Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 sebesar 5,84% (yoy), meningkat dibanding triwulan lalu sebesar 5,38% (yoy). Konsumsi Rumah Tangga (RT) menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi pengeluaran dan Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi lapangan usaha. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tw IV 2025 ini lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy).
Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Kinerja konsumsi rumah tangga tumbuh positif meskipun melambat didukung oleh mobilitas dan aktivitas ekonomi selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sementara itu, kinerja investasi didukung oleh peningkatan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta peningkatan kredit investasi.
Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan terutama berasal dari LU Industri Pengolahan yang tetap tumbuh kuat pada periode laporan. Industri Pengolahan tumbuh kuat sejalan dengan kontribusi industri manufaktur yang masih besar. Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha lainnya adalah Konstruksi, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), serta Pertanian. LU Konstruksi tumbuh positif sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan preservasi infrastruktur jalan provinsi. Sementara itu, LU Perdagangan tumbuh meningkat sebesar 5,26% (yoy) sejalan dengan permintaan masyarakat yang didorong oleh diskon akhir tahun di sejumlah pusat perbelanjaan. LU Penyediaan Akmamin tumbuh meningkat sebesar 13,97% (yoy) sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata di Jawa Tengah, terutama setelah penambahan rute penerbangan internasional Bandara Ahmad Yani ke Singapura pada triwulan IV 2025. LU Pertanian juga tumbuh meningkat sebesar 4,06% sejalan dengan peningkatan kredit pertanian dan panen raya komoditas hortikultura di wilayah sentra produksi. Selain itu, LU Jasa Keuangan tumbuh hingga 16,14% (yoy), paling tinggi dibandingkan LU lainnya pada periode laporan sejalan dengan peningkatan aktivitas bank umum dan pendapatan asuransi.
Keuangan Pemerintah
Kinerja keuangan daerah Jawa Tengah baik pada serapan APBD dan APBN masih mengalami kontraksi pada triwulan IV 2025. Hal ini sejalan dengan pemberlakuan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), PMK Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Realisasi pendapatan daerah hingga triwulan IV 2025 mencapai Rp23,76 triliun atau setara 96,38% dari pagu anggaran. Realisasi ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh penurunan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah mengalami penurunan terutama pada komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini seiring dengan implementasi kebijakan Opsen PKB dan penyesuaian prioritas pengeluaran masyarakat yang lebih mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder.
Pada sisi belanja, realisasi tercatat sebesar Rp23,87 triliun atau 94,61% dari total pagu anggaran. Realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya serapan belanja disebabkan oleh realisasi belanja modal yang terkontraksi karena keterlambatan proses lelang sehingga baru dilaksanakan pada semester kedua tahun 2025. Dengan demikian, proses implementasi program di lapangan menjadi terhambat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengejar ketertinggalan realisasi belanja maupun output fisik pada sisa waktu di tahun 2025. Selain itu, Belanja Transfer turut mengalami kontraksi antara lain dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan kabupaten telah menerima bantuan dari Pemerintah Pusat.
Sementara itu, dari sisi APBN, realisasi terpantau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi belanja mencapai Rp105,60 triliun atau 96,38% dari pagu anggaran. Hal ini terutama disebabkan oleh realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terkontraksi seiring dengan penyesuaian alokasi yang lebih rendah untuk Dana Alokasi Khusus Fisik pada triwulan laporan.
Inflasi Daerah
Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan inflasi terjadi pada hampir seluruh kabupaten/kota pantauan inflasi di Jawa Tengah, kecuali Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Rembang. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Semarang, sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Rembang.
Inflasi pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras. Peningkatan harga cabai rawit dan cabai merah disebabkan oleh penurunan produksi akibat cuaca ekstrem, sedangkan kenaikan harga daging ayam ras dan beras disebabkan oleh peningkatan permintaan sejalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih masif. Lebih lanjut, peningkatan harga komoditas terjadi sejalan dengan permintaan yang meningkat selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Inflasi juga disumbang oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya seiring dengan ketegangan geopolitik dan pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara yang meningkatkan harga emas global.
Perkembangan UMKM dan Stabilitas Sistem Keuangan
Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah mengalami kontraksi lebih dalam. Kredit perbankan pada triwulan IV 2025 sebesar Rp384,01 triliun, atau terkontraksi 0,95% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,05% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, kontraksi pertumbuhan kredit didorong oleh kontraksi kredit modal kerja.
Penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi masih terkontraksi. Kredit perbankan Jawa Tengah untuk korporasi pada triwulan IV 2025 mencapai Rp79,45 trilliun atau terkontraksi 4,87% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 2,30% (yoy). Secara sektoral, kontraksi kredit korporasi berasal dari kontraksi LU Industri Pengolahan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
Kredit konsumsi RT menyumbang 30,46% dari total kredit perbankan di Jawa Tengah. Kredit konsumsi RT tumbuh sebesar 4,74% (yoy) pada triwulan IV 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 5,42% (yoy). Meskipun kredit konsumsi RT secara keseluruhan melambat, namun Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor tumbuh lebih cepat.
Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 terkontraksi. Kredit UMKM pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 2,68% (yoy), lebih dalam daripada kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,28% (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan kontraksi Kredit Modal Kerja UMKM.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
SKNBI mengalami perbaikan ditunjukkan oleh kontraksi yang semakin membaik, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, transaksi RTGS tumbuh positif, mencerminkan peningkatan aktivitas pembayaran bernilai besar.
Penggunaan instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) menunjukkan kinerja solid, ditunjukkan oleh pertumbuhan transaksi kartu kredit yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh peningkatan transaksi belanja dan online, serta pembayaran tagihan. Sementara penggunaan kartu debit mencatat akselerasi terutama pada transaksi tunai yang merefleksikan tingginya kebutuhan transaksi masyarakat.
Dari sisi uang kartal, setoran dan tarikan bank menunjukkan net outflow yang dipengaruhi peningkatan kebutuhan likuiditas rumah tangga pada periode liburan HBKN Natal dan Tahun baru. Digitalisasi terus menguat melalui perluasan merchant dan ekosistem QRIS yang mencapai lebih dari 2,2 juta merchant. Pertumbuhan volume transaksi juga meningkat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi pada HBKN Natal dan Tahun Baru.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kinerja ketenagakerjaan di Jawa Tengah membaik dibandingkan tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah menurun dari 4,78% pada Agustus 2024 menjadi 4,66% pada Agustus 2025 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan.
Indeks penghasilan sedikit meningkat dari 108,48 pada triwulan III 2025 menjadi 109,46 pada triwulan IV 2025 dan masih berada pada level optimis (>100). Sedangkan, indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan IV 2025 berada pada level 95,78 meningkat 14,01% dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 81,77.
Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 meningkat dibandingkan September 2025, tercermin dari kenaikan Indeks yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayar petani (Ib), masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2,01% dan 1,37%.
Prospek Perekonomian Daerah
Secara keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 diprakirakan tetap tumbuh kuat dengan kisaran pertumbuhan sebesar 5,1 - 5,9% (yoy) terutama didukung oleh kinerja LU Pertanian. Kinerja LU Pertanian diprakirakan meningkat sejalan dengan target swasembada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan target produksi padi GKG yang meningkat sekitar 11,7% dari tahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2026 pada sisi pengeluaran diprakirakan bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat, terutama pada sisi konsumsi domestik yang turut mendorong sektor perdagangan dan didukung dengan investasi yang lebih baik. Konsumsi domestik tumbuh didukung oleh keberlanjutan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat tetap kuat serta didukung oleh kenaikan upah dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.
Inflasi di tahun 2026 diperkirakan masih terjadi namun dengan magnitude yang lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dan tetap akan berada pada sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Potensi peningkatan risiko inflasi bersumber dari komoditas emas perhiasan seiring dengan peningkatan harga emas global. Peningkatan permintaan aset safe haven oleh investor seiring dengan ketidakpastian global mendorong peningkatan harga emas dunia. Selain itu, beberapa harga komoditas pangan diperkirakan mencapai tingkat harga keseimbangan yang baru seiring dengan kenaikan harga produksi (harga pupuk dan harga pakan) dan harga pembelian gabah kering giling di tingkat petani. Lebih lanjut, realisasi program MBG yang lebih masif juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan. Namun demikian, inflasi lebih tinggi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diproyeksikan tertahan seiring dengan efektivitas program swasembada pangan di Jawa Tengah.
