Pencapaian Program Transformasi - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
24 Agustus 2019

PENCAPAIAN PROGRAM TRANFORMASI

IMF - WB Annual Meetings 2018

Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB Annual Meetings 2018 (AM 2018). Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademisi, NGO dan media. Secara keseluruhan, total peserta mencapai 15.000. Dalam pertemuan tersebut, turut diselenggarakan berbagai side events, seperti seminar, investment forum, FGD, workshop, dan cultural events. Pertemuan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya dalam peningkatan cadangan devisa, perdagangan dan investasi, pariwisata serta kepemimpinan Indonesia di kawasan. Tujuan utama penyelenggaraan AM 2018 adalah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dan Asia sebagai ekonomi yang reformed, resilient, dan progressive.

Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS)

SiMoDIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor, dan mengnyinergikan kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terkait ekspor dan impor secara seketika. Secara teknis, SiMoDIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang dan aliran uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan data incoming ekspor dan outgoing impor dari financial transaction messaging system dan bank devisa. Melalui integrasi ini, SiMoDIS akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif baik bagi Kemenkeu dan BI.

Penguatan Operasi Moneter Syariah melalui Penerbitan Sukuk BI

Perluasan underlying asset penerbitan Sukuk Bank Indonesia (SukBI), yang kini dapat menggunakan sukuk global yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlying asset SukBI. Selain itu, terdapat penyempurnaan terhadap akad Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang semula menggunakan akad wadi’ah menjadi akad ju’alah. Ketentuan mulai berlaku pada 29 April 2019.

Pendalaman Pasar melalui IndONIA (Indonesia Overnight Index Average)

IndONIA berperan sebagai benchmark rate pasar uang, yakni cerminan suku bunga yang terjadi di pasar uang, yang dihitung secara periodik, tersedia dan dapat digunakan oleh para pelaku pasar sebagai referensi seperti penetapan suku bunga pinjaman, penetapan harga instrumen keuangan, dan pengukuran kinerja instrumen keuangan. IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia. Penetapan IndONIA dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (volume-weighted average) atas seluruh data transaksi yang dilakukan pada hari transaksi, yang dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan harian bank umum sejak pukul 07.00 WIB s/d 18.00 WIB (dan koreksi online hingga pukul 19.00 WIB).

Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai transaksi DNDF dalam rangka mendukung upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar valuta asing domestik dan memitigasi risiko nilai tukar rupiah. Penerbitan ketentuan ini ditujukan untuk memberikan alternatif bagi pelaku ekonomi dalam melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik, melengkapi instrumen lindung nilai yang sudah ada saat ini. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan bagi eksportir, importir serta investor dalam melakukan kegiatan ekonomi dan investasi melalui kemudahan transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah.

Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor”(PBI LTV/FTV)

Dalam rangka mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan Makroprudensial yang lebih akomodatif di sektor properti melalui: (i) penyesuaian rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit properti (KP) serta rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti (PP), (ii) penyesuaian jumlah maksimum fasilitas KP atau PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh (inden), dan (iii) penyesuaian  pengaturan tahapan dan besaran pencairan KP/PP untuk pemilikan properti inden.

Countercyclical Capital Buffer (CCB)

Merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Salah satu tujuan kebijakan CCB adalah mencegah timbulnya dan/atau meningkatnya risiko sistemik yang berasal dari pertumbuhan kredit yang berlebihan (excessive credit growth). Hal ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan yakni meningkat saat periode ekonomi ekspansi (boom) dan melambat pada periode ekonomi kontraksi (bust). Pada Mei 2019, BI mempertahankan rasio CCB sebesar 0%.

Penerbitan Ketentuan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal, yang salah satunya melalui percepatan implementasi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi Setelmen dana. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya instruksi setelmen dana yang delay, mendorong perlindungan nasabah, dan menciptakan market discipline.

Penentuan UKA (Uang Kertas Asing)

  • Adanya penyelarasan ketentuan, terutama sanksi atas pelanggaran PBI Pembawaan UKA dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain aturan kepabeanan dan peraturan perundangan lainnya mengenai pembawaan uang tunai ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia.
  • Meningkatkan efektivitas penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran ketentuan pembawaan UKA, sehingga dapat meminimalisir adanya aktivitas pembawaan UKA lintas batas dalam jumlah besar, tanpa underlying yang wajar.
  • Memperkuat sarana monitoring aktivitas pembawaan UKA oleh Bank Indonesia (BI) melalui kewajiban pelaporan secara berkala  Badan  Berizin kepada BI.

Perluasan Local Currency Settlement (LCS)

Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank of Thailand berkomitmen untuk terus mendorong kerangka kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan dengan penandatanganan 3 Letter of Intent (LOI). Ketiga LOI dimaksud merefleksikan kepentingan bersama dalam menjajaki kemungkinan pembentukan LCS framework di antara keempat negara. LCS framework tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan keuangan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand secara lebih efisien. Selain itu, Bank Indonesia dan Bank of Thailand juga sepakat untuk mengeksplorasi kemungkinan perluasan cakupan LCS framework yang telah berjalan saat ini.

BI Religi

Untuk menciptakan SDM yang profesional, kompeten, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dan berakhlak mulia, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai religi di perilaku kerja sehari-hari, kebersamaan ibadah untuk institusi, dan mendapatkan hikmah dari Tuhan YME sehingga pegawai dapat berkontribusi nyata dan optimal terhadap Bank Indonesia.

Show Left Panel