No.28/168/DKom
Perluasan ekonomi dan keuangan inklusif pada kalangan perempuan perlu terus diperkuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2025, sebanyak 64,5% pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Di sektor ekonomi kreatif, 58,39% tenaga kerja adalah perempuan. Peran penting ini perlu diikuti keberdayaan yang setara, termasuk dalam literasi keuangan, pendapatan, akses terhadap layanan keuangan formal, pengembangan kapasitas, dan ruang pengambilan keputusan ekonomi. Perempuan yang semakin berdaya diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan keluarga dan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam Inclusion Talk “Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa". Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. Gelaran ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di JICC, Jakarta (21/8).
Pada momen tersebut, Bank Indonesia bersama Women's World Banking (WWB) juga meluncurkan kajian “Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia". Kajian yang diluncurkan pada hari ini dapat menjadi acuan para pemangku kepentingan dan para penggiat pemberdayaan perempuan, untuk bersama-sama memperkuat sinergi dalam upaya pemberdayaan UMKM khususnya pelaku UMKM perempuan.
Filianingsih menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan. Sejalan dengan semangat yang diusung KKI 2026 yaitu Beudaya MeusareSare, upaya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan keuangan inklusif pun perlu dilakukan bersama-sama. “Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan" ujarnya.
Menteri PPA, Arifah Fauzi, menyampaikan “Pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif". Perempuan perlu memperoleh akses yang semakin luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang pengambilan keputusan. Peningkatan akses tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi keluarga, masyarakat, dan perekonomian nasional. “Keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan“, pungkasnya.
Bank Indonesia terus mendorong pemberdayaan perempuan, salah satunya melalui Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten, yang mayoritas anggotanya perempuan. Program yang telah dijalankan sejak 2021 tersebut kini direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. Kajian Bank Indonesia dan WWB menjadi bagian dari upaya memperkuat program agar semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan. Penguatan program antara lain diarahkan pada penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), penguatan representasi dan kepemimpinan perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif.
Inclusion Talk menghadirkan narasumber pelaku UMKM Rorokenes, Syanaz Nadya Winanto Putri dan Senior Policy Strategist South East Asia, Woman's World Banking, Desi Vicianna. Para narasumber berbagi perspektif dan pengalaman mengenai peningkatan penghasilan, literasi keuangan, dan penguatan kelompok sebagai aspek penting untuk mendorong perempuan semakin berdaya secara ekonomi. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, organisasi internasional, pemerintah daerah, akademisi, dan UMKM.
Mari semarakkan KKI 2026 dengan mengunjungi pameran secara langsung di Hall A dan B JICC, Jakarta, maupun secara daring melalui situs www.karyakreatifindonesia.co.id. Bersama, kita dukung UMKM Indonesia untuk bangkit, tangguh, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan bangsa.
Jakarta, 21 Agustus 2026
Departemen Komunikasi
Ramdan Denny Prakoso
Direktur Eksekutif
