Informasi Proses Perizinan, Ketentuan dan Pelaporan Bagi Calon Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
Informasi Perizinan Calon Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran pada website Bank Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan transparan kepada stakeholder calon penyelenggara SP agar lebih mudah dan cepat dalam memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, website juga menampilkan penyelenggara SP yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
I. Informasi proses perizinan calon penyelenggara jasa sistem pembayaran
Keterangan :
1. Calon penyelenggara jasa Sistem Pembayaran menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku baik APMK, e-money dan Transfer Dana.
2. Permohonan izin disampaikan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 5
Jl. MH. Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10230
II. Persyaratan Dokumen Perizinan
a. Bagi calon penyelenggara APMK
*) Informasi lengkap ada dalam ketentuan Bank Indonesia (SE BI APMK)
V : Dokumen yang dipersyaratkan
b. Bagi calon penyelenggara E-Money
*) Informasi lengkap ada dalam ketentuan Bank Indonesia (SE BI E-Money)
V : Dokumen yang dipersyaratkan
c. Bagi calon penyelenggara Transfer Dana
*) Informasi lengkap ada dalam ketentuan Bank Indonesia (SE BI Transfer Dana).
V : Dokumen yang dipersyaratkan
III. Informasi Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perizinan dan pelaporan Sistem Pembayaran adalah sebagai berikut :
A. Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Kartu Kredit dan ATM/Debet)
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
4. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.
5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal Perubahan atas SEBI No 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
6. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/23/DASP tanggal 31 Agustus 2012 perihal Perubahan SEBI No. 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia.
7. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/27/DASP tanggal 25 September 2012 perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit.
B. Penyelenggaraan Uang Elektronik
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
2. Surat Edaran Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money).
Dalam hal penerbit uang elektronik menyediakan fasilitas transfer dana antar pemegang dan fasilitas tarik tunai maka penerbit harus mempunyai izin sebagai penyelenggara transfer dana.
Selain itu, dalam hal terdapat penyelenggara uang elektronik yang tidak memenuhi semua karakteristik uang elektronik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan, penyelenggara dimaksud wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia berupa informasi produk, proses bisnis, kerjasama dengan pihak lain dan laporan transaksi.
C. Penyelenggaraan Transfer Dana
1. Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Transfer Dana.
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Transfer Dana.
D. Ketentuan Terkait Lainnya
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Ketentuan ini berlaku untuk penyelenggara APMK, Uang Elektronik dan Transfer Dana.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.
4. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/38/DASP perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank.
5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum.
6. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/13/DASP tanggal 12 April 2013 perihal Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
IV. Hubungi Kami
Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi:
Email: bicara@bi.go.id