Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
23 Oktober 2019
Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran
 
 
Informasi Proses Perizinan dan Ketentuan Persyaratan Bagi Calon Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
 
Informasi Perizinan Calon Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran pada website Bank Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan transparan kepada stakeholder calon penyelenggara SP agar lebih mudah dan cepat dalam memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
Selain itu, website juga menampilkan penyelenggara SP yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
 
I.  Informasi proses perizinan calon penyelenggara jasa sistem pembayaran
 
       Proses_Perizinan_PJSP.JPG
 
      Keterangan :
1.     Calon Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku baik Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), Uang Elektronik, Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (untuk Penyelenggara Payment Gateway, Dompet Elektronik dan Switching), Transfer Dana sebagai fitur dari Uang Elektronik, serta Transfer Dana. 
2.     Permohonan izin Penyelenggara APMK, Uang Elektronik, Payment Gateway, Dompet Elektronik, dan Transfer Dana sebagai fitur dari Uang Elektronik disampaikan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 5
Jl. MH. Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10230
3.     Permohonan izin Penyelenggara Transfer Dana
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 28, RT 01/RW 03, Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10120
4.     Penyampaian permohonan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran secara tertulis dilampiri dengan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui https://www.bi.go.id/elicensing untuk dilakukan tahapan analisa kelengkapan dokumen.
5.     Setelah dokumen dinilai lengkap, maka aplikasi e-licensing akan mengirimkan notifikasi kelengkapan dan bukti tanda kelengkapan.
6.     Dokumen hardcopy diserahkan kepada DKSP dengan membawa bukti tanda kelengkapan dokumen untuk dilakukan tahapan analisa kesesuaian dokumen.
7.     Setelah dokumen dinilai sesuai dan benar, dilakukan tahapan pemeriksaan lapangan (on site visit) untuk memastikan kesiapan operasional dan memastikan keamanan dan keandalan sistem termasuk pemeriksaan ke data center.
8.     Tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil on site visit oleh Pemohon jika terdapat temuan.
9.     Analisa tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil on site visit.
10.   Penerbitan izin atau penolakan izin.   
 
II.    Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan, mekanisme perizinan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), bisnis proses PJSP dan pelaporan. 
 
A.     Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Kartu Kredit dan ATM/Debet) 
No.
Peraturan Bank Indonesia
No.
Surat Edaran Bank Indonesia
1.
No. 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
1.
No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
2.
No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
2.
No. 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia
3.
No. 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal Perubahan atas SEBI No 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
4.
No. 14/23/DASP tanggal 31 Agustus 2012 perihal Perubahan SEBI No. 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia.
5.
No. 14/27/DASP tanggal 25 September 2012 perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit
6.
No. 17/51/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DKSP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
7.
No. 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan penggunaan Personal Identification Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.
 
B.     Penyelenggaraan Uang Elektronik 
No.
Peraturan Bank Indonesia
No.
Surat Edaran Bank Indonesia
1.
No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tanggal 3 Mei 2018.
1.
No. 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
2.
No. 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
 
Dalam hal penerbit uang elektronik menyediakan fasilitas transfer dana antar pemegang dan fasilitas tarik tunai maka penerbit harus mempunyai izin sebagai penyelenggara transfer dana.
 
C.    Penyelenggaraan Payment Gateway, Dompet Elektronik dan Switching 
No.
Peraturan Bank Indonesia
No.
Surat Edaran Bank Indonesia
1.
No. 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
1.
No. 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
 
D.    Penyelenggaraan Transfer Dana 
No.
Peraturan Bank Indonesia
No.
Surat Edaran Bank Indonesia
1.
No. 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Transfer Dana.
1.
No. 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Transfer Dana.
 
E.     Ketentuan terkait Lainnya 
No.
Peraturan Bank Indonesia
No.
Surat Edaran Bank Indonesia / Peraturan Anggota Dewan Gubernur
1.
No. 19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National payment Gateway)
1.
No. 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)
2.
No. 19/10/PBI/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
2.
No. 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code (QR Code) untuk Pembayaran
 
 
IV.   Hubungi Kami
Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi:
Telepon: (kode area) 500-131
 
Show Left Panel