Ringkasan Peraturan Anggota Dewan Gubernur
|
Peraturan
|
:
|
Peraturan Anggota Dewan
Gubernur Nomor 21/16/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
Bank dan Nasabah
|
|
Berlaku
|
:
|
19 Juli 2019
|
Ringkasan:
1.
Latar Belakang
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia
memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai Kegiatan LLD
yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif.
Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut
diperlukan untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter,
stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang
rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk
penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia,
posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan
data dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan
ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil Ekspor.
Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang
mengatur mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan,
pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dan untuk meningkatkan
kualitas informasi yang diperoleh guna pemantauan DHE yang lebih efektif, perlu
diatur kembali mengenai penyampaian keterangan, data, dan dokumen pendukung
terkait Kegiatan LLD oleh Bank.
2.
Pokok-pokok Pengaturan
a.
Ruang Lingkup Laporan
Laporan
LLD yang wajib disampaikan Bank terdiri atas:
1) laporan transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi Bank dan/atau
Nasabah yang mempengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank;
2) laporan posisi, yaitu laporan mengenai posisi dan penambahan
atau pengurangan dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank; dan
3) laporan pendukung, yaitu mencakup:
a) laporan Rincian
Transaksi Ekspor (RTE),
b) laporan Daftar
Penyampaian Dokumen Pendukung DHE (DPDP);
c) laporan transaksi Rekening Khusus DHE
SDA; dan
d) laporan posisi Rekening Khusus DHE
SDA dan deposito DHE.
b.
Penyampaian Laporan LLD dan Koreksi
Laporan LLD
1) Laporan LLD disampaikan secara bulanan yang meliputi data
selama 1 (satu) Periode
Laporan (PL), yaitu dari tanggal 1 sampai
dengan akhir bulan yang bersangkutan.
2) Laporan LLD disusun berdasarkan spesifikasi format laporan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3) Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD
dilakukan secara online,
masing-masing sesuai Masa
Penyampaian Laporan (MPL) dan Masa
Penyampaian Koreksi Laporan (MPKL). Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang melampaui
MPKL dilakukan secara offline dalam
Jam Kerja.
4) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan
oleh Bank kepada Bank Indonesia tidak benar dan/atau tidak lengkap maka Bank harus
menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang telah disampaikan kepada Bank
Indonesia.
5) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia diindikasikan tidak wajar atau
Bank Indonesia memerlukan penjelasan lebih lanjut atas Laporan LLD, Bank
Indonesia dapat meminta klarifikasi kepada Bank melalui surat dan/atau media
lainnya.
6) Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus melalui pentahapan uji
pelaporan, yaitu memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan
kualitas.
7) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila
Laporan LLD disampaikan setelah
berakhirnya MPL sampai dengan akhir bulan MPL dalam jam kerja.
8) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila
Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir jam kerja pada akhir
bulan MPL.
c.
Pengaksepan Perintah Transfer Dana Keluar
(Outgoing Transfer) dan Penatausahaan
Dokumen Pendukung Outgoing Transfer
1) Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer) adalah transaksi LLD Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta
asing dengan nilai setara di atas jumlah tertentu (threshold).
2) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi
Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer) dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), Nasabah harus menyampaikan Dokumen Pendukung
Outgoing Transfer kepada Bank. Ketentuan
ini berlaku pula bagi Eksportir Sumber Daya Alam (SDA) yang melakukan transaksi
Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer) melalui Rekening Khusus DHE SDA.
3) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana
untuk Transfer Dana Keluar (Outgoing
Transfer) Nasabah sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung Outgoing Transfer.
4) Dalam hal Dokumen Pendukung Outgoing Transfer tidak terdapat dalam daftar yang disediakan, Nasabah
harus melengkapi dokumen pendukung yang
dimiliki dengan surat pernyataan.
5) Penyampaian Dokumen Pendukung Outgoing Transfer tidak berlaku bagi transaksi yang dilakukan oleh Bank
untuk kepentingan Bank itu sendiri dan transaksi pemindahan simpanan oleh Nasabah
yang sama di dalam negeri.
6) Nilai transaksi
Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer) yang dilakukan Nasabah paling
banyak sebesar nilai nominal dari Dokumen Pendukung Outgoing Transfer dengan toleransi lebih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum di Dokumen Pendukung Outgoing Transfer.
7) Bank dapat menggunakan bukti atau dokumen yang telah
disampaikan Nasabah dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai
transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Bank dengan pihak
domestik/pihak asing, sebagai Dokumen Pendukung Outgoing Transfer sepanjang bukti atau dokumen tersebut sama dengan Dokumen
Pendukung Outgoing Transfer.
8) Dokumen Pendukung Outgoing
Transfer dan surat pernyataan harus diterima Bank sebelum pelaksanaan
penyelesaian transaksi.
9) Bank harus melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara
perintah Transfer Dana Keluar (Outgoing
Transfer) dengan Dokumen Pendukung Outgoing Transfer-nya, yaitu terkait nama penerima dan nilai pembayaran.
10) Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen Pendukung Outgoing Transfer serta surat
pernyataan.
11) Bank harus menatausahakan Dokumen Pendukung Outgoing Transfer dan surat pernyataan
atas Transfer Dana Keluar (Outgoing
Transfer) dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy.
d.
Prosedur Perolehan dan Verifikasi
terhadap Informasi dari Nasabah
1) Bank harus meminta data, keterangan, Dokumen Pendukung DHE,
dan/atau Dokumen Pendukung Outgoing
Transfer kepada Nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank, baik
untuk kepentingan administrasi pelaporan Bank maupun untuk memenuhi permintaan
Bank Indonesia.
2) Nasabah wajib menyampaikan data, keterangan, Dokumen
Pendukung DHE, dan/atau Dokumen Pendukung Outgoing
Transfer kepada Bank dengan benar sesuai dengan permintaan Bank.
3) Bank dapat melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan
untuk pelaporan Kegiatan LLD dengan Bank lain dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi.
4) Bank harus melakukan verifikasi terhadap data dan keterangan
yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.
5) Bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan data
dan keterangan serta dalam penyusunan Laporan LLD.
e.
Penelitian Kebenaran Laporan
1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan
penelitian terhadap kebenaran Laporan LLD dalam bentuk kegiatan evaluasi dan/atau pemeriksaan langsung (on-site)
ke Bank.
2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kebenaran Laporan
LLD ditemukan ketidakwajaran dalam Dokumen Pendukung Outgoing Transfer, Bank Indonesia berwenang melakukan penelitian kebenaran kepada
Nasabah.
3) Bank dan/atau Nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau
dokumen lainnya yang terkait dalam rangka penelitian kebenaran dalam jangka
waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
f.
Sanksi
1) Sanksi Administratif kepada Bank
a) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dengan
benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (field) yang tidak benar dengan denda
paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan.
c) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
d) Bank yang melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer
Dana Keluar (Outgoing Transfer) tanpa
dilengkapi Dokumen Pendukung Outgoing Transfer dari Nasabah dari Nasabah dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.
2) Sanksi Administratif kepada Nasabah
a) Nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan data, keterangan,
dan/atau Dokumen Pendukung Outgoing Transfer
dengan benar kepada bank dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda
sebesar 0,25% (nol koma dua lima
persen) dari nilai transaksi dengan
nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.
b) Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan ke Nasabah kepada instansi yang terkait.
3) Pembebasan Sanksi Administratif
Berupa Denda
a) Bank atau Nasabah yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda dapat diberikan pembebasan sanksi denda dalam hal:
·
Bank atau Nasabah menyampaikan surat permohonan pembebasan
pengenaan sanksi denda, yang disertai dengan bukti pendukung; dan
·
Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank atau Nasabah tidak
melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank dan penyampaian Dokumen Pendukung Outgoing Transfer oleh Nasabah kepada Bank.
b) Permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya
setelah bulan diterbitkannya surat penetapan sanksi denda.
g.
Penyampaian Hasil Pengawasan DHE SDA
Bank
Indonesia menyampaikan informasi hasil pengawasan dan pelanggaran yang
dilakukan oleh Nasabah berupa Eksportir SDA yang melakukan Transfer Dana Keluar
(Outgoing Transfer) melalui Reksus
DHE SDA kepada:
1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC); dan
2) kementerian dan/atau lembaga teknis terkait,
untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.
h.
Keadaan Memaksa
1) Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan
data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan LLD tidak
tersedia dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD.
2) Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan
terhambatnya penyampaian Laporan LLD dikecualikan dari kewajiban menyampaikan
Laporan LLD dalam batas waktu yang
ditentukan.
3) Bank yang mengalami keadaan memaksa harus segera menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia,
i.
Korespondensi
Penyampaian
Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara offline serta korespondensi ditujukan kepada:
Bank
Indonesia
Departemen
Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
c.q.
Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD dan DHE
Menara
Sjafruddin Prawiranegara Lt.16
Jl.
M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
j.
Ketentuan Penutup
1) Pada saat PADG
ni mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
18/23/DSta tanggal 26 Oktober 2016 perihal Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas
Devisa Bank dan Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2) Penyampaian laporan pendukung berupa:
a) laporan transaksi Reksus DHE SDA; dan
b) laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE, mulai berlaku untuk data PL bulan Juli 2019 yang disampaikan
bulan Agustus 2019.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
