Perkembangan Ekonomi Daerah
Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 32,09% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 34,58% (yoy). Namun demikian, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada triwulan II 2025, di atas Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau. Meningkatnya ketidakpastian global pada triwulan II 2025 sejalan dengan penerapan tarif Trump menjadi faktor penahan laju pertumbuhan Maluku Utara.
Dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh komponen ekspor barang dan jasa sejalan dengan produksi komoditas hilirisasi nikel yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi konsumsi, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah seiring normalisasi konsumsi pasca HBKN Idul Fitri 2025 turut berpengaruh terhadap tertahannya laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025.
Keuangan Pemerintah
Anggaran Pendapatan Daerah pada tahun 2025 secara agregat mencapai Rp16,17 triliun. Di sisi lain, Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat mencapai Rp16,99 triliun. Pagu Anggaran Belanja tahun 2025 turun 0,97% (yoy) dibandingkan anggaran setelah perubahan tahun 2024. Dari nominal tersebut, 79,91% atau Rp13,58 triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota dan sisanya 20,09% atau Rp Rp3,41 triliun merupakan APBD Provinsi Maluku Utara.
Sampai dengan triwulan II 2025 total realisasi belanja daerah secara agregat mencapai 25,80% dari pagu anggaran atau lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yang berhasil merealisasikan sebesar 27,54% dari anggaran. Penurunan realisasi belanja terhadap pagu anggaran, terjadi pada realisasi belanja APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut realisasi APBD Kabupaten/Kota tercatat 25,83%, lebih tinggi dibandingkan realisasi APBD Provinsi yang sebesar 25,67% dari pagu anggaran.
Perkembangan Inflasi Daerah
Inflasi IHK Maluku Utara pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 2,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 2,32% (yoy). Kelompok penyumbang inflasi terbesar sepanjang triwulan II 2025 adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi tertinggi, tercatat sebesar 4,08% (yoy) dan andil inflasi sebesar 1,39% (yoy). Kemudian disusul oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan inflasi sebesar 4,17% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,80% (yoy). Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 5,45% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,39% (yoy). Dari sisi komoditas, penyumbang andil inflasi tertinggi sepanjang triwulan II 2025 adalah komoditas bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, kontrak rumah, ikan bakar, dan kangkung.
Secara akumulasi sampai dengan Juli 2025, tercatat Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 2,13% (ytd). Tekanan inflasi sepanjang triwulan berjalan diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2025. Penurunan tekanan inflasi terutama disebabkan normalisasi harga komoditas cabai rawit diakibatkan mulai stabilnya pasokan dari daerah sentra produksi dan penyesuaian ke bawah harga BBM nonsubsidi sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.
Analisis Stabilitas Keuangan Daerah
Ekonomi Maluku Utara tumbuh impresif pada triwulan II 2025 seiring dengan pertumbuhan industri pertambangan nikel yang berdampak positif terhadap kinerja perbankan khususnya pada ekspansi penyaluran kredit. Kinerja penyaluran kredit ke sektor pertambangan dan pertanian di Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2025.
Secara keseluruhan NPL kredit di Maluku Utara masih berada di bawah 5%. NPL kredit non-UMKM mengalami sedikit kenaikan dari 0,04% pada triwulan I 2025 menjadi 0,06% pada triwulan II 2025. Sementara itu, NPL pada kredit UMKM mengalami kenaikan dari 3,54% pada triwulan I 2025 menjadi 3,66% pada triwulan II 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas sistem keuangan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 masih terus terjaga di tengah pertumbuhan positif penyaluran kredit.
Perkembangan Sistem Pembayaran
Sepanjang triwulan I 2025 terjadi net outflow di Maluku Utara seiring HBKN Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada Bulan Maret. Dari sisi non tunai, transaksi RTGS, SKNBI, dan APMK mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tetap tumbuh secara yoy. Transaksi digital seperti penggunaan QRIS dan e-commerce terus mencatatkan pertumbuhan positif dari bulan ke bulan. Terdapat peningkatan sebesar 94% (yoy) untuk frekuensi transaksi dan 78% (yoy) untuk nominal transaksi E-Commerce selama triwulan I 2025.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Utara pada Semester I 2025 tercatat sebesar 4,26% meningkat sebesar 0,23 basis poin dibandingkan periode pencatatan Semester II 2024 yang tercatat sebesar 4,03%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat Maluku Utara juga mengalami penurunan yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Angkatan Kerja. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi terhadap pekerjaan, dimana individu menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai atau enggan bekerja di sektor informal.
Pada triwulan II 2025 Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu parameter kesejahteraan petani di Maluku Utara memperoleh indeks 107,26, angka tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 103,12. NTP Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2025 berada pada peringkat ke-8 (delapan) dari 14 (empat belas) provinsi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).
Prospek Perekonomian
Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh tinggi dan mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan pada industri pertambangan dan pengolahan nikel. Dari sisi pengeluaran, perekonomian pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan ekspor luar negeri yang dipengaruhi oleh proses hilirisasi tingkat lanjut produk olahan nikel. Dari sisi LU, sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian diperkirakan masih menjadi sektor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.
Inflasi Maluku Utara pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam rentang target inflasi nasional walaupun di tengah berbagai faktor risiko seperti adanya peningkatan harga bahan bakar rumah tangga jenis minyak tanah yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kuota yang dialokasikan. Adapun, beberapa faktor kebijakan Pemerintah seperti efisiensi anggaran dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperkirakan turut mempengaruhi inflasi pada tahun 2025.
