Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan berbasis kelompok. Di berbagai daerah, program ini telah menjadi kanal strategis untuk meningkatkan literasi keuangan, kapasitas usaha, serta akses terhadap layanan keuangan formal. Namun, agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan, pendekatan program perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan dan peran gender dalam struktur sosial dan ekonomi lokal.
Riset ini dilatarbelakangi oleh temuan di berbagai studi bahwa perempuan — khususnya pelaku usaha mikro dalam kelompok subsisten — masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pelatihan, pembiayaan, kepemilikan aset, serta pengambilan keputusan dalam ranah keuangan dan usaha. Hambatan-hambatan ini perlu dipahami lebih dalam melalui lensa konstruksi sosial dan relasi gender yang memengaruhi distribusi sumber daya yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, sehingga berakibat pada keterbatasan peran perempuan dalam kelompok dan komunitas. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa ketika perempuan mendapatkan akses yang setara terhadap pelatihan, modal, dan jaringan usaha, terjadi peningkatan signifikan pada kapasitas ekonomi mereka serta efek ganda (spillover effect) terhadap kesejahteraan keluarga dan komunitas.
Melalui kajian ini, Bank Indonesia dan Women's World Banking (WWB) bermaksud menelaah secara lebih mendalam sejauh mana program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten telah mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan, serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk menguatkan pendekatan responsif gender dalam replikasi program pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif pada kelompok subsisten di berbagai Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN). Fokus khusus diberikan pada kelompok subsisten, karena karakteristik mereka yang rentan namun memiliki potensi transformatif apabila didukung dengan desain intervensi yang lebih inklusif.
Dengan memperkuat kerangka kerja berbasis bukti, laporan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi strategis dalam perumusan kebijakan dan desain program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, setara, dan berkelanjutan.
