didorong oleh realisasi belanja modal, belanja barang, belanja sosial dan belanja pegawai.
Pertumbuhan realisasi pendapatan Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 terakselerasi yang didorong dari komponen realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD). Meskipun demikian, total realisasi komponen pendapatan pada periode laporan lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar.
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi pada triwulan ini utamanya didorong oleh normalisasi konsumsi dan mobilitas masyarakat pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Meskipun demikian, adanya penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg pada bulan Juni dan momen HBKN Idul Adha serta libur cuti bersama menahan penurunan inflasi.
Tekanan inflasi pada triwulan II 2023 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada triwulan ini utamanya didorong oleh kelompok transportasi, makanan, minuman, dan tembakau. Untuk kelompok transportasi, peningkatan disumbangkan oleh komoditas bensin, tarif kendaraan travel, mobil, solar, dan angkutan udara. Sementara pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, peningkatan tekanan inflasi disumbangkan oleh komoditas rokok kretek filter, beras, minyak goreng, rokok putih, dan telur ayam ras.
Pada triwulan III 2023, tekanan inflasi Provinsi Bengkulu diprakirakan menurun dibandingkan dengan triwulan II 2023. Penurunan tekanan inflasi diprakirakan akibat adanya normalisasi konsumsi dan mobilitas masyarakat sejalan dengan berakhirnya penyelenggaraan Festival Tabut. Lebih lanjut, meredanya dampak penyesuaian HET LPG 3 Kg dan terjaganya pasokan komoditas diiringi dengan semakin masifnya upaya pengendalian inflasi diprakirakan juga mendorong tekanan inflasi lebih rendah.
PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu pada periode triwulan II 2023 menunjukkan penguatan seiring optimisme rumah tangga, pelaku usaha, dan perbankan yang semakin tinggi. Tingkat intermediasi perbankan semakin tinggi dengan penyaluran kredit yang tumbuh pada triwulan II tahun 2023. Pertumbuhan aset perbankan mengalami peningkatan pada periode laporan sejalan dengan penguatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu. Kinerja perbankan syariah cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan pembiayaan secara umum dan juga dari sisi pembiayaan modal kerja, konsumsi, dan investasi. Pangsa penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat meningkat dengan tingkat risiko yang masih terjaga. Dengan kondisi ini, stabilitas sistem keuangan di Provinsi Bengkulu relatif terjaga.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan II 2023 terjadi peningkatan peredaran uang kartal di Provinsi Bengkulu seiring dengan momen Hari Besar Keagamaan Idul Fitri. Transaksi non tunai SKNBI dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) ATM/Debit serta BI-RTGS dan SKNBI mengalami kontraksi, sedangkan APMK Kredit, uang elektronik, dan QRIS menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Terjadi peningkatan permintaan uang tunai di masyarakat terlihat dari aktivitas peredaran uang kartal di Provinsi Bengkulu yang mengalami net outflow sebesar Rp1,43 triliun. Nilai transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 tercatat sebesar Rp156,54 miliar atau terkontraksi 32,43% (yoy) dibandingkan triwulan II tahun 2022.
Di sisi APMK, secara tahunan jumlah kartu kredit mengalami peningkatan sebesar 15,1% (yoy) diiringi kenaikan volume dan nominal transaksi. Di sisi lain, kartu debit mengalami peningkatan jumlah kartu sebesar 18,7% (yoy). Meskipun demikian, terjadi penurunan volume dan nominal transaksi. Dari sisi uang elektronik, jumlah dan nominal transaksi mengalami peningkatan tetapi terjadi penurunan volume transaksi.
Transaksi pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) mengalami peningkatan pada triwulan II 2023. Transaksi pembelian dan penjualan valas masing-masing meningkat sebesar 40,74% (yoy) dan 21,74% (yoy).
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Meneruskan tren pada periode sebelumnya, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu mengalami perbaikan. Kondisi ini tercermin dari adanya perbaikan pada kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) dan Persentase Kemiskinan. Perbaikan kondisi tersebut sejalan dengan tren positif pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu setelah pandemi COVID-19.
TPT Provinsi Bengkulu mengalami perbaikan kondisi dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka TPT Provinsi membaik dari 3,39% pada Februari 2022, menjadi 3.21% pada Februari 2023.
Nilai Tukar Petani (NTP) melanjutkan tren perbaikan dari periode sebelumnya. NTP Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 141,05, masih di atas 100, meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 141,76. Selanjutnya, pada Juli 2023 NTP Provinsi Bengkulu juga kembali meningkat pada level 143,73.
Tren perbaikan aktivitas ekonomi yang berlanjut mendorong penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada periode Maret 2023 berada pada angka 14,04% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2022 yang tercatat sebesar 14,62%.
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diprakirakan akan sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2022. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan konsumsi Rumah Tangga dan PMTB, dan tercermin dari perlambatan mayoritas komponen Lapangan Usaha (LU). Namun demikian, perlambatan lebih lanjut tertahan oleh pengeluaran pemerintah yang diprakirakan terakselerasi.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan PMTB diprakirakan melambat dipengaruhi perlambatan pent-up demand, kehati-hatian masyarakat di tengah ketidakpastian, serta penurunan optimisme pelaku usaha. Di sisi lain, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi persiapan pemilihan umum dan fokus pemerintah untuk mendorong perekonomian daerah. Dari sisi LU, perlambatan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada 2023 terjadi pada sebagian besar LU.
Dari sisi tekanan harga, inflasi di Provinsi Bengkulu pada 2023 diprakirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya menuju sasaran inflasi nasional 3±1%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pangan di daerah nonsentra sejalan program urban farming, penurunan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM, serta berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mengendalikan inflasi dan mengantisipasi dampak El Nino.
