I. EKONOMI MAKRO MAKRO DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 4,15% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,33% (yoy). Perlambatan tersebut didorong oleh perlambatan kinerja LU Pertanian yang disebabkan oleh pergeseran musim panen komoditas hortikultura. Perlambatan produktivitas lapangan usaha utama menyebabkan melambatnya konsumsi rumah tangga daerah. 

II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan II 2026, inflasi tahunan Provinsi Jambi tercatat sebesar 3,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,55% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional yang tercatat 3,34% (yoy). Laju inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi, Muara Bungo, dan Kabupaten Kerinci yang masing-masing tercatat sebesar 3,60% (yoy), 4,72% (yoy) dan 4,30% (yoy). Dibandingkan triwulan sebelumnya, inflasi di Kota Jambi dan Muara Bungo meningkat dari masing-masing 2,96% (yoy) dan 4,44% (yoy). Sementara itu, inflasi di Kabupaten Kerinci menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,11% (yoy).

Secara triwulanan, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Jambi pada Triwulan II 2026 mengalami inflasi sebesar 1,54% (qtq), lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 0,25% (qtq). Peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga bensin yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik di Timur Tengah dan keterbatasan pasokan komoditas hortikultura pasca berakhirnya periode puncak panen pada triwulan sebelumnya.

III. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, DAN UMKM

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 14,55% (yoy), tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,06% (yoy). Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian tumbuh sebesar 0,75% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,56% (yoy). Pertumbuhan kredit juga didorong oleh sektor pertambangan yang tumbuh sebesar 224% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 55,57% (yoy). Kemudian, sektor perdagangan tumbuh sebesar 14,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,40% (yoy). Selanjutnya, kredit pada sektor industri pada triwulan laporan tumbuh sebesar 19,44% (yoy).

Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan mencapai Rp56,18 triliun atau tumbuh sebesar 15,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,60% (yoy). Pertumbuhan DPK didorong oleh pertumbuhan giro, deposito, dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 18,99% (yoy), 22,76% (yoy), dan 11,07% (yoy).

IV. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Perkembangan pembayaran tunai di Provinsi Jambi pada triwulan II 2026 mengalami net outflow sebesar Rp1,07 triliun. Net outflow berasal dari aliran uang tunai outflow sebesar Rp1,91 triliun dan aliran uang tunai inflow sebesar Rp835,05 miliar. Kondisi tersebut mengindikasikan meningkatnya permintaan uang kartal masyarakat, terutama untuk kebutuhan transaksi selama periode Hari Raya Idul Adha dan libur sekolah semester genap 2026.

V. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Data posisi Februari 2026 menunjukkan jumlah pengangguran di Provinsi Jambi yang masih mencatatkan tren menurun sebesar -11,69% (yoy) atau menurun menjadi 74,62 ribu orang dari yang sebelumnya 84,50 ribu orang pada Februari 2025. Penurunan jumlah pengangguran sejalan dengan penurunan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi, sebanyak 1,80 juta orang atau menurun 0,17% dibandingkan Februari 2025. Berdasarkan penurunan jumlah pengangguran tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,99% pada Februari 2026 dibandingkan periode Februari 2025 yaitu 4,48%.

Dari sisi kesejahteraan, indikator kemiskinan pada Maret 2026 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi tercatat menurun sebanyak 17,21 ribu orang atau sebesar -6,35% (yoy) dibandingkan dengan Maret 2025. Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokan penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 12,04% menjadi Rp744.065/kapita/bulan. Penurunan jumlah penduduk miskin didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang mencatat penurunan jumlah lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 116,16 ribu orang, atau lebih rendah sebesar -3,44% dibandingkan pada Maret 2025. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan juga turut tercatat menurun menjadi 137,57 ribu orang sebesar -8,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jambi pada Triwulan II 2026 terpantau lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat masih berada di atas 100, mencerminkan bahwa petani mengalami surplus di mana pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan beban pengeluaran. Data triwulan II 2026 menunjukkan rerata NTP Provinsi Jambi sebesar 186,43 meningkat sebesar 18,67 poin dibanding rerata triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 167,75.

VI. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Provinsi Jambi diprakirakan tetap kuat pada tahun 2026, yaitu pada rentang 4,20-5,00% (yoy), didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan perbaikan kinerja lapangan usaha utama, seperti pertanian dan pertambangan yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan.

Inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5%±1% (yoy). Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya memastikan ketersediaan stok pangan serta menekan volatilitas harga melalui berbagai langkah strategis implementasi dari program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera.