RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA

Latar Belakang Pengaturan:

1.      Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

2.      Pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dilakukan melalui strategi penguatan regulasi, pengembangan instrumen, penguatan infrastruktur dan kelembagaan, serta perluasan penerbit dan basis investor instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah.

3.      Untuk meningkatkan pendalaman pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia menambahkan instrumen berupa Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA).

Substansi Pengaturan:

Pengaturan dalam PBI ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.        Peserta Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Pinsip Syariah (PUAS) terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Umum Konvensional (BUK).

2.        Kegiatan di PUAS meliputi penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) serta transaksi repo syariah.

3.        BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana pada SIMA, SiKA, dan SiPA serta melakukan transaksi repo syariah.  BUK dapat melakukan penempatan dana pada SIMA, SiKA, dan SiPA serta dapat melakukan transaksi repo syariah.

4.        Peserta PUAS dimungkinkan menggunakan Perusahaan Pialang dalam transaksi PUAS dengan menggunakan akad Ju’alah.

5.        Peserta PUAS dilarang melakukan kegiatan di PUAS selain kegiatan yang telah diatur dalam PBI PUAS.

6.        Karakteristik instrumen SIMA yaitu:

a.      menggunakan akad Mudharabah;

b.      dalam mata uang rupiah atau valuta asing;

c.      tanpa warkat (scripless);

d.      berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight) sampai dengan 1 (satu) tahun;

e.      tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo;

f.        dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tetap; dan

g.      nilai nominal paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar penerbitan.

7.        Karakteristik instrumen SiKA yaitu:

a.      menggunakan akad Murabahah;

b.      dalam mata uang rupiah;

c.      tanpa warkat (scripless);

d.      berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight) sampai dengan 1 (satu) tahun;

e.      tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo;

f.        nilai nominal paling banyak sebesar nilai perdagangan Komoditi yang menjadi dasar penerbitannya; dan

g.      didasarkan pada Komoditi dan transaksi yang halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

8.        Karakteristik instrumen SiPA yaitu:

a.      menggunakan akad Wakalah bi al-istitsmar;

b.      dalam mata uang rupiah;

c.      tanpa warkat (scripless);

d.      berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight) sampai dengan 1 (satu) tahun;

e.      tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo;

f.        dana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan;

g.      memberikan pendapatan berupa hasil pengelolaan dana; dan

h.      dapat disertai dengan penyerahan agunan berupa SBSN dan/atau SukBI.

9.        Karakteristik dan persyaratan transaksi repo syariah yaitu:

a.      menggunakan akad Al-bai’ ma’a al-wa’d bi al-syira;

b.      jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (al-bai’ al-haqiqi);

c.      penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan dan pembeli SBS juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan (muwa’adah);

d.      jual beli SBS menggunakan harga pasar atau harga yang disepakati; dan

e.      berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight) sampai dengan 1 (satu) tahun.

10.     Peserta PUAS wajib melaporkan kegiatan di PUAS kepada Bank Indonesia melalui sistem pelaporan Bank Indonesia. Penyampaian laporan kegiatan di PUAS mengacu pada PBI mengenai laporan bank umum terintegrasi. Sepanjang PBI mengenai laporan bank umum terintegrasi belum berlaku, penyampaian laporan kegiatan di PUAS dilakukan sesuai dengan PBI mengenai laporan harian bank umum, PBI mengenai laporan bulanan bank umum, dan/atau PBI mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah. 

11.     Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan penerbitan instrumen PUAS dan transaksi repo syariah.

12.     PBI PUAS ini mencabut PBI PUAS sebelum No.17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.