Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
Perekonomian Sulawesi Utara pada Triwulan II 2026 tetap tumbuh solid sebesar 5,42% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,54% (yoy), namun masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh akselerasi investasi/PMTB dan konsumsi pemerintah, masing-masing tumbuh sebesar 7,12% (yoy) dan 14,70% (yoy) sejalan peningkatan aktivitas pembangunan serta akselerasi realisasi belanja pemerintah. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif sebesar 3,63% (yoy), meskipun melambat seiring normalisasi konsumsi pascamomentum Ramadan dan Idulfitri.
Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara terutama ditopang oleh akselerasi LU Konstruksi, yang tumbuh sebesar 7,63% (yoy) dari 3,35% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya belanja modal, permintaan material konstruksi, serta pembiayaan investasi. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan tetap tumbuh positif masing-masing sebesar 4,68% (yoy) dan 4,03% (yoy), meskipun mengalami moderasi. Perlambatan juga terjadi pada LU Perdagangan yang tumbuh sebesar 2,09% (yoy), sementara LU Transportasi dan Pergudangan terkontraksi sebesar 0,53% (yoy), terutama dipengaruhi oleh normalisasi mobilitas angkutan udara pasca momentum HBKN pada triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan, penguatan investasi, belanja pemerintah, dan aktivitas konstruksi mampu menahan perlambatan pada sejumlah lapangan usaha utama dan menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tetap solid pada Triwulan II 2026.
Perkembangan Inflasi Daerah
Inflasi Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,83% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,20% (yoy). Peningkatan inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren harga emas global, cabai rawit akibat gangguan pasokan pascabanjir dari Gorontalo, angkutan udara, serta bawang merah dan daun bawang di tengah keterbatasan pasokan. Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga daging babi seiring terjaganya pasokan di pedagang dan peternak, tomat seiring meningkatnya pasokan hasil panen, serta penurunan harga gaun, buku tulis bergaris, dan minuman ringan.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam kerangka TPID terus memperkuat pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas kelompok barito (bawang, rica/cabai, dan tomat). Dalam jangka pendek, langkah yang ditempuh bersifat responsif terhadap kenaikan harga melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar guna menjaga keterjangkauan harga. Sementara itu, dalam jangka panjang dan lebih terstruktur, stabilitas harga digencarkan melalui penguatan sisi pasokan dengan program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA), antara lain melalui penyaluran sarana produksi dan alsintan, Sekolah Lapang Iklim, serta pelatihan budidaya dan peningkatan kesuburan tanah, pemerataan distribusi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta kerja sama antar daerah (KAD) yang mengalirkan komoditas dari daerah surplus ke daerah defisit.
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Pembiayaan daerah di Sulawesi Utara pada Triwulan II 2026 menunjukkan kinerja yang solid melalui pertumbuhan sebesar 3,28% (yoy) dengan disertai kualitas kredit yang masih terjaga. Dari sisi penggunaan, kredit sektor rumah tangga tumbuh sebesar 3,63% (yoy) dengan kualitas yang relatif stabil, tercermin dari rasio NPL sebesar 2,17%. Sementara itu, kredit korporasi terkontraksi sebesar 3,02% (yoy) dengan NPL sebesar 3,37%, mencerminkan intermediasi perbankan kepada pelaku usaha besar masih berjalan baik meskipun dalam tren pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan pembiayaan daerah didorong oleh peningkatan Kredit Konsumsi (KK) yang tumbuh sebesar 5,73% (yoy) dan Kredit Modal Kerja (KMK) menunjukkan perbaikan dengan tumbuh sebesar 2,25% (yoy), sedangkan Kredit Investasi (KI) mengalami kontraksi sebesar 5,09% (yoy). Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 5,15% (yoy). Untuk itu, Loan to Deposit Ratio (LDR) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 158,53%.
Perkembangan Pembiayaan UMKM di Sulawesi Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan peningkatan, tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM sebesar 2,70% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,00% (yoy). Dari sisi kualitas kredit, rasio Non-Performing Loan (NPL) UMKM membaik dari 5,36% pada Triwulan I 2026 menjadi 5,06% pada Triwulan II 2026. Meskipun mengalami penurunan, rasio NPL UMKM masih berada sedikit di atas threshold 5%, sehingga kualitas kredit pada segmen UMKM tetap perlu mendapat perhatian.
Sejalan dengan pertumbuhan kredit UMKM pada periode triwulan II, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong pengembangan akses pembiayaan UMKM melalui pengenalan dan pendampingan penggunaan SIAPIK dalam rangka Program PATUA dan WANUA 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan serta kemampuan UMKM dalam menyusun pencatatan dan laporan keuangan yang lebih tertib, akurat, dan kredibel sehingga mendukung akses pembiayaan perbankan.
Selain itu, BI Sulawesi Utara melaksanakan berbagai program pengembangan kapasitas UMKM, meliputi Mindpreneur Bootcamp PATUA, Entrepreneur Bootcamp WANUA, pelatihan iklim bekerja sama dengan BMKG Sulawesi Utara, sosialisasi legalitas usaha, HKI dan perpajakan UMKM, serta onboarding UMKM Go Digital. Berbagai kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat pola pikir kewirausahaan, kapasitas manajerial, pemahaman aspek legal dan perpajakan, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha.
Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut merupakan upaya penguatan tata kelola, produktivitas, inovasi, dan daya saing UMKM di Sulawesi Utara. Melalui peningkatan kapasitas dan kualitas usaha, UMKM diharapkan semakin profesional, mampu memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Pada Triwulan II 2026, peredaran uang kartal di Sulawesi Utara mencatatkan net inflow sebesar Rp502,20 miliar, sejalan dengan normalisasi kebutuhan uang tunai pasca-HBKN Idulfitri pada triwulan sebelumnya. Inflow tercatat sebesar Rp1,28 triliun, lebih tinggi dibandingkan outflow sebesar Rp774,68 miliar. Meskipun net inflow masih berlanjut, penurunan inflow dan outflow secara triwulanan menunjukkan kebutuhan uang kartal yang kembali ke pola normal, di tengah aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap terjaga.
Transaksi sistem pembayaran nontunai di Sulawesi Utara pada Triwulan II 2026 secara umum menunjukkan penguatan, meskipun dengan dinamika yang berbeda antarinstrumen. BI-RTGS mencatat pertumbuhan nominal dan volume masing-masing sebesar 64,97% (yoy) dan 27,57% (yoy), sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi korporasi dan institusional. Nominal SKNBI tumbuh 3,66% (yoy), meskipun volume transaksi terkontraksi 1,64% (yoy). Sementara itu, BI-FAST tumbuh semakin ekspansif dengan nominal mencapai Rp47,71 triliun dan volume 25,61 juta transaksi, masing-masing meningkat 55,93% (yoy) dan 59,09% (yoy). Pada instrumen ritel, ATM/Debit masih mengalami kontraksi, sementara kartu kredit dan uang elektronik tetap tumbuh positif. QRIS juga terus berkembang dengan 387.182 merchant dan 597.907 pengguna, meskipun laju pertumbuhan transaksi mulai termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya.
Aktivitas ekonomi digital melalui e-commerce tetap ekspansif pada Triwulan II 2026. Nominal transaksi mencapai Rp773,3 miliar atau tumbuh 31,27% (yoy), sementara volume transaksi mencapai 5,56 juta transaksi atau meningkat 75,78% (yoy). Pertumbuhan volume yang jauh lebih tinggi dibandingkan nominal menunjukkan semakin intensifnya pemanfaatan e-commerce untuk transaksi bernilai relatif kecil. Sementara itu, transaksi KUPVA BB meningkat menjadi Rp26,81 miliar, terdiri atas penjualan valas sebesar Rp13,45 miliar dan pembelian sebesar Rp13,36 miliar, sejalan dengan meningkatnya mobilitas lintas negara dari dan menuju Sulawesi Utara pada periode laporan.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Utara pada Mei 2026 menunjukkan perbaikan dari sisi partisipasi dan penyerapan tenaga kerja, meskipun kualitas penyerapan masih perlu dicermati. Jumlah angkatan kerja meningkat 2,39% dibandingkan Februari 2026 menjadi 1,37 juta orang, diikuti peningkatan penduduk bekerja sebesar 2,27% menjadi 1,29 juta orang, sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 63,03% menjadi 64,37%. Namun, peningkatan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan tambahan penduduk bekerja menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 5,75% menjadi 5,85%. Tekanan pasar kerja terutama terlihat pada perempuan dengan TPT sebesar 8,18% serta lulusan SMA dengan TPT sebesar 8,87%. Dari sisi kualitas pekerjaan, pangsa pekerja informal meningkat menjadi 55,90% dan pekerja paruh waktu juga meningkat, mengindikasikan bahwa tambahan penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya disertai peningkatan kualitas pekerjaan.
Di tengah dinamika pasar kerja tersebut, kualitas pembangunan manusia Sulawesi Utara terus menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara pada 2025 meningkat 0,64 poin menjadi 76,32 (yoy) dan tetap berada di atas nasional sebesar 75,90. Peningkatan tersebut didukung oleh perbaikan seluruh dimensi pembentuk IPM, antara lain Umur Harapan Hidup yang meningkat menjadi 74,44 tahun, Rata-rata Lama Sekolah menjadi 9,91 tahun, serta pengeluaran per kapita menjadi Rp12,45 juta per tahun. Namun demikian, tantangan kesejahteraan ke depan perlu dicermati seiring mulai menyempitnya ruang bonus demografi akibat meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia, serta masih tingginya pekerjaan informal dan pengangguran pada kelompok tertentu. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan kualitas, produktivitas, dan inklusivitas pasar tenaga kerja untuk memastikan perbaikan pembangunan manusia dapat ditransmisikan secara lebih merata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Indikator kesejahteraan Sulawesi Utara secara umum menunjukkan perbaikan, meskipun dengan kualitas yang belum sepenuhnya merata. Upah Minimum Provinsi 2026 ditetapkan sebesar Rp4.002.630,00 atau naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya, yang secara riil setara kenaikan sekitar 3,2% setelah memperhitungkan inflasi, meskipun cakupannya terbatas pada 44,10% pekerja formal. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,32% pada Maret 2026 dari 6,62% pada September 2025, terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07%, dengan penurunan yang terutama didorong wilayah perdesaan. Perbaikan tersebut terjadi di tengah kenaikan garis kemiskinan sebesar 3,80%, sehingga mencerminkan peningkatan pengeluaran riil rumah tangga dan bukan pelonggaran standar kebutuhan hidup. Meskipun demikian, terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati, yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan yang meningkat menjadi 0,219 dan Rasio Gini yang melebar tipis menjadi 0,344, yang mengindikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan lebih banyak dinikmati kelompok hampir miskin sementara kelompok termiskin belum sepenuhnya terjangkau. Sementara itu, Nilai Tukar Petani bertahan pada level tinggi dengan rata-rata 131,17 pada Triwulan II 2026, meskipun laju pertumbuhannya melambat menjadi 1,50% (yoy). Ke depan, keberlanjutan perbaikan kesejahteraan sangat bergantung pada stabilitas harga pangan, mengingat komoditas makanan menyumbang 77,92% terhadap garis kemiskinan, serta pada penajaman program perlindungan sosial agar lebih terarah pada desil pengeluaran terbawah, khususnya di perdesaan.
Prospek Perekonomian Daerah
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2026 diprakirakan tetap kuat dalam kisaran 5,4%–6,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan prakiraan pertumbuhan nasional sebesar 4,9%–5,7% (yoy). Prakiraan tersebut ditopang oleh realisasi Semester I yang solid, dengan pertumbuhan 5,48% (c-to-c). Dari sisi pengeluaran, komposisi sumber pertumbuhan bergeser dari konsumsi rumah tangga menuju investasi dan belanja pemerintah, sejalan dengan akselerasi PMTB yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2026 dengan andil 2,06%, serta Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 14,70% (yoy). Dari sisi penawaran, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, diikuti LU Konstruksi dan LU Jasa Kesehatan. Realisasi kisaran prakiraan akan ditentukan oleh pola pertumbuhan pada Semester II, dengan batas atas bergantung pada terealisasinya akselerasi triwulan IV yang bersumber dari puncak penyerapan belanja pemerintah, pemulihan LU Industri Pengolahan, penguatan mobilitas menjelang HBKN, serta optimalisasi ekspor luar negeri. Sejumlah risiko perlu dicermati, terutama perlambatan ekonomi global, gangguan rantai pasok akibat tensi geopolitik, keterbatasan ruang fiskal daerah, serta transmisi kenaikan BI-Rate terhadap konsumsi dan aktivitas konstruksi pada Semester II.
Sementara itu, inflasi Sulawesi Utara pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1% (yoy), meskipun dengan kecenderungan mengarah ke batas atas sasaran. Hingga Juli 2026, inflasi tercatat 2,53% (yoy) dengan inflasi tahun kalender sebesar 3,38%. Tekanan ke depan diprakirakan bersumber dari ketiga kelompok pembentuk inflasi. Kelompok pangan bergejolak menjadi sumber tekanan yang paling perlu dicermati seiring risiko penguatan fenomena El Niño pada Agustus–Oktober 2026 dan ketergantungan pasokan hortikultura dari luar daerah. Kelompok harga yang diatur pemerintah menghadapi risiko kenaikan harga energi dan tarif transportasi akibat gangguan pelayaran di Selat Hormuz, sementara inflasi inti diprakirakan meningkat moderat seiring kenaikan biaya input dan risiko imported inflation. Faktor penahan bersumber dari pemulihan produksi pada Oktober–November, serta penyaluran beras SPHP dan MinyaKita. Dengan penguatan sinergi TPID melalui kerangka GPIPS 2026 dan pendekatan 4K, inflasi diprakirakan tetap terjaga dan mampu menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
