Hubungan Kelembagaan - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
28 September 2020

Koordinasi BI dengan lembaga/otoritas lain

Bank Indonesia menempatkan Anggota Dewan Gubernur (ADG) yang ditugaskan sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) Ex-Officio pada lembaga yang lain sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur No.17/5/PDG/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Gubernur Ex-Officio. Pada saat ini, Bank Indonesia menempatkan masing-masing satu orang ADG sebagai ADK Ex-Officio di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Penempatan ADG Bank Indonesia sebagai Ex-Officio di lembaga lain memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Lembaga Penugasan. Secara rutin, ADK Ex-Officio BI menyampaikan asesmen terhadap kondisi perekonomian terkini, Stabilitas Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SP-PUR) serta kebijakan yang telah dan/atau akan ditempuh oleh Bank Indonesia dalam menyikapi kondisi perekonomian baik domestik maupun global pada Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penugasan. Secara periodik, ADG Ex-Officio BI menyampaikan kebijakan prinsipil dan strategis (strategic policy) dalam bentuk pengaturan atau penetapan yang menyangkut pelaksanaan tugas BI dan mempunyai dampak luas, maupun pandangan strategis BI terhadap isu strategis yang akan atau telah diputuskan oleh Lembaga Penugasan yang memiliki dampak terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BI.

Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antara Bank Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (BI – OJK) meliputi Forum Koordinasi Makroprudensial – Mikroprudensial (FKMM) pada high level meeting, level pimpinan satuan kerja dan level teknis, dimana termasuk di dalamnya pertukaran data dan/atau informasi. Adapun kerjasama BI dan koordinasi Bank Indonesia – Lembaga Penjamin Simpanan (BI – LPS) difokuskan pada implementasi Nota Kesepahaman BI-LPS antara lain berupa pertemuan dan pertukaran data rutin. 

Selain itu dalam ruang lingkup yang lebih luas, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan yang tergabung di forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang akan disampaikan lebih detil pada Manajemen krisis.


Keanggotaan BI pada forum internasional di area stabilitas sistem keuangan (SSK) 

Merespon pengalaman krisis keuangan global tahun 2008, G20 mendeklarasikan komitmen untuk melakukan langkah reformasi sektor keuangan global dengan tujuan memperkuat stabilitas sistem keuangan dan mengurangi peluang dan dampak terjadinya krisis di masa mendatang. Inisiasi reformasi sektor keuangan global menjadi tonggak sejarah baru bagi penguatan koordinasi antar otoritas nasional melalui pembentukan Financial Stability Board (FSB) serta penguatan koordinasi antar standard setting bodies di sektor keuangan, seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). 

Menyadari peran penting reformasi keuangan global dan koordinasi antar otoritas bagi penguatan resiliensi sistem keuangan domestik, Bank Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai fora internasional di bidang SSK, diantaranya FSB dan BCBS. 

  1. Financial Stability Board (FSB)
    • Pendirian FSB pada 2009 berawal dari inisiasi forum pendahulunya yaitu Financial Stability Forum yang dibentuk G7 pada 1999. G20 memberikan mandat yang lebih luas kepada FSB untuk mengkoordinasikan upaya penguatan ketahanan sistem keuangan dan stabilitas pasar keuangan global berdasarkan ‘Declaration on Strengthening the Financial System’ pada G20 Leader Summit, di London, 2 April 2009.
    • Bank Indonesia telah menjadi anggota FSB sejak awal pendirian di tahun 2009. Pada tahun 2014, partisipasi otoritas sektor keuangan Indonesia dalam keanggotaan FSB lebih diperluas dengan mengikutsertakan peranan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Partisipasi Bank Indonesia dan otoritas domestik telah dioptimalkan dalam berbagai tatanan struktur FSB baik di forum tingkat tinggi (high level) maupun tingkat teknis sesuai relevansi kewenangan otoritas dengan topik pembahasan di suatu forum. Lebih lanjut, koordinasi lintas otoritas juga semakin diperkuat seiring dengan peningkatan kepentingan untuk mendorong implementasi rekomendasi FSB yang bersifat lintas sektor sesuai area kewenangan setiap otoritas.
    • Secara garis besar, pembahasan topik reformasi sektor keuangan global mencakup 4 (empat) agenda utama atau prioritas yaitu: (1) memperkuat ketahanan lembaga keuangan; (2) mengurangi permasalahan lembaga keuangan yang “too-big to-fail”; (3) memperluas parameter pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan hingga mencakup market-based finance; (4) reformasi pasar Over the Counter (OTC) derivatif. Adapun di area lain yang tergolong sebagai non-prioritas, mencakup diantaranya penguatan kebijakan makroprudensial, manajemen risiko, penerapan standar akuntansi yang berkualitas. Pemantauan terhadap risiko baru yang berkembang juga terus dilakukan untuk mengases, memitigasi risiko dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Beberapa risiko yang teridentifikasi saat ini diantaranya penurunan aktivitas correspondent banking, misconduct risk serta isu terkait perkembangan fintech, cyber risk dan cryptoasset.
    • Saat ini, secara bertahap agenda dan fokus pembahasan FSB telah beralih dari perumusan dan finalisasi respon kebijakan menjadi lebih menekankan pada aspek pemantauan implementasi dan evaluasi dampak reformasi keuangan global dalam rangka mengetahui efektivitas reformasi dan mengidentifikasi serta mengatasi dampak yang tidak diharapkan (unintended consequences) dari implementasi suatu reformasi sektor keuangan ataupun dari interaksi berbagai elemennya.
  2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
    • BCBS merupakan forum internasional yang diinisiasi oleh bank sentral yang tergabung dalam Group of Ten pada 1974. BCBS menerbitkan standar minimum ketentuan kehati-hatian (prudential measures) termasuk permodalan dan likuiditas, serta memfasilitasi kerja sama pengawasan sektor perbankan secara global. Tujuan pembentukan BCBS adalah untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan praktik perbankan global yang berdampak positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Seperti halnya dalam FSB, adopsi implementasi standar atau rekomendasi yang diterbitkan BCBS bergantung pada komitmen dari anggotanya. BCBS memiliki skema pemantauan adopsi implementasi untuk memastikan konsistensi implementasi suatu standar yang diterbitkan oleh seluruh anggotanya, yaitu melalui pelaksanaan asesmen Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP) yang secara rutin dilakukan.
    • Dalam mencapai mandatnya, BCBS melakukan: (1) penetapan suatu standar minimum pengaturan dan pengawasan atas sektor perbankan untuk mendorong kesamaan pemahaman dan peningkatan kerjasama antar yurisdiksi; dan (2) tukar menukar informasi tentang perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan untuk mengidentifikasi risiko saat ini dan mendatang yang berdampak pada stabilitas keuangan.
    • Keanggotaan Indonesia di BCBS diwakili oleh Bank Indonesia selaku otoritas makroprudensial dan OJKselaku otoritas mikroprudensial sektor keuangan di Indonesia. Secara garis besar, status adopsi kerangka Basel III oleh yurisdiksi anggota BCBS tergolong cukup baik dan tepat waktu. Elemen utama Basel III yaitu kerangka permodalan dan standar likuiditas LCR (Liquidity Coverage Ratio) telah diterapkan sebagian besar yurisdiksi anggota dalam regulasi domestik, termasuk Indonesia.

Semangat dan komitmen Indonesia sebagai anggota G20 serta otoritas domestik sebagai anggota FSB untuk memberikan leading by example dalam implementasi reformasi keuangan global diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan SSK di domestik serta di kawasan melalui partisipasi dalam forum regional yang serupa. Forum ini mencakup diantaranya Executives Meeting of East Asia Pacific Working Group on Banking Supervision (EMEAP WGBS). EMEAP WGBS beranggotakan bank sentral dan otoritas pengawas dari wilayah Asia Timur dan Pasifik yang meliputi negara Australia, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, New Zealand, Filipina, Singapura dan Thailand. Inisiatif dimaksud penting untuk menutup gap implementasi negara di kawasan dalam rangka meningkatkan resiliensi sistem keuangan dengan melakukan benchmarking upaya penguatan di sektor keuangan global.

Sejalan dengan komitmen dimaksud, Indonesia juga berkala yaitu setiap 5 (lima) tahun berpartisipasi dalam pelaksanaan Financial Sector Assessment Program (FSAP) oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Pelaksanaan FSAP bertujuan untuk mendukung penguatan stabilitas dan pengembangan sistem keuangan domestik. Pelaksanaan asesmen FSAP secara voluntary ini merupakan wujud nyata Indonesia selaku negara anggota FSB dan G20 untuk mengimplementasikan komitmen leading by example.

Layaknya penguatan koordinasi otoritas melalui berbagai kerjasama di fora internasional, koordinasi otoritas domestik turut berkembang melalui berbagai inisiatif forum baik yang dibentuk secara struktural seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan maupun yang bersifat fungsional seperti pertemuan koordinasi terkait reformasi sektor keuangan global yang melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan BI, Kemenkeu, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penguatan koordinasi dan kerjasama semakin diperat mengingat perkembangan isu sektor keuangan bersifat dinamis dan lintas sektor (cross-sectoral) sehingga memerlukan dukungan dari berbagai otoritas. Penguatan koordinasi juga bermanfaat dalam mendukung perumusan stance bersama guna menyikapi berbagai perkembangan isu di fora internasional dan asesmen internasional agar memperhatikan dan mengakomodir kepentingan nasional.

Show Left Panel