Organisasi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ROMMY SARIU TAMAWIWY

Deputi Direktur – Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rommy Sariu Tamawiwy lahir di Kepulauan Talaud pada tahun 1972. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Bidang Hukum Perdata Universitas Sam Ratulangi pada tahun 1994. Rommy melanjutkan Pendidikan di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Master di Bidang Ilmu Hukum pada tahun 2014.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak tahun 1999, saat ini Rommy menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan bangka Belitung sejak tahun 2024. Sebelumnya, Rommy menjabat sebagai Kepala Perwakilan  Bank Indonesia Provinsi Papua Barat (2022-2024).



Peta

Kontak

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang 33147

​​Telp: (0717) 422311
Fax: (​0717)42241

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki luas wilayah 16.424km2 dan berpenduduk sebanyak 1.372.813 jiwa. Bangka Belitung memiliki 1 kota (Pangkalpinang) dan 6 Kabupaten (Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang terdiri dari 2 pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung.

​4 besar penyumbang besar sektor ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:
1. Industri Pengolahan
2. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
3. Perdagangan Besar dan Eceran
4. Pertambangan (PT. Timah Tbk)

​Kepulauan Bangka dan Belitung memiliki banyak destinasi wisata pantai dan batuan granit yang berukuran besar. Keduanya telah menjadi ciri khas yang menganggumkan dari pantai-pantai di sana. Pulau Bangka juga memiliki Danau Kaolin yang merupakan  danau bekas galian tambang timah yang berwarna biru.

​Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah kerja dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdiri dengan tujuan sebagai mitra pemerintah daerah, pengawasan sistem pembayaran, dan keuangan inklusif serta pengembangan UMKM.​

Baca Juga