Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Ekonomi Aceh pada triwulan III 2024 tumbuh 5,17% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan lebih kuat dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera (4,48% yoy) maupun Nasional (4,95% yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Provinsi Aceh. Hal ini tercermin dari meningkatnya kinerja berbagai Lapangan Usaha (LU) terkait yaitu LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh bersumber dari peningkatan kinerja Ekspor Barang dan Jasa, serta masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari meningkatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) terkait penyelenggaraan PON yaitu LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah
Realisasi agregat belanja pemerintah daerah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan III 2024 membaik dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, agregat Belanja Pemerintah (APBN + APBD) mencapai Rp63,90 triliun atau 69,90% dari pagu agregat belanja tahun 2024, meningkat dari triwulan III 2023 yang hanya 62,39%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh realisasi APBN yang semakin baik dari 68,66% di triwulan III 2023, menjadi 73,87% di triwulan III 2024 atau meningkat sebesar Rp4,49 triliun. Peningkatan juga didukung oleh realisasi APBD yang semakin baik dari 54,73% di triwulan III 2023, menjadi 64,95% di triwulan III 2024 atau meningkat sebesar Rp4,86 triliun.
Di sisi lain, realisasi agregat Pendapatan Pemerintahan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi pendapatan APBN dan APBD pada triwulan III 2024 mencapai Rp30,17 triliun, meningkat dibandingkan realisasi triwulan III 2023 yang sebesar Rp28,04 triliun. Secara persentase, realisasi pendapatan APBN dan APBD mencapai 64,97% lebih tinggi dari periode di tahun sebelumnya yang sebesar 64,02%.
Asesmen Inflasi Daerah
Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2024 lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Inflasi Provinsi Aceh pada periode laporan tercatat sebesar 1,50% (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (3,09%, yoy). Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan capaian inflasi Nasional (1,84% yoy) dan masih terkendali pada rentang sasaran target inflasi tahun 2024 yaitu sebesar 2,5 1,0% (yoy) (Grafik 3.1). Masih terkendalinya inflasi pada rentang sasaran target inflasi tahun 2024, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan TPID se-Provinsi Aceh. Sinergi dan kolaborasi intens dalam rangka pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif).
Asesmen Daerah, dan Pengembangan Akses Kuangan dan UMKM
Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, tercermin dari peningkatan kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) diiringi dengan peningkatan kinerja penyaluran pembiayaan. Berdasarkan lokasi bank, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp44,70 triliun atau meningkat sebesar 12,11% (yoy). Sementara itu, penyaluran pembiayaan masih positif tercatat Rp42,52 triliun atau meningkat sebesar 14,45% (yoy). Dengan demikian Financing Deposit Ratio (FDR) 95,14% mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 94,14% (Grafik 4.1). Hal ini mencerminkan bahwa secara nominal, peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan lebih rendah dibandingkan peningkatan jumlah DPK yang dihimpun.
Kinerja pembiayaan UMKM pada triwulan III 2024 mengalami perlambatan, walaupun secara nominal mengalami peningkatan. Kinerja pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM di Aceh tercatat sebesar 14,51% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,57% (yoy). Namun demikian, secara nominal pembiayaan UMKM pada triwulan III mengalami peningkatan sebesar Rp12,02 triliun, lebih tingggi dari triwulan sebelumnya sebesar Rp11,40 triliun. Adapun rasio Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan UMKM adalah sebesar 3,54%. Sementara itu, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan III 2024 sebesar 28,27%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusi pembiayaan di Aceh.
Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Pada triwulan III 2024, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami net inflow. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami net inflow sebesar Rp0,01 triliun, dengan total uang kartal masuk (inflow) sebesar Rp1,70 triliun dan total uang kartal keluar (outflow) sebesar Rp1,70 triliun (Grafik 5.1). Net inflow pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa masuknya uang kartal dari masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia lebih tinggi dari kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal.
Sistem pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Sistem pembayaran nilai besar dan nilai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dari sisi volume menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri menggunakan instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu debit/ATM tercatat mengalami pertumbuhan secara agregat dalam transaksi. Begitu juga dengan penggunaan instrumen Uang Elektronik, baik server based ataupun chip based di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Secara umum, sistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh tetap terselenggara dengan baik dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi masyarakat.
Asesmen Ketenagakerjaan
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2024 tercatat 5,75%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,03%. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,11%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,77%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan dalam memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
Prospek Ekonomi dan Inflasi 2024
Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Nasional, ekonomi Aceh pada tahun 2024 juga diperkirakan tumbuh membaik pada kisaran 4,37%-5,17% (yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi Provinsi Aceh sebagai dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Aceh diprakirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, dan ekspor luar negeri. Sedangkan dari sisi LU, laju pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh peningkatan LU Pertambangan, LU Konstruksi, serta LU Transportasi dan Pergudangan.
Secara keseluruhan tahun 2024, laju inflasi Provinsi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy). Pada tahun 2024, terjadi perubahan tahun dasar dari 2018 menjadi 2022 dan penambahan 2 kota IHK baru di Provinsi Aceh yaitu Kab. Aceh Tengah dan Kab. Aceh Tamiang. Realisasi inflasi tahun kalender sampai dengan periode Oktober 2024 tercatat sebesar 1,69% (yoy). Inflasi diprakirakan akan tetap terjaga hingga akhir tahun sesuai sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy) didukung oleh penurunan harga tiket pesawat domestik di akhir tahun dan stabilitas harga komoditas pangan.
