Ringkasan:

1. Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini dilakukan dalam rangka mendorong dan mengembangkan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), melalui penyempurnaan mekanisme transaksi PUAS.
2. Perubahan yang terjadi dalam PBI ini mencakup:
   1. Peserta Transaksi PUAS dan Perusahaan Pialang
      1. Diperjelasnya keikutsertaan Bank Asing dalam transaksi PUAS.
      2. Diperjelasnya peran Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Perusahaan Pialang) dalam transaksi PUAS.
   2. Pengalihan Kepemilikan Instrumen PUAS
      Mengatur mekanisme terkait pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu dengan cara jual beli. Penjual Instrumen PUAS dapat berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali instrumen PUAS yang telah dialihkan pada harga yang disepakati di awal.
   3. Pengaturan mengenai sanksi
      1. Sanksi terkait pelanggaran perizinan instrumen PUAS dan transaksi instrumen PUAS yang belum memperoleh izin dari BI akan dikenakan sanksi berupa:
         1. teguran tertulis; dan
         2. kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
      2. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan penempatan pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Asing, sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelanggaran terhadap hal tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
      Terminologi dalam PBI
      Dilakukan penyesuaian istilah dalam PBI dengan mengacu pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu semua penyebutan “Bank Syariah” dalam PBI No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah beserta peraturan pelaksanaannya harus dimaknai sebagai “BUS”.
3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012.