RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

Latar Belakang Pengaturan :

Untuk memitigasi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap perekonomian, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan, antara lain melalui pemberian jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah baik secara harian dan rata-rata.

Kebijakan pemberian jasa giro diberikan kepada Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah baik secara harian dan rata-rata sebesar 1,5% per tahun, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat jasa giro sebesar 3% dari DPK. Untuk mendukung pemberian kebijakan jasa giro GWM tersebut dilakukan Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Substansi Pengaturan:

1.            Substansi perubahan pengaturan dalam PADG ini meliputi:

a.            Perubahan pasal 5 yang meliputi:

                                  i.               Pengaturan mengenai kewenangan BI dalam memberi jasa giro bagi BUK.

                                 ii.               Penjelasan bahwa jasa giro yang diberikan terdiri dari:

1.            jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM rata-rata

2.            jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM harian.

                                iii.               Penetapan tingkat bunga jasa giro:

1.            Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk jasa giro terhadap pemenuhan GWM rata-rata.

2.            Sebesar 0% (nol persen) untuk jasa giro terhadap pemenuhan GWM harian.

                                iv.               Penetapan bagian tertentu dari pemenuhan GWM yang diperhitungkan untuk jasa giro:

1.            Sebesar 3% (tiga persen) untuk bagian tertentu yang diperhitungkan untuk jasa giro terhadap GWM rata-rata.

2.            Sebesar 0% (nol persen) untuk bagian tertentu yang diperhitungkan untuk jasa giro terhadap GWM harian.

                                 v.               Pemberian jasa giro diberikan kepada BUK sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

                                vi.               Pemberian jasa giro tidak berlaku untuk BUK penerima PLJP sejak tanggal aktivasi hingga tanggal pelunasan.

b.            Perubahan pasal 19 yang meliputi:

                                  i.               Pengaturan mengenai kewenangan BI dalam memberi insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) bagi BUS dan UUS.

                                 ii.               Penjelasan bahwa insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) terdiri atas:

1.           pemberian (‘athaya) terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM rata-rata. 

2.           pemberian (‘athaya) terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM harian.

                                iii.               Penetapan tingkat pemberian:

1.           Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) terhadap pemenuhan GWM rata-rata.

2.           Sebesar 0% (nol persen) untuk insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) terhadap pemenuhan GWM harian.

                                iv.               Penetapan bagian tertentu dari pemenuhan GWM yang diperhitungkan untuk insentif GWM berupa pemberian (‘athaya):

1.           Sebesar 3% (tiga persen) untuk bagian tertentu yang diperhitungkan untuk insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) terhadap GWM rata-rata.

2.           Sebesar 0% (nol persen) untuk bagian tertentu yang diperhitungkan untuk insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) terhadap GWM harian.

                                 v.               Pemberian insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) diberikan kepada BUS dan UUS sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

                                vi.               Pemberian insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) tidak berlaku untuk BUS penerima PLJPS sejak tanggal aktivasi hingga tanggal pelunasan.

                               vii.               Pemberian insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) tidak berlaku untuk UUS yang BUK induknya menerima PLJP sejak tanggal aktivasi hingga tanggal pelunasan.

c.            Penambahan 1 pasal antara pasal 19 dan pasal 20 yang meliputi tata cara pemberian insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) pada Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS.

2.            Untuk melengkapi penjelasan atas perubahan pengaturan ini, contoh perhitungan jasa giro GWM juga telah disesuaikan mengikuti perumusan jasa giro GWM di atas. Adapun contoh perhitungan yang baru tersebut terdapat pada lampiran PADG ini.