Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi NTB Tahun 2012 - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
28 September 2020
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan UMKM
Provinsi Nusa Tenggara Barat – Tahun 2012
 
Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM tahun 2012 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan tujuan (1) Mengenal dan memahami profil daerah, profil UMKM, kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan pengembangan UMKM, dan peranan perbankan dalam pengembangan UMKM, (2) Memberikan informasi tentang KPJU unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di suatu kabupaten/kota dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja; serta meningkatkan daya saing produk, (3) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan KPJU unggulan.
 
Penetapan KPJU unggulan dilakukan secara bertingkat yang diawali dengan penetapan KPJU unggulan pada tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten/kota dan terakhir pada tingkat provinsi. Hasil penetapan KPJU unggulan pada tingkat kecamatan merupakan kandidat KPJU unggulan tingkat kabupaten/kota yang proses penetapannya dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penetapan KPJU unggulan pada tingkat provinsi menggunakan hasil proses agregasi KPJU unggulan tingkat kabupaten/kota.
 
Dari agregasi dan pengolahan lebih lanjut terhadap KPJU tingkat Kabupaten/Kota dapat disimpulkan pada tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh 10 KPJU unggulan: usaha budidaya padi sawah, usaha budidaya jagung, wisata pantai/bahari, usaha budidaya rumput laut, usaha budidaya ternak sapi, usaha kerajinan tenun, usaha penangkapan ikan dilaut, usaha budidaya jambu mete, usaha budidaya buah mangga, dan usaha budidaya cabe rawit.
 
Secara umum rekomendasi untuk pengembangan UMKM-KPJU unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah (1) KPJU unggulan seyogyanya dituangkan atau dikukuhkan ke dalam bentuk ketentuan hukum (SK Gubernur/Bupati/Walikota), atau dituangkan di dalam RPJM Provinsi/Kabupetan/Kota atau Renstra SKPD terkait, (3) Pengembangan KPJU unggulan perlu dilakukan melalui pendekatan Klaster yang terintegrasi menurut rantai nilai dari hulu ke hilir, (2) Perlu dikembangkan informasi tentang Profil Investasi serta Penyusunan Lending Model (model pembiayaan) bagi UMKM untuk pengembangan KPJU unggulan, (4) Perlu peningkatan pelaksanaan kebijakan dan program dalam rangka memfasilitasi akses dan pengembangan pasar, (5) Perlu peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pendamping seperti Business Development Services (BDS) atau Inkubator Bisnis UMKM dengan dukungan Perguruan Tinggi dan Instansi terkait, (5) Perlu menumbuh-kembangkan wirausaha baru untuk KPJU unggulan (6) Perlu peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM KPJU melalui pengembangan atau penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Pembiayaan Alternatif (LPA), penyertaan Pemerintah Daerah yang lebih intensif dalam bentuk penyertaan dana jaminan pembiayaan UMKM pada Bank Pembangunan Daerah, (7) Perlu peningkatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN dan BUM-Daerah dan (8) Perlu peningkatan peran lembaga Perbankan dalam pemberian akses pembiayaan untuk KPJU unggulan bagi UMKM.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel