| Informasi Proses
Perizinan dan Ketentuan Persyaratan Bagi Calon Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
Informasi Perizinan Calon Penyelenggara Jasa Sistem
Pembayaran pada website Bank Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan
informasi yang komprehensif dan transparan kepada stakeholder calon
penyelenggara SP agar lebih mudah dan cepat dalam memenuhi
persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, website juga menampilkan penyelenggara SP yang
telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
I. Informasi
proses perizinan calon penyelenggara jasa sistem pembayaran
Keterangan :
1.
Calon Penyelenggara Jasa Sistem
Pembayaran menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Bank
Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan Bank
Indonesia yang berlaku baik Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
(APMK), Uang Elektronik, Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
(untuk Penyelenggara Payment Gateway, Dompet Elektronik dan Switching),
Transfer Dana sebagai fitur dari Uang Elektronik, serta Transfer Dana.
2.
Permohonan izin Penyelenggara APMK, Uang
Elektronik, Payment Gateway, Dompet Elektronik, dan Transfer Dana sebagai
fitur dari Uang Elektronik disampaikan kepada:
Bank Indonesia
Departemen
Kebijakan Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 5
Jl. MH. Thamrin
No.2
Jakarta Pusat
10230
3.
Permohonan izin Penyelenggara Transfer
Dana
Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda
No. 28, RT 01/RW 03, Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10120
4.
Penyampaian permohonan izin sebagai
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran secara tertulis dilampiri dengan
dokumen pendukung dapat disampaikan melalui https://www.bi.go.id/elicensing untuk dilakukan tahapan analisa kelengkapan dokumen.
5.
Setelah dokumen dinilai lengkap, maka aplikasi e-licensing akan mengirimkan
notifikasi kelengkapan dan bukti tanda kelengkapan.
6.
Dokumen hardcopy diserahkan kepada DKSP dengan
membawa bukti tanda kelengkapan dokumen untuk dilakukan tahapan analisa
kesesuaian dokumen.
7.
Setelah dokumen dinilai sesuai dan benar, dilakukan
tahapan pemeriksaan lapangan (on
site visit) untuk memastikan kesiapan operasional dan memastikan
keamanan dan keandalan sistem termasuk pemeriksaan ke data center.
8.
Tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil on site visit oleh Pemohon jika
terdapat temuan.
9.
Analisa tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil on site visit.
10.
Penerbitan izin atau penolakan izin.
II. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai persyaratan, mekanisme perizinan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
(PJSP), bisnis proses PJSP dan pelaporan.
|
A. Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
(Kartu Kredit dan ATM/Debet)
|
|
No.
|
Peraturan Bank Indonesia
|
No.
|
Surat Edaran Bank Indonesia
|
|
1.
|
No. 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
|
1.
|
No. 11/10/DASP tanggal 13 April
2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu
|
|
2.
|
No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang
Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
|
2.
|
No. 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011
perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal
Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang
diterbitkan di Indonesia
|
|
3.
|
No. 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012
perihal Perubahan atas SEBI No 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
|
|
4.
|
No. 14/23/DASP tanggal 31 Agustus 2012
perihal Perubahan SEBI No. 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi
Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM
dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia.
|
|
5.
|
No. 14/27/DASP tanggal 25 September 2012
perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit
|
|
6.
|
No. 17/51/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Perubahan
Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DKSP tanggal 13
April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu.
|
|
7.
|
No. 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal
Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan penggunaan Personal
Identification Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau
Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.
|
|
B. Penyelenggaraan Uang Elektronik
|
|
No.
|
Peraturan Bank Indonesia
|
No.
|
Surat Edaran Bank Indonesia
|
|
1.
|
No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tanggal 3 Mei
2018.
|
1.
|
No. 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal
Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic
Money)
|
|
2.
|
No. 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan
atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014
perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
|
Dalam hal penerbit
uang elektronik menyediakan fasilitas transfer dana antar pemegang dan
fasilitas tarik tunai maka penerbit harus mempunyai izin sebagai
penyelenggara transfer dana.
|
C. Penyelenggaraan Payment Gateway, Dompet Elektronik dan
Switching
|
|
No.
|
Peraturan Bank Indonesia
|
No.
|
Surat Edaran Bank Indonesia
|
|
1.
|
No. 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
|
1.
|
No. 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
|
|
D. Penyelenggaraan
Transfer Dana
|
|
No.
|
Peraturan Bank Indonesia
|
No.
|
Surat Edaran Bank Indonesia
|
|
1.
|
No. 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal
Transfer Dana.
|
1.
|
No. 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Transfer Dana.
|
|
E. Ketentuan
terkait Lainnya
|
|
No.
|
Peraturan Bank Indonesia
|
No.
|
Surat Edaran Bank Indonesia / Peraturan Anggota
Dewan Gubernur
|
|
1.
|
No. 19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Gerbang
Pembayaran Nasional (National payment Gateway)
|
1.
|
No. 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)
|
|
2.
|
No. 19/10/PBI/2017 tanggal 6 September 2017 tentang
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
|
2.
|
No. 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang
Implementasi Standar Nasional Quick Response Code (QR Code) untuk
Pembayaran
|
IV. Hubungi Kami
Apabila
ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi:
Telepon:
(kode area) 500-131
|