Untuk siapakah sebenarnya digitalisasi dibangun? Pernahkah pertanyaan ini terbersit di benak Sobat Rupiah?
Jika ya, mari bayangkan sejenak suasana pagi di sebuah pasar di kota kecil. Seorang ibu pemilik warung menerima pembayaran pelanggan lewat QRIS. Ting! Transaksi praktis dan cepat. Tak perlu mencari uang kembalian.
Di kota lain, sang anak yang sedang merantau mengirim uang belanja kepada ibunya lewat BI-FAST. Dalam hitungan detik, dana pun sampai.
Dua contoh sederhana ini menggambarkan perjalanan Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) Indonesia.
Seperti disampaikan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam High Level Talk “Sinergi Kebijakan untuk Mengakselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital” pada FEKDI x IFSE 2026, transformasi digital pada akhirnya adalah tentang manusia: bagaimana teknologi memudahkan kehidupan, membuka akses bagi pelaku usaha, dan menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi atau besarnya transaksi, tetapi juga dari dampaknya. Apakah masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah dapat benar-benar merasakan manfaatnya?
Di tengah perubahan global dan berbagai tantangan ekonomi, akselerasi EKD Indonesia perlu terus berlangsung. Namun, semakin besar ekosistemnya, semakin kompleks pula tantangannya. Karena itu, inovasi dan mitigasi risiko perlu berjalan bersama melalui sinergi dan kolaborasi.
Lantas, apa saja fondasinya?
Memperkuat Sistem Pembayaran
Jawabannya dimulai dari sistem pembayaran. Bank Indonesia terus memperkuatnya, baik wholesale maupun ritel, agar semakin cepat, mudah, murah, berkualitas, aman, dan terpercaya.
Arah tersebut tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 melalui tiga sasaran utama: velositas, agar transaksi semakin cepat dan mudah; struktur, agar industri sehat dan saling terhubung; serta infrastruktur, agar sistem aman, andal, dan siap menghadapi kebutuhan ekonomi masa depan.
Di sisi ritel, QRIS menjadi salah satu contoh inovasi yang mengubah kebiasaan bertransaksi. BI-FAST terus memperluas layanan transfer ritel, sementara SNAP, SKNBI, dan BI-RTGS terus dikembangkan, yang dibangun bukan sekadar semakin banyak pilihan pembayaran, melainkan jalur yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi, bahkan melampaui batas negara.
Melalui QRIS Antarnegara, masyarakat Indonesia dapat bertransaksi di negara mitra, sementara wisatawan dari negara mitra dapat membayar di UMKM lokal menggunakan aplikasi pembayaran negaranya sendiri.
Saat ini, QRIS sudah terhubung dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Korea, dan Jepang. Konektivitas ini akan terus diperluas, termasuk ke Hong Kong dan Timor-Leste.
Produk kebanggaan Indonesia ini pun mendapat pengakuan internasional melalui 50-in-5 Awards kategori Collaboration, yang diberikan pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 (UNGA 81) di New York, Amerika Serikat, pada 21 September 2026.
Namun, semakin luas jalur digital digunakan, semakin penting pula memastikan jalur ini tetap aman.
Perkuat Kepercayaan, Pastikan Rasa Aman Pengguna
Perkembangan AI, otomatisasi, dan digitalisasi membuka banyak peluang, tetapi juga menghadirkan risiko siber, penyalahgunaan data, fraud, dan scam. Bagi pelaku UMKM seperti si ibu pemilik warung, satu pengalaman penipuan dapat mengurangi kepercayaannya untuk kembali bertransaksi secara digital.
Oleh karena itu, inovasi harus berjalan bersama dengan kepercayaan, tata kelola, keamanan, dan pelindungan konsumen.
Bank Indonesia memperkuat kebijakan dan infrastruktur bersama industri serta kementerian/lembaga, sekaligus mendorong industri yang sehat, kompetitif, dan berdaya tahan.
Sebab, ekosistem digital hanya akan berkembang jika masyarakat merasa aman dan percaya untuk menggunakannya. Kepercayaan itu pun harus hadir bukan hanya di pusat ekonomi, tetapi hingga ke daerah.
Digitalisasi Juga Menyentuh Daerah!
Manfaat ekosistem digital juga harus terasa hingga daerah, salah satunya melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Hingga kini, 94,9 persen atau 518 dari 546 pemerintah daerah telah mencapai tahap digitalisasi. Transaksi pemerintah menjadi lebih efektif, sekaligus menghasilkan data yang membantu pemerintah daerah memahami kondisi ekonomi dengan lebih cepat.
Data tersebut dapat mendukung Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau harga dan pasokan. Ketika pasokan cabai di suatu daerah mulai menipis, misalnya, pemerintah dapat merespons lebih cepat dan mengoordinasikan pasokan dari daerah lain sebelum harga melonjak dan menggerus keuntungan pelaku usaha.
Artinya, digitalisasi tidak berhenti pada kemudahan transaksi. Data dan teknologi perlu terhubung dengan sektor riil, termasuk untuk mendukung pembiayaan produktif dan memperluas inklusi keuangan.
Talenta Digital, Estafet untuk Melanjutkan Inovasi
Namun, infrastruktur dan data saja belum cukup. Teknologi tidak akan berkembang tanpa talenta yang mampu mengubahnya menjadi solusi.
Melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), Bank Indonesia mendorong inovasi melalui berbagai program dan kompetisi.
Dalam kompetisi PIDI tahun ini, para pemenang mengembangkan solusi berbasis AI, antara lain untuk market research dan membantu pencarian lapangan kerja.
Ini baru sebagian contoh. Yang lebih penting adalah bagaimana talenta muda Indonesia melalui PIDI terus dikembangkan agar mampu menciptakan solusi yang relevan bagi masyarakat dan mendukung perekonomian ke depan.
Pada akhirnya, masa depan EKD bukan hanya tentang seberapa canggih teknologinya, tetapi juga tentang manusia yang mengembangkan dan memanfaatkannya.
Bergerak Bersama melalui Kolaborasi dan Sinergi
Kemajuan EKD tidak dapat dilepaskan dari kerja sama berbagai pihak. Bank Indonesia memperkuat sistem pembayaran. Pemerintah mempercepat digitalisasi daerah. Industri menghadirkan inovasi. Regulator menjaga ekosistem tetap sehat. Sementara itu, talenta digital muda dari PIDI membantu menciptakan solusi baru.
Semangat tersebut tercermin dalam sinergi Merah Putih, yaitu kolaborasi seluruh elemen bangsa, mulai dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga industri, asosiasi, masyarakat, dan talenta digital.
Wujudnya terlihat dalam FEKDI x IFSE 2026, yang menyatukan berbagai inisiatif dan berjalan bersama agenda pengendalian inflasi daerah serta percepatan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
Tantangan EKD tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Karena itu, berbagai inisiatif perlu bergerak bersama, dari eksperimen hingga implementasi, agar manfaatnya benar-benar terasa di sektor riil.
Kembali ke contoh si ibu pemilik warung di awal tulisan.
QRIS di tangan si ibu, kiriman anak dari perantauan, data pemerintah daerah yang membantu memantau harga, hingga solusi AI dari talenta anak muda mungkin tampak seperti hal-hal yang terpisah.
Padahal, semuanya berada dalam satu ekosistem.
Perjalanannya masih panjang. EKD bukan sekadar tujuan akhir. Ia adalah sebuah perjalanan yang akan semakin kuat ketika ditempuh bersama.
