Tentang BI
Informasi seputar organisasi, transformasi dan sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia.
Fungsi Utama
Informasi terkait fungsi utama yang menjadi kewenangan pengelolaan Bank Indonesia demi mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah.
Rupiah
Informasi seputar Rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang Undang.
Publikasi
Produk publikasi Bank Indonesia meliputi peraturan, laporan, dan kajian, serta kalender kegiatan Bank Indonesia.
Statistik
Produk statistik yang meliputi indikator historikal seluruh sektor yang menjadi kewenangan pengelolaan Bank Indonesia.
Layanan
Berbagai layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia mencakup permohonan informasi, pengaduan, perizinan dsb.
Informasi Publik
Informasi publik Bank Indonesia dalam rangka memenuhi Undang-Undang KIP Tahun 2008.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh
Kinerja keuangan daerah pada triwulan I 2023 secara umum mengalami peningkatan, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBN. Namun demikian, realisasi anggaran APBD mengalami penurunan pada pendapatan dan belanja baik secara nominal maupun persentase. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga triwulan I 2023 mencapai 17,30% dari total pagu belanja (Rp47,13 triliun) atau sebesar Rp8,15 triliun.
Pada triwulan I 2023, laju Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, seiring dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan dan upaya pengendalian inflasi yang gencar dilakukan di Provinsi Aceh. Kendati demikian, terdapat potensi kenaikan biaya yang dapat mendorong kenaikan harga, salah satunya bersumber dari peningkatan ekspektasi pedagang seiring potensi naiknya harga beli di tengah peningkatan UMP Aceh pada awal tahun 2023.
Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tetap terjaga, yang tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang diikuti dengan peningkatan Financing to Deposit (FDR) Ratio menjadi 89,90% di periode laporan. Pembiayaan UMKM juga meningkat, namun perlu diwaspadai peningkatan Non Performing Financing (NPF) meskipun masih dalam batas aman.
Selama triwulan I 2023, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana terdapat penurunan outflow dan peningkatan inflow pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistem pembayaran nontunai baik nilai besar maupun ritel juga mengalami penurunan begitu juga dengan penggunaan kartu ATM/debit. Di sisi lain, penggunaan kartu kredit tumbuh positif pada triwulan laporan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun berbanding terbalik pada aspek kemiskinan yang menunjukkan peningkatan persentase. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh berada pada urutan keempat, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.
LPP Provinsi Aceh Mei 2023.pdf
Baca Juga
Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Mei 2025
Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur Mei 2025
Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Mei 2025
Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mei 2025
Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Mei 2025
Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Mei 2025