I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Perekonomian Riau pada triwulan II 2026 melandai dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,75% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,89% (yoy), didorong oleh penurunan kinerja Ekspor Luar Negeri. Pelambatan tersebut sejalan dengan moderasi pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencatatkan pelambatan menjadi 5,29% (yoy), dari 5,61% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, Provinsi Riau pada triwulan II 2026 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam secara Nasional, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,14%.
Dari sisi pengeluaran, melandainya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 2026 disebabkan oleh penurunan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Ekspor Luar Negeri. Konsumsi RT melambat seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat menabung dibandingkan mengkonsumsi, terindikasi dari akselerasi pertumbuhan DPK Perseorangan. Kinerja ekspor non-migas terutama komoditas lemak dan minyak nabati tercatat melandai menjadi -0,48% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,45% (yoy).
Dari sisi lapangan usaha (LU), melandainya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 2026 disebabkan oleh kinerja LU Pertambangan dan Penggalian yang masih berada dalam zona kontraktif meskipun telah membaik dibandingkan triwulan I 2026. Pada triwulan II 2026, LU Pertambangan dan Penggalian tercatat terkontraksi 0,59% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebelumnya yang terkontraksi 2,41% (yoy). Membaiknya LU Pertambangan dan Penggalian sejalan dengan telah selesainya masa perbaikan pipa gas milih PT. Bumi Siak Pusako serta didukung dengan harga minyak pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US$95,15 per barrel, meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang berada pada US$74,11 per barrel. Di sisi lain, penurunan struktural akibat natural declining migas sekitar 8-12% per tahun terus berlanjut yang berdampak kepada tertahannya kinerja LU Pertambangan yang lebih tinggi.
II. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Pada triwulan II 2026 inflasi Riau tercatat sebesar 4,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,65% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai merah, serta Kelompok Transportasi, terutama komoditas bensin. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tertahan oleh meredanya inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Secara spasial, tiga wilayah IHK mencatatkan peningkatan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai, sementara Tembilahan mencatatkan penurunan inflasi. Dengan sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang semakin solid inflasi Riau diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5% ± 1%.
Secara keseluruhan tahun 2026, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5 ± 1% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang pre-emptive dan forward looking, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, realisasi serta perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), optimalisasi peran BUMD Pangan, serta ekspektasi inflasi yang terjaga, diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2026.
III. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau tetap tumbuh positif, sejalan dengan perekonomian daerah yang masih tumbuh positif. Meskipun demikian, penyaluran kredit konvensional kepada korporasi yang berlokasi proyek di Provinsi Riau tercatat sedikit mengalami pelambatan pada triwulan II 2026 namun diiringi oleh kemampuan bayar korporasi yang lebih baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit kepada Rumah Tangga (RT) terpantau tumbuh melambat.
Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, tercermin dari Loan-to-Deposit Ratio perbankan Riau pada triwulan II 2026 yang tercatat sebesar 83,00%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 82,50%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.
IV. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan II 2026, transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari meningkatnya tekanan net-outflow uang kartal. Pergerakan inflow (uang masuk) dan outflow (uang keluar) di Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan laporan mencatat net-outflow sebesar Rp806,63 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net-outflow sebesar Rp75,89 miliar.
Hal ini sejalan dengan, transaksi nontunai di Riau pada triwulan II 2026 tercatat menunjukkan kinerja yang meningkat, berdasarkan data dari transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), dan Uang Elektronik (UE). Nominal transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan sebesar 22,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,36% (yoy). Lebih lanjut, nominal transaksi melalui UE juga menunjukkan peningkatan, terutama pada klasifikasi nominal belanja, yaitu penggunaan UE yang tercatat tumbuh positif sebesar 41% (yoy) pada triwulan II 2026.
V. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kinerja ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2026 mulai menunjukkan tren perbaikan. Hal ini sejalan dengan penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan sektor lapangan usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor unggulan Riau seperi pertanian, industri pengolahan, dan jasa keuangan. Di sisi lain, beberapa indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, rasio gini, dan Nilai Tukar Petani masih menunjukkan kinerja yang relatif baik.
Sementara itu, indikator kemiskinan Provinsi Riau tercatat mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2026 yang tercatat menurun menjadi 6,19% dari 6,30% pada September 2025. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat perdesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2026 tercatat masih cukup baik, yaitu dari 193,69, meskipun menurun dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 197,48. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan NTP pada seluruh subsektor unggulan Riau seperti tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.
VI. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Perekonomian Riau pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh solid pada kisaran 4,4 – 5,2% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2026 terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi RT, meskipun potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.
Inflasi Riau pada tahun 2026 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Hal tersebut didukung oleh perkiraan harga komoditas pangan yang berada dalam rentang sasaran, meskipun terdapat potensi peningkatan permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya stabilisasi pasokan komoditas pangan melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir diperkirakan turut mendukung pengendalian inflasi. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 7,74% tahun 2026, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respon kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.
