Peraturan

BI Icon

Departemen Komunikasi​​​​

7/19/2021 12:00 AM
Hits: 2195

Peraturan Bank Indonesia No 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank

Peraturan Bank Indonesia
Moneter
Berlaku

RINGKASAN PENGATURAN PERATURAN BANK INDONESIA

 

Peraturan                           Peraturan Bank Indonesia No 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank

Tanggal Berlaku                  :  19 Juli 2021

Ringkasan                           :

I.         Latar Belakang

Implementasi kerangka kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral atau disebut juga Local Currency Settlement (LCS) sejak tahun 2018 serta penguatannya pada tahun 2020 telah menunjukkan hasil positif sebagaimana ditunjukkan dari peningkatan volume transaksi, frekuensi transaksi dan jumlah nasabah pengguna transaksi LCS. Untuk semakin mendorong implementasi LCS, maka diperlukan adanya fleksibilitas bagi nasabah LCS berupa perluasan jenis transaksi yang dapat dilakukan dalam skema LCS. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa otoritas negara mitra dalam rangka pengembangan framework LCS, terdapat kesamaan minat yang cukup tinggi untuk memberikan fasilitas transaksi keuangan bagi pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Sehingga perlu adanya penyempurnaan ketentuan terkait LCS.

 

II.          Materi Pengaturan

1.   Larangan Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward

Dalam kerangka kerja sama LCS tertentu, Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi domestic non-deliverable forward (DNDF) di Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang Negara Mitra. Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka kerja sama LCS tertentu dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

2.   Pencabutan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward

Pada saat PBI No.23/9/PBI/2021 mulai berlaku, ketentuan:

  1. Pasal 8 ayat (2); dan
  2. Sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 8 ayat (2) dalam Pasal 18 ayat (1)

PBI Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran
Kontak
Contact Center Bank Indonesia Bicara: (62 21) 131

e-mail : bicara@bi.go.id
Jam operasional Senin s.d. Jumat Pkl. 08.00 s.d 16.00 WIB

Halaman ini terakhir diperbarui 7/27/2021 4:35 PM
Apakah halaman ini bermanfaat?
Terima Kasih! Apakah Anda ingin memberikan rincian lebih detail?

Baca Juga